Pengaruhi Pertumbuhan, Presiden Jokowi Minta K/L Percepat Belanja
Presiden Jokowi memberikan pengantar pada RKP, Selasa (7/6), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri Kabinet Kerja agar terus mewaspadai situasi ekonomi global yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya stabil.
“Pergerakan setiap hari, setiap minggu juga masih berubah-ubah terus,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6) siang.
Presiden menyampaikan ucapan syukur alhamdulillah karena pada kuartal IV/2015, pertumbuhan ekonomi kita masih 5,04 persen, tetapi pada kuartal I/2016 sedikit menurun, menjadi 4,92 persen.
“Ini sekali lagi, sebetulnya pada awal-awal Januari atau akhir Desember sudah saya berikan peringatan-peringatan, agar belanja-belanja di kementerian dan lembaga (K/L) itu didorong untuk bisa dipercepat. Tetapi dalam praktiknya saya melihat angka-angka yang ada di kementerian ini memang masih lambat,” tegas Presiden.
Menurut Presiden Jokowi, hanya 1, 2, 3 kementerian yang bila dibandingkan dengan tahun yang lalu itu bisa mempercepat. Seperti Kementerian PUPR, yang menurut Presiden, bisa 4 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Presiden mengingatkan seluruh menteri, bahwa kita memang sangat bergantung hanya pada dua hal sekarang ini. Pertama belanja pemerintah, yang kedua di investasi. “Trigger-nya ada di situ,” ujarnya
Kalau belanja pemerintah tidak segera, lanjut Presiden, ini juga akan mendorong ke pertumbuhan yang lebih lambat.
Investasi juga sama. Menurut Presiden, investasi kalau di BKPM tidak bisa mendorong untuk cepat terealisasi, juga akan tidak memberikan efek yang konkrit terhadap pertumbuhan.
“Kita juga harus sadar bahwa sekarang ini investor memang dijadikan rebutan negara-negara yang lain yang kondisinya jauh lebih jelek dari kita,” jelas Presiden.
Karena itu, Presiden menegaskan, kalau sebuah proyek itu bisa dikerjakan oleh swasta, bisa dikerjakan oleh investor, serahkan kepada mereka.
“Jangan malah kebalik. Investor berminat tetapi kita malah pakai APBN, sehingga APBN bisa kita salurkan ke tempat yang lain,” tutur Presiden.
Presiden menekankan agar indikator-indikator mengenai investasi langsung, juga inflasi, juga indeks gini rasio terus harus dijaga. Terutama ini inflasi menjelang lebaran.
“Hati-hati. Ini menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan, tetapi kementerian yang lain juga berperan, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN, karena juga menyangkut langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan inflasi,” kata Presiden seraya mengingatkan, semua menteri menjaga agar inflasi paling tidak harus di bawah 4 untuk tahun 2016 ini. (FID/ES)
