Pengusaha Petrokomia Dan Aneka Tenun Plastik Berharap Paket Kebijakan III Segera Direalisir

Presiden Jokowi didampingi Kepala Staf Presiden Teten Masduki menerima pengurus INAPLAS dan GIAPTI, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10) siang

Para pengusaha industri petrokimia yang tergabung dalam Asosiasi Industri Olefin dan Plastik Indonesia (INAPLAS) dan pengusaha industri aneka tenun plastik yang tergabung dalam Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10) siang.

Seusai pertemuan Wakil Ketua INAPLAS Suhat Miyarso mengatakan, kedatangan segenap pengurus INAPLAS dan GIAPTI  itu sehubungan dengan Paket Kebijakan Pemerintah I, II, dan III, dan juga sehubungan dengan rencana strategi jangka panjang dari industri petrokimia dan industri plastik ke depannya, dalam upaya untuk meningkatkan peran ekonomi dari industri petrokimia terhadap perkembangan ekonomi nasional.

Ia menyebutkan,  sekarang ini ada beberapa masalah sehomhha pertumbuhan industri petrokimia berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Iadahal sebaiknya harusnya lebih tinggi.

“Ini kami tadi menyampaikan pada Bapak Presiden, usaha-usaha yang ingin kita lakukan supaya pertumbuhan dari indutri petrokimia ini baik yang hulu, menengah, dan hilir agar bisa melebihi dari pertumbuhan ekonomi nasional, karena industri merupakan salah satu dorongan utama bagi pertumbuhan ekonmi sehingga seharusnya lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Suhat.

Menurut Suhat, INAPLAS dan GIAPTI mendukung dan berterima kasih atas Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan Paket III terutama itu sedikit banyak membantu para pengusaha industri petrokimia dan aneka industri tentun plastik untuk bisa bertahan dan berkembang.

Suhat menunjuk contoh, dalam Paket Kebijakan III yang di dalamnya diumumkan adanya diskon tarif listrik selama 9 jam, dari jam 11 maleam sampai jam 8 pagi. Kalaudihitung rata-rata, menurut Suhat, bisa menurunkan biaya atau tarif listrik rata-rata untuk yang berlangganan I (Industri) 3 sebesar 10,1%, sedangkan untuk yang berlangganan I4 sebesar 10,8%.

“Ini cukup signifikan bisa mengurangi biaya listrik, biaya produksi antara 1-5%. Yang Lima persen ini adalah yang ekstrim, yang  memakai listrik sangat besar yaitu industri kostik soda yang memakai listriknya 50% dari harga jual, itu berupa biaya listrik. Ini kalau turun 10,8 % dia bisa mengurangi biayanya sekitar 5%. Saya rasa ini cukup signifikan di tengah keadaan perekonomian sekarang yang sangat bergejolak,” terang Suhat.

Karena itu baik INAPLAS maupun GIAPTI juga meminta agar Paket Kebijakan III yang sudah diumumkan itu supaya bisa segera diwujudkan, terutama untuk gas.

Menurut Suhat, gas memang baru akan ditinjau kembali pada akhir tahun atau awal tahun depan, namun ia berharap, agar harga gas untuk industri bisa diturunkan menjadi sekitar 5 dollar AS per mmbtu, sehingga industri bisa bersaing dengan negara-negara di sekitar, di Asean, yang saat ini harga gasnya  antara 4-5 dollar AS.

“Jadi kalau kita terlalu jauh dari angka itu, saya rasa maka akan berat bagi industri untuk bisa bersaing dengan industri-industri dari Asean,” ungkap Suhat.

Dalam kesempatan bertemu dengan Presiden Jokowi itu, menurut Suhat, baik INAPLAS maupun GIAPTI meminta agar fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, misalahnya tax holiday dan tax allowance itu bisa diberikan lebih cepat, dan kemudian juga dengan jangka waktu yang lebih panjang.

“Sekarang ini tax holiday yang diberikan ke industri kimia, ada salah satu yang dapat, itu hanya diberikan 5 tahun. Sedangkan bagi kami industri petrokimia, itu tahun pertama, kedua, ketiga, itu masih minus. Itu sudah pasti karena kita padat modal dan slow return. Jadi kalau kita hanya diberi 5 tahun artinya hanya dua tahun saja yang bisa kita manfaatin,” jelas Suhat.

Kepada Presiden Jokowi, menurut Suhat, pihaknya meminta agar untuk industri petrokimia  diberikan jangka waktu tax holiday yang lebih panjang, misalnya 8 tahun atau kalau bisa 10 tahun. Sehingga impact-nya akan cukup untuk digunakan  untuk meningkatkan daya saing dengan produk-produk yang lain sejenis dari luar negeri.

Terkait kesulitan lahan dan keterbatas air untuk industri, menurut Suhat, Presiden Jokowi memberikan arahanuntuk yang di Cilegon nantinya akan diambilkan dari Bendungan Karian, yang nanti akan segera dibangun. “Mudah-mudahan nanti dalam 2-3 tahun, supply air untuk industri bisa meningkat lagi sehingga kami dari industri petrokimia bisa meningkatkan kapasitas,” ujarnya.

Terkait dengan kapasitas industri, menurut Suhat, pihaknya kini mendorong agar kapasitas hulu petrokimia naik sekurang-kurangnya dua kali lipat. Jadi seperti industri olefin, lanjut Suhat, sekarang ini kapasitasnya etilen baru 860 ribu ton per tahun, sedangkan kebutuhan kita 2 juta ton per tahun. Sehingga pihaknya mendorong agar ada pabrik-pabrik baru dengan kapasitas sekurang-kurangnya 1 juta ton etilen per tahun untuk olefin.

Kemudian untuk aromatik sekarang kapasitas terpasang sekitar 750.000 matrik ton per tahun, sementara kebutuhannya mencapai  1,5 juta ton. Jadi masih ada gap 750.000 ton per tahun yang harus diisi oleh proyek-proyek baru. “Ini akan didorong oleh INAPLAS dan pemerintah supaya timbul investasi baru sehingga nantinya kebutuhan untuk industri petrokimia bisa dipenuhi dari dalam negeri,” papar Suhat.

Yang sangat penting ini, lanjut Suhat, di industri petrokimia, industri karung dan plastik hingga sekarang tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Ini saya rasa suatu usaha yang luar biasa dari kita supaya tidak melakukan PHK. Dengan adanya paket terutama Paket III ini semakin yakin kita berproduksi lebih banyak lagi sehinggan Insha Allah tidak akan terjadi PHK di industri petrokimia, dan di industri hilirnya terutama plastik dan karung,” pungkas Suhat.

Saat menerima pengurus INAPLAS dan GIAPTI itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Kepala Staf Presiden Teten Masduki. (SLN/OJI/ES)