Peninjauan Food Estate di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, 6 Juli 2023

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 6 Juli 2023
Kategori: Keterangan Pers
Dibaca: 789 Kali

Keterangan Pers Presiden Joko Widodo usai Peninjauan Food Estate, 6 Juli 2023

Ya, selamat sore. Jadi ini adalah jagung yang kita tanam tiga bulan yang lalu, tepatnya 107 hari yang lalu kita ke sini, kita tanam dan hasilnya ini. Memang ada yang sudah bagus-bagus, gede-gede seperti ini tapi juga ada yang masih, ini karena terlalu banyak air. Sehingga tadi dievaluasi dari Pak Mentan dan dari Pak Bupati, dari petani, memang paritnya harus lebih dikecilkan jaraknya kira-kira dari 12 [meter] menjadi 5 atau 6 meter. Evaluasi itu memang ini kan baru pertama kali. Jangan berpikiran langsung hasilnya sangat tinggi, tetapi ini pun hasilnya sekarang ini sudah sangat tinggi, karena kira-kira 7 ton per hektarenya, 7 ton per hektarenya karena standar nasionalnya itu 5,6 ton per hektare. Ini sudah 7 [ton] karena memang saya melihat tanahnya sangat subur sekali, tapi airnya perlu dikelola dengan baik.

Ini nanti yang kedua akan saya lihat lagi sampai betul-betul semuanya jagungnya gede-gede semuanya, sehingga maksimalnya berapa akan kelihatan. Kalau sudah benar, baru ribuan hektare. Mungkin yang September berapa, Pak?

Bupati Keerom (Piter Gusbager)
Empat puluh lima hektare, Pak.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
Empat puluh lima hektare akan panen lagi. Kita enggak usah terlalu langsung ribuan, memang ini perlu tahapan, karena ini tanah baru pertama kali diolah dan digunakan untuk jagung.

Wartawan
Pak Presiden, untuk pasarnya sendiri apakah sudah disiapkan?

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
Ini sudah ada yang beli. Sekarang per Rp5.000-Rp6.000 per kilonya. Jadi harganya juga sangat tinggi banget lah dibanding HPP/harga pokok produksi, saya kira sudah untungnya gede. Artinya, kalau berapa tadi, 7 ton per hektare kali Rp6.000 berarti sudah 42 per hektare. Hati-hati. Kalau kita punya 1.000 berarti Rp42 miliar, gede banget untuk hanya tiga bulan atau 100 hari.

Wartawan
Pak, payung hukum untuk menjamin keberlanjutan program ini di kepemimpinan ke depan seperti apa?

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
Enggak usah pakai payung hukum. Pelaksanaannya kalau sudah, Pak Mentan sudah dalam percobaan seperti ini sudah kelihatan, semuanya mestinya otonomi, sudah tanggung jawab Pak Bupati ini. Nanti kalau sudah ini alatnya sudah benar, karena alatnya pun perlu ada modifikasi, sudah betul semuanya, serahin ke bupati. Bupati yang mengkoordinir, meng-organize masyarakat yang ada di sini. Tetapi, memang dalam jumlah yang banyak ini akan memunculkan produktivitas per hektarenya nantinya.

Wartawan
…(audio tidak terdengar jelas) ada perkembangan tidak untuk memenuhi kebutuhan nasional?

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
Ini untuk Indonesia Timur nanti. Kalau memang ini sudah betul, karena produktivitasnya tinggi, di atas 7 ton misalnya, masyarakat akan berbondong-bondong pasti akan mau ke sini. Wong per hektare Rp42 juta hanya dalam waktu tiga bulan sampai 100 hari, siapa yang enggak mau. Jadi anu aja, kita realitas lapangan saja. Jangan sampai yang jelek seperti ini, enggak usah ditutupi, memang masih jelek, itu masih jelek. Tapi yang gede-gede itu, yang bagus juga banyak, gitu lho.

Wartawan
Pak, oleh-oleh dari Papua Nugini (PNG)?

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
Saya melihat hubungan kita dengan Papua Nugini semakin baik dan nanti akan direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan yang konkret. Misalnya, pembuatan zona ekonomi di border, di perbatasan. Karena apa, kalau kita lihat, misalnya di Skouw saja, itu nilai perdagangan per tahun mencapai USD300 juta, gede banget. Hanya di Skouw saja loh, jadi Skouw sama Wutung. Nah, kalau di titik-titik yang lain dikembangkan zona ekonomi seperti itu akan baik. Itu yang kemarin kita tawarkan dan PNG setuju.

Yang kedua, yang berkaitan dengan mineral. Sama, Indonesia dengan PNG itu mineralnya melimpah. Tetapi, PNG ingin karena melihat hasil stok nikel di Indonesia memberikan nilai tambah yang sangat besar sekali, sampai 30 kali, sehingga PNG ingin melihat step-step-nya seperti apa dan Indonesia terbuka untuk itu. Silakan, kita melihat

downstream industry di Morowali, di Weda Bay, juga untuk nikel dan juga untuk copper, untuk tembaga di Gresik yang dari Freeport atau yang bauksit ada di Bintan, semuanya ada dan kita akan buka. Kalau mau kerja sama boleh, dengan BUMN bisa, dengan private sector/sektor swasta kita bisa. Tidak kerja sama pun enggak apa-apa, tetapi kita terbuka, ini untuk kemajuan bersama, terutama untuk global south, selatan-selatan ini penting sekali kita galang bersama-sama.

Wartawan
Pak, untuk penataan di batas ini Pak. Kan banyak sekali yang belanja di sini, apakah kios-kios itu perlu ditata, harus ditata lagi?

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
Ya dilihat lah apa yang sudah kita bangun itu setiap tiga tahun dievaluasi, mana yang perlu diperbaiki atau perlu ditambah. Kalau memang perlu ditambah, ya kiosnya ditambah. Dan itu sebetulnya tanggung jawabnya, mana Pak Gubernur, nah Pak Gubernur. Wong sudah otonomi, masa dikit-dikit urusan kios, urusan pasar sampai ke pusat. Gubernur, gubernur. Kalau hanya kiosnya satu-dua, bupati. Gitu loh, wali kota, gitu. Ya, sudah.

Wartawan
Terima kasih, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ini saya kan tadi sudah janjian sama para petani. Kalau ini nanti saya cek dari jauh bagus, untuk yang 45 hektare nanti bagus, berarti tiga bulan lagi saya ke sini lagi untuk panen, gitu loh, ya.

Keterangan Pers Terbaru