Peninjauan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), 17 Desember 2019, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)

Ini adalah kunjungan pertama saya setelah kita putuskan di PPU (Penajam Paser Utara) ini dan di Kukar (Kutai Kartanegara) sebagai ibu kota negara (IKN) dan sudah diputuskan keluasan 256 ribu hektare yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota. Kemudian kawasan intinya ada 56 ribu (hektare), kawasan intinya.

Untuk kawasan pemerintahnya, 5.600 (hektare). Kira-kira titiknya kurang lebih ada di sini tetapi Istana ada di mana, nanti yang menentukan adalah arsitek, yang menentukan adalah urban planner, yang menentukan mereka, ya. Setelah desain gagasannya nanti diputuskan, kemudian digambar secara detail mungkin dalam waktu enam bulan. Tetapi kita perkirakan nanti pertengahan tahun 2020, pembangunan infrastruktur sudah akan dimulai. Dan kita juga melihat di sini, ternyata infrastruktur dasar jalan meskipun baru perkerasan (jalan), yang tadi kita lewati, sudah ada. Ini memudahkan, ya.

Wartawan
RUU Pak, kapan?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Sudah disiapkan, nanti Januari segera dimasukkan.

Wartawan
Ini nantinya akan menjadi provinsi baru juga atau bagaimana Pak? Apakah tetap di Kaltim, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ini semuanya kan nanti tetap dibahas dengan DPR, ya. Beberapa alternatif memang, bisa nanti provinsi, bisa juga dalam bentuk kota. Ini beberapa alternatif yang nanti segera diputuskan, nanti antara pemerintah dengan DPR.

Wartawan
Ketua Badan Otorita kapan, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Badan Otorita rencananya akhir bulan ini tetapi kalau terlambat, ya paling awal… insyaallah awal di awal Januari, sudah selesai. Sudah selesai semua, kok.

Wartawan
Penunjukan kepalanya sudah ada, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Calonnya banyak tapi belum diputuskan. Tapi yang jelas, calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota, namanya Badan Otorita Ibu Kota (BOI).

Wartawan
Itu seperti wali kota atau gimana, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya itu nanti yang mau diputuskan, itu. Ini adalah sesuatu yang tidak harus cepat-cepat diputuskan karena menyangkut sebuah gagasan besar, menyangkut sebuah perencanaan besar, menyangkut sebuah pendanaan besar. Jadi jangan tanyanya kelihatan gampang dan enak gitu. Ini pemikiran yang tidak mudah, ya.

Wartawan
Kawasan ibu kota baru ini apakah akan langsung segera dibangun?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya tadi sudah saya sampaikan akan langsung land clearing kemudian pembangunan penyiapan infrastrukturnya, infrastruktur dasar, baru masuk kepada…, nanti gambar selesai berarti masuk ke bangunannya, ya.

Wartawan
Pemindahan IKN ini menguntungkan pengusaha pertambangan, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Tambang apa, ya?

Wartawan
Karena kan, di IKN ini ada tambang batu bara, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Terus? Apa hubungannya?

Wartawan
Mereka enggak perlu reklamasi, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Lho, itu kan kewajiban mereka, hati-hati lho, itu kewajiban lho. Kalau kewajiban tidak dilaksanakan, bisa langsung kita cabut itu (izinnya). Jangan dibolak-balik, lo, ya.

Wartawan
Berarti mereka wajib reklamasi Pak ya, para pengusaha pertambangan itu.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Lho, lho, lho, itu sudah…, bukan sekarang, sudah sejak dulu wajib itu. Wajib hukumnya, hati-hati.

Wartawan
Di sini banyak tambang Pak, bagaimana Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Itu tugasnya yang memiliki konsesi untuk mereklamasi, itu kewajiban. Hati-hati, ya. Ada pidananya di situ.

Wartawan
Untuk namanya, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Namanya, nanti kira-kira pertengahan tahun lah, pada saat nanti awal groundbreaking, peletakan batu pertama, itu nama akan langsung akan kita sampaikan.