Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, 26 Juni 2023

Sambutan Presiden Joko Widodo pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022, 26 Juni 2023

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan serta Anggota BPK RI;
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Bapak-Ibu hadirin undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Ketua beserta para pimpinan dan anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas kerja sama dan dukungan BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih bahwa BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022 dengan tepat waktu dan alhamdulillah opininya wajar tanpa pengecualian (WTP).

Kepada para menteri dan pimpinan lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN. Kewajiban para menteri dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab.

Dan, saya perlu mengingatkan setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Tertib administrasi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat.

Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati,
Selain peningkatan akuntabilitas, kita harus juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja, tingkatkan quality of spending, kualitas belanja itu dikawal sejak perencanaan, ini hati-hati, dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor, dan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran, outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat, dirasakan oleh masyarakat. Setiap Rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukan untuk membiayai proses, ini yang hati-hati, yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi,  bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi, karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi.

Saya berikan contoh, ini di beberapa, saya sudah sampaikan saat di BPKP, saya  ulang lagi, di beberapa provinsi maupun di kabupaten/kota, juga pemerintah pusat. Saya berikan contoh penyuluhan pertanian, ini APBD provinsi enggak usah saya sebut provinsi mana, tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran Rp1,5 miliar, Rp1 miliar untuk perjalanan dinas. Yang kedua, ini contoh lagi, pengembangan UMKM ini di APBD kabupaten. Pengembangan UMKM tujuannya untuk pengembangan usaha mikro, total anggaran Rp2,5 miliar, total anggaran Rp2,5 miliar, Rp1,9 miliar untuk honor dan untuk perjalanan dinas. Bayangkan berapa, enggak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro.

Contoh yang ketiga, pembangunan balai penyuluh pertanian. Ini di kabupaten APBD, berarti dari APBD kabupaten, tujuan membangun dan merehab balai penyuluhan, anggarannya Rp1 miliar, Rp734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat. Saya enggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan. Ini banyak sekali, bukan hanya tiga contoh ini, banyak, ribuan yang seperti ini. Mestinya yang namanya overhead itu ya 20 persen atau paling banyak 25 persen. Ini kebalik.

Sehingga sekali lagi, output dan outcome yang ditargetkan juga harus fokus, fokus pada program unggulan, enggak usah juga banyak-banyak program. Sekali lagi, fokus pada program unggulan seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi, dan lain-lainnya. Dan, itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri, yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan, membeli produk-produk UMKM agar UMKM bisa naik kelas.

Untuk itu, saya meminta, mohon bantuan BPK dan saya minta perhatian Bapak-Ibu Menteri, kepala lembaga, kepala daerah, serta direksi BUMN-BUMD untuk mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara. Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan.

Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om santi santi santi om.