Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat, 25 Januari 2019, di Jababeka Convention Center, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 25 Januari 2019
Kategori: Sambutan
Dibaca: 1.686 Kali

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirrabbilalamin,
wassalatu was salamu ‘ala ashrifil anbiya i wal-mursalin,
Sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammaddin,
wa ‘ala alihi wa sahbihi ajma’in amma ba’du.

Yang saya hormati Pak Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat,
Bapak Plt. Bupati Bekasi yang saya hormati beserta Ibu, seluruh Forkominda Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi,
Bapak-Ibu sekalian seluruh penerima sertifikat yang sore hari ini hadir.

Sertifikat sudah dipegang semuanya? Betul? Coba tunjukkan! Jangan turun dulu, jangan turun dulu, mau saya hitung! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,.. ,3.500. Betul? Nanti kalau enggak dihitung, itu ada yang belum dapat protes ke saya nanti. Kalau sudah pegang semuanya, dapat, ya.

Yang kedua, saya titip, ini kalau sudah dapat sertifikat tolong masukkan plastik seperti ini. Sudah semua ya? Karena kalau enggak diplastik, nanti hujan, kena hujan, sertifikat rusak, repot.

Yang kedua, difotokopi, fotokopi. Asli taruh di lemari satu, fotokopi taruh lemari dua. Jangan di satu lemari, nanti hilang bareng, nanti repot. Ini hilang, fotokopiannya masih bisa untuk mengurus ke kantor BPN, cepat.

Yang ketiga, perlu saya sampaikan kenapa sih sertifikat ini sekarang kita percepat besar-besaran di seluruh tanah air, mulai 2017. 2016,  2015, setahun itu hanya keluar yang namanya sertifikat ini hanya 500.000, seluruh Indonesia. Padahal, 2015 kita hitung dari 126 juta sertifikat yang harusnya dimiliki masyarakat, baru 46 juta. Berarti masih 80 juta sertifikat yang belum dimiliki oleh masyarakat, 80 juta sertifikat. Setahun 500.000, artinya Bapak-Ibu harus masih menunggu lagi 160 tahun untuk dapat sertifikat. Mau? Siapa yang mau menunggu 160 tahun maju ke depan, saya beri sepeda. Mau menunggu 160 tahun lagi saya beri sepeda. Saya beri sini maju, tapi 160 tahun menunggu sertifikatnya. Mau ndak? Enggak akan ada yang mau.

Kenapa ini saya tekan, saya perintahkan untuk mempercepat pembagian sertifikat ini? Karena di setiap saya pergi ke daerah, ke kampung, ke desa, saya kan sering masuk ke kampung, ke desa, dipikir saya jalan-jalan? Saya masuk ke kampung, ke desa itu mendengarkan apa yang dikeluhkan masyarakat. Apa keluhannya? “Pak Presiden, sengketa lahan.” Pindah lagi, “Pak Presiden, sengketa tanah.” Sengketa tanah, sengketa lahan di mana-mana. Karena apa? Rakyat tidak memiliki tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Sertifikat ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki.

Jadi kenapa dipercepat? Karena banyak sengketa lahan, sengketa tanah. Kalau sudah pegang ini enak banget kita. Ada orang datang, “eh ini tanah saya.” “Bukan, tanah saya, ini sertifikatnya, di sini ada nama, desa, luasnya di sini semua,” ada semuanya. Orang pasti balik karena kita sudah pegang tanda bukti hukum atas tanah yang namanya sertifikat.

Terus yang ketiga, biasanya kalau sudah pegang sertifikat, biasanya ini inginnya disekolahkan. Iya ndak? Mengaku saja, enggak apa-apa. Iya kan? Ingin disekolahkan, dipakai untuk jaminan ke bank, dipakai untuk agunan ke bank. Tidak apa-apa. Memang kita ini memberikan sertifikat salah satunya adalah supaya Bapak-Ibu bisa mengakses ke keuangan, ke permodalan.

Tapi saya titip, kalau yang namanya sudah mau pinjam ke bank hati-hati, hati-hati. Dihitung dulu, bisa menyicil tidak setiap bulannya, bisa mengangsur tidak setiap bulannya. Dihitung, hati-hati. Pakai kalkulator yang cermat, bisa mengangsur tidak, bisa menyicil tidak. Menyicilnya dari mana, mengangsurnya dari mana, harus dihitung. Kalau hitungannya enggak masuk, jangan dipaksakan pinjam ke bank. Tapi kalau hitungannya masuk, silakan. Mau usaha jual toko bangunan, silakan. Mau  dipakai untuk usaha buka toko kelontong, silakan. Mau dipakai untuk membuat penggilingan padi, silakan. Mau dipakai untuk apapun silakan tetapi yang produktif.

Yang kedua saya titip, ini yang kedua, kalau sudah dapat pinjaman ke bank, hati-hati penggunaan uangnya. Misalnya, ini misalnya, tanahnya luas, berikan ke bank dapat Rp300 juta. Dapat Rp300 juta, waduh, pulang Rp300 juta, Rp300 juta. Besoknya beli mobil. Nah, Rp150 juta untuk beli mobil. Nah ini, ini mulai perkara ini, mulai masalah. Besoknya lagi mutar-mutar kampung. Wah mobilnya baru mutar-mutar kampung. Gagah, gagah. Benar gagah, enam bulan gagahnya, enam bulan. Gagahnya enam bulan, percaya saya. Begitu bulan ketujuh enggak bisa menyicil ke bank, enggak bisa mengangsur ke dealer, mobilnya ditarik, sertifikatnya juga ditarik, hilang semuanya. Dapat gagah saja enam bulan tadi. Hati-hati, saya titip.

Jadi kalau dapat uang dari bank, saya titip gunakan seluruhnya untuk modal usaha, untuk modal kerja, untuk modal investasi semuanya. Jangan diambil sedikitpun untuk membeli barang-barang kenikmatan seperti itu. Jangan dulu. Beli mobil tunda dulu, beli sepeda motor tunda dulu, beli TV tunda dulu, beli kulkas yang gede tunda dulu. Semuanya gunakan untuk modal usaha, untuk modal kerja, untuk modal investasi.

Kalau untung, untung Rp5 juta, alhamdulillah, tabung. Untung Rp7 juta tabung. Untung Rp3 juta, alhamdulillah, tabung. Kalau sudah ngumpul silakan, silakan, tapi yang baik untuk gedein usaha lagi. Jangan tergesa-gesa, beli mobil jangan tergesa-gesa, beli sepeda motor jangan tergesa-gesa. Ya, titipan saya itu, kalau pinjam ke bank gunakan seluruhnya untuk modal kerja, modal usaha, modal investasi.

Yang terakhir, ini saya titip kepada Bapak-Ibu sekalian. Saya titip, negara kita ini negara besar. Penduduk kita sekarang ini sudah 260 juta. 260 juta penduduk Indonesia ini yang tersebar di 17.000 pulau, di 514 kabupaten dan kota, di 34 provinsi. Artinya apa? Negara kita ini negara besar, bukan negara kecil. Negara besar. Bandingkan dengan Malaysia, Malaysia itu penduduknya 24 juta, Indonesia 260 juta. Sudah, bandingkan. Suku, juga banyak sekali negara kita ini. Kita memiliki 714 suku, 714 suku. Bandingkan lagi dengan Afghanistan, Afghanistan itu hanya tujuh suku, kita 714 suku.

Indonesia, negara kita ini dianugerahi oleh Allah berbeda-beda. Memang berbeda-beda, majemuk, warna-warni, bermacam-macam. Suku, tadi sudah saya sebut, agama berbeda-beda, adat berbeda-beda, tradisi berbeda-beda, bahasa daerah berbeda-beda, berbeda-beda semuanya. Itu sudah sunatullah, sudah hukum Allah yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu, saya sering saya sampaikan di mana-mana, marilah kita menjaga persatuan, marilah kita menjaga persaudaraan, marilah kita menjaga kerukunan. Kita jaga dan kita pelihara ukhuwah kita, ukhuwah islamiah kita, ukhuwah wathaniyah kita. Kita jaga betul. Karena bangsa ini bangsa besar.

Saya cerita sedikit, ini mengenai Afghanistan. Ini cerita langsung presidennya, namanya Doktor Ashraf Ghani plus dengan Ibu Negaranya, namanya Ibu Rula Ghani. Beliau bercerita, yang cerita ini Ibu Rula Ghani sambil menangis. Apa yang beliau ceritakan? “Presiden Jokowi, di Afghanistan 40 tahun yang lalu,” Afghanistan ini sekarang kan perang konflik sudah 40 tahun, “40 tahun yang lalu kami di Kabul, di Afghanistan itu menyetir mobil dari kota ke kota, di dalam kota enak saja.” Karena Afghanistan ini negara kaya, punya deposit emas, deposit minyak, deposit gas. Tapi karena dua suku konflik, dua suku konflik, satu membawa teman dari luar, satu membawa teman dari luar, perang. Apa yang terjadi? 40 tahun tidak selesai-selesai sampai sekarang. Kita ini juga ikut berusaha mendamaikan. Sampai sekarang perang enggak rampung-rampung.

Waktu saya kesana setahun yang lalu, dua hari sebelumnya ada bom meledak, bleg. 103 meninggal di Kabul. Dua jam sebelum saya turun pesawat saya, bom lagi, bleg. Lima orang dan belasan orang luka-luka. Tiap hari adanya bom, bom, bom karena memang perang.

Apa yang diceritakan oleh Bu Rula Ghani, “Presiden Jokowi, dulu kita naik mobil kemana-mana bebas, sekarang yang paling menderita itu hanya dua, paling menderita hanya dua, satu anak-anak, yang kedua wanita. Paling menderita. Enggak bisa lagi menyetir. Anak-anaknya enggak bisa lagi sekolah.” Sekarang saja, yang cerita Bu Rula Ghani, “sekarang saja kita bisa naik sepeda saja sudah untung, sudah kita syukuri alhamdulillah.” Ini akibat perang seperti itu. Itu hanya tujuh suku, tujuh suku, kita 714 suku.

Jadi, saya titip betul, negara ini negara besar, majemuk, berbeda-beda. Saya titip, marilah kita jaga bersama-sama kerukunan kita. Jangan sampai karena pemilu, karena pilkada, karena pilihan bupati, karena pilihan wali kota, karena pilihan gubernur, karena pilihan presiden kita menjadi tidak akur, kita menjadi tidak rukun, keliru besar. Ini ada terus setiap tahun. Pilihan bupati akan ada terus, pilihan gubernur juga akan ada terus, pilihan presiden juga akan ada terus setiap lima tahun.

Apa kita mau… Masa antarkampung enggak mau saling bicara gara-gara pilihan bupati. Ada itu, tapi bukan di Bekasi. Antartetangga enggak saling omong, gara-gara pilihan gubernur. Ada itu, tapi enggak di Bekasi. Antar ini di majelis taklim enggak saling omong ibu-ibu gara-gara pilihan presiden, tapi juga enggak di Bekasi. Ini coba, ini kita ini tetangga, saudara, kok kagak begitu? Saya kalau melihat, lho lho lho lho ini ada apa tho ini?  Ini masalah politik mesti.

Kita ini berpolitik itu boleh tapi berpolitiklah yang cerdas. Kalau ada pilihan bupati atau pilihan gubernur, misalnya calonnya tiga A/B/C, ya dilihat saja rekam jejaknya, track record-nya seperti apa, punya pengalaman atau tidak, prestasinya apa, programnya apa, gagasannya apa, idenya apa. Sudah, dilihat itu saja. Jangan nanti ada isu ini, isu ini, isu ini.

Ya kalau sudah menjelang tahun politik, bulan politik isinya isu-isu saja. Isu-isu banyak sekali. Sudah kemana-mana itu sudah. Saya empat tahun ini sudah, ya kalau saya dengerin sudah ya Allah, sabar ya Allah, sabar, sabar, sabar, sabar.

Ya coba dilihat, enggak tahu di Bekasi ada ndak, Presiden Jokowi itu PKI. Ada ndak isu kayak begitu? Ada kan? Ada. Coba, PKI itu dibubarkan tahun ‘65/’66, benar? PKI itu dibubarkan tahun ‘65/’66. Saya lahir tahun ’61. Nangkep? Umur saya berarti baru empat tahun. Umur saya baru empat tahun, masih balita. Ada PKI balita? Ayo? Tapi kadang-kadang isu seperti itu langsung dimakan mentah-mentah. Gambar-gambar banyak di medsos itu mengenai urusan PKI. Ini tidak hanya satu gambar – dua gambar.

Contoh ini saya beritahu gambarnya. Ini, itu yang di podium itu, yang pidato itu namanya DN Aidit. Itu adalah Ketua PKI. Dia pidato ini tahun ’55, pidato di pemilu tahun 1955. Dia pidato di situ. Dia pidato tahun 1955 saat pemilu. Saya cari ini pidato tahun berapa, tahun 1955. Lha kok di dekatnya ada saya? Coba, lahir saja saya belum kok gambar saya sudah ditaruh seperti itu. Coba, kejamnya ndak yang namanya fitnah itu?

Saya lihat saat anak saya, “Pak, ini ada gambar kayak begini Pak di medsos.” Saya lihat di HP saya, saya lihat, saya lihat, lho lho, ini kok wajahnya ya persis dengan saya.

Ya itulah yang namanya kejinya politik kayak begitu, kejamnya politik ya seperti ini. Tapi masyarakat jangan teracuni hal-hal seperti ini, enggak mau saya. Saya empat tahun kemarin diam saja tapi setelah beredar enggak karu-karuan, ndak, saya harus menerangkan, harus menjelaskan.

Yang kedua, coba sekarang ini mulai lagi, Presiden Jokowi itu anti-Islam, antiulama. Lho lho lho lho lho, apa lagi ini? Saya hampir setiap hari masuk pondok pesantren, setiap hari dengan ulama, setiap minggu masuk pondok pesantren. Hari Santri itu yang tanda tangan peraturan presidennya, keppresnya itu saya. 2014 saya tanda tangani hari santri. Lha kok dibalik menjadi antiulama?

Kenapa ada hari santri? Karena kita tahu perjuangan para santri, para ulama dalam merebut kemerdekaan ini sangat besar sekali perannya. 22 Oktober itu para kiai mengeluarkan resolusi jihad saat itu. Coba, kalau fitnah-fitnah seperti ini.

Untungnya saya ini senangnya saya melihat masyarakat sekarang semakin matang, semakin pintar dalam menangkap hal-hal yang bersifat politik, tidak dimakan mentah-mentah. Tapi dari survei yang kita lakukan, itu ada sembilan juta lebih masyarakat itu percaya pada isu-isu tadi. Sembilan juta lho yang percaya. Ya tapi sembilan juta kalau dari total penduduk 260 juta ya hanya kecil. Tapi sembilan juta kan ya banyak. Ini yang harus saya, kenapa sekarang saya menjawab itu karena ini. Logikanya enggak masuk tapi dipaksakan. Tapi kalau masyarakat enggak hati-hati ya bisa itu menjadi sebuah hal yang meracuni.

Kembali masalah sertifikat, ini yang terima sekarang dulu ada yang mengurus enggak sebelum ini? Ada? Ya coba maju sini! Dibawa saja sertifikatnya, dibawa. Sertifikatnya dibawa. Sini.

Yang lain ada ndak yang dulu pernah mengurus sertifikat? Ibu-ibu ada ndak mengurus sertifikat dulu? Saya mau membandingkan mengurus yang dulu kayak apa. Ya coba maju, boleh. Sertifikatnya dibawa.

Ini dikenalkan dulu Pak, namanya. Ya silakan dikenalkan namanya.

(Dialog Presiden RI dengan Perwakilan Penerima Sertifikat Tanah)

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya kira sangat bagus sekali pertemuan sore hari ini. Dan beberapa hal tadi yang dikeluhkan, yang disampaikan kepada saya, saya kira ini untuk perbaikan kita bersama-sama. Saya melihat bahwa sudah banyak sekali perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh kantor-kantor BPN kita, mempercepat, melayani, tapi memang yang namanya manusia pasti ada masih ada yang kurang-kurang. Itu yang mau kita perbaiki. Terutama dalam pelayanan, terutama dalam kecepatan, bagaimana rakyat betul-betul merasa dilayani oleh aparat-aparat kita.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.
Terima kasih.
Saya tutup.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambutan Terbaru