Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat, 3 Desember 2018, di Taman Cakung, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirrabbilalamin,
wassalatu was salamu ‘ala ashrifil anbiya i wal-mursalin,
Sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammaddin,
wa ‘ala alihi wa sahbihi ajma’in amma ba’du.

Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang saya hormati para menteri Kabinet Kerja yang hadir,
Pak Gubernur DKI Jakarta,
Pak Wali Kota Jakarta Timur,
Bapak-Ibu sekalian seluruh warga Jakarta Timur yang sore hari ini telah menerima sertifikat.

Tolong diangkat sertifikatnya tinggi-tinggi. Jangan diturunkan dulu, mau saya hitung. Angkat tinggi-tinggi biar kita tahu semuanya bahwa sertifikat sudah diserahkan. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, …, 5.000. Betul.

Saya melihat Bapak-Ibu begitu sangat senang sekali menerima sertifikat. Benar? Saya itu kalau pas ke daerah, baik ke desa, baik ke kampung, baik ke kabupaten, baik ke provinsi, juga saat saya menjadi gubernur di DKI Jakarta selalu yang masuk ke telinga saya itu adalah sengketa lahan/sengketa tanah ada di mana-mana. Di semua provinsi, baik di Sumatra, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, NTB, semuanya ada.

Sengketa lahan/sengketa tanah itu ada di mana-mana. Apa sebabnya? Karena seharusnya masyarakat sudah terima sertifikat ini. Ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan, tapi baru yang diberikan kepada rakyat sampai 2014 akhir itu baru 46 juta. Artinya masih 80 juta yang belum bersertifikat, termasuk dulu sebelum Bapak-Ibu terima, termasuk Bapak-Ibu yang 80 juta itu. Oleh sebab itu, sengketa lahan ada di mana-mana. Antara tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, di mana-mana bukan hanya di Jakarta saja.

Itulah kenapa sejak dua tahun yang lalu perintahnya saya berikan kepada Pak Menteri ATR/Kepala BPN, saya minta urusan sertifikat ini dipercepat dan langsung bisa diberikan kepada masyarakat. Sebelumnya, satu tahun itu hanya 500.000 sertifikat yang keluar dari kantor BPN, 500.000. Artinya apa? Bapak-Ibu harus menunggu 160 tahun. Iya dong. Kalau 80 juta, setahun hanya 500.000, Bapak-Ibu harus menunggu 160 tahun. Mau? Siapa yang mau silakan maju ke depan saya beri sepeda. Menunggu 160 tahun, silakan maju saya beri sepeda. Ada yang mau?

Inilah kondisi riil yang harus saya sampaikan apa adanya. Oleh sebab itu, tahun yang lalu saya perintah kepada Pak Menteri ATR/Kepala BPN, “Pak Menteri, saya enggak mau tahu, lima juta sertifikat harus keluar dari kantor BPN.” Tahun lalu. Tahun ini tujuh juta sertifikat harus keluar. Tahun depan sembilan juta sertifikat harus keluar. Caranya bagaimana? Saya enggak mau tahu. Tahu saya adalah saya menyerahkan sertifikat-sertifikat itu kepada masyarakat dan masyarakat senang, itu saja saya. Terserah BPN mau kerja pagi sampai tengah malam, Sabtu-Minggu juga kerja tidak apa-apa, yang penting masyarakat cepat dapat sertifikat. Benar tidak? Itulah tugas Menteri ATR/Kepala BPN. Dan nyatanya saya beri target lima juta, tahun yang lalu lebih dari lima juta. Tahun ini tujuh juta, kelihatannya juga lebih dari tujuh juta. Artinya kantor BPN kita ini mampu melaksanakan itu. Tapi mesti diancam, saya mengancam Pak Menteri, “Pak Menteri, hati-hati kalau lima juta tidak tercapai, kerja dengan saya tahu konsekuensinya?” “Tahu, Pak.” Sudah tahu. Tapi Pak Menteri juga sama, Pak Menteri juga ngomong ke Kanwil BPN, “Kanwil BPN, kalau tidak selesai tahun depan kamu juga saya copot.” Semuanya bekerja. Nyatanya bisa, kita bisa. Benar ndak? Ini yang sedang kita kerjakan.

Di Jakarta apa lagi, yang namanya sengketa itu di mana-mana. Saya kira Pak Gubernur DKI juga merasakan sengketa, sengketa, sengketa. Tapi juga tidak hanya di DKI, di provinsi yang lain juga sama, karena memang enggak ada sertifikat. Kalau sudah pegang ini, yang namanya sertifikat, enak. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Kalau ada yang main-main, “ini tanah saya”, “bukan, ini tanah saya, ini namanya ada di sini, luasnya ada di sini, di sini luasnya, di sini desa dan kampungnya, di sini nama pemilik.” Sudah, tunjukkan. Yang menggugat pasti pulang. Iya kan?

Yang kedua saya titip kalau sudah ada sertifikat masukkan plastik disimpan. Tapi sebelumnya tolong difotokopi, yang satu ditaruh di lemari yang satu yang satu fotokopinya taruh lemari yang kedua. Kalau yang asli hilang masih ada fotokopi, mengurusnya mudah. Setuju?

Yang ketiga, ini yang ketiga, ini biasanya kalau sudah pegang sertifikat inginnya menyekolahkan. Benar ndak? “Oh iya,” ngaku semua. Tidak apa-apa, sertifikat ini untuk usaha tidak apa-apa tapi saya titip hati-hati. Yang namanya sertifikat ini sudah jadi hati-hati kalau mau dipakai untuk jaminan ke bank silakan, mau dipakai untuk agunan ke bank silakan, tapi tolong dihitung, dikalkulasi bisa menyicil enggak ke bank setiap bulan, bisa mengangsur enggak ke bank setiap bulan. Kalau hitung-hitungannya tidak masuk jangan mengambil pinjaman di bank, titip saya.

Apalagi, ada tanah agak luas, ya kan, masukkan ke bank dapat Rp300 juta, nah Rp150 juta untuk beli mobil. Ini, ini penyakit kita di situ. Saya melihat, wong saya itu setiap hari ke desa, setiap hari ke kampung, lihat. Kalau sudah dapat yang namanya pinjaman dari bank, waduh senang, dipikir itu uang kita. Itu uangnya bank yang harus dikembalikan. Dapat Rp300 juta, Rp150 juta untuk beli mobil, nah ini mulai Bapak-Ibu gagah naik mobil, ya kan? Saya jamin itu hanya enam bulan. Enam bulan enggak bisa menyicil ke bank, enggak bisa menyicil ke dealer, mobilnya ditarik ke dealer, sertifikatnya diambil bank. Nah ini yang kita tidak mau.

Jadi saya titip, agar kalau mau ini dipakai untuk jaminan ke bank, diagunkan untuk bank, disekolahkan, silakan dihitung dulu hati-hati, dikalkulasi dulu hati-hati, bisa menyicil apa tidak. Betul-betul dihitung, hati-hati. Bapak-Ibu sudah berapa tahun tidak pegang ini? Berapa tahun? Coba, berapa puluh tahun. Sekarang sudah pegang ini, jadi hati-hatilah. Ini adalah barang yang sangat berharga, kalau mau dipakai, sekali lagi, untuk agunan dan jaminan ke bank silakan, silakan, tapi pakai hitungan.

Yang terakhir, ini bukan urusan sertifikat lagi. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, negara kita ini negara besar, negara kita Indonesia ini negara besar. Saya pernah terbang dari Aceh menuju Wamena, bukan di Jayapura tapi ke Wamena. Dari Banda Aceh ke Wamena, berapa jam ditempuh naik pesawat? Sembilan jam lima belas menit. Itu naik pesawat, bayangkan kalau jalan kaki. Kalau kita terbang itu dari London di Inggris menuju ke timur itu lewat satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, mungkin delapan negara. Artinya apa? Negara kita ini adalah negara yang sangat besar, sangat luas. Sembilan jam lima belas menit, saya coba memang. Saya sudah pernah Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, saya jalani semuanya.

Dan kita harus ingat bahwa negara ini dengan sekarang penduduk sudah 263 juta, isinya berbeda-beda. Sukunya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, adatnya berbeda-beda, tradisinya berbeda-beda, bahasa daerahnya berbeda-beda. Berbeda-beda semuanya. Saya mengalami karena saya sudah pergi, ke semua provinsi sudah saya, kabupaten/kota mungkin sudah 80 persen saya datangi semuanya. Sampai yang  pucuk di Asmat, di Nduga saya datangi semuanya. Karena itu juga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya titip, karena perbedaan-perbedaan itu, berbeda suku, agama, adat, tradisi, bahasa daerah. Sekali lagi, kita memiliki 714 suku. Ini supaya kita tahu semuanya, negara ini gede sekali. Singapura itu hanya empat suku, empat suku. Dubes kita mengatakan empat suku, kita 714. Coba bandingkan! Afghanistan, saya ketemu Dr. Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan, ada berapa suku di Afghanistan? Tujuh suku, tujuh, kita 714. Tujuh suku saja karena dua suku ini konflik/berantem, satu bawa teman dari luar, satu bawa teman dari luar akhirnya konflik besar 40 tahun tidak selesai. Itu hanya tujuh suku.

Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semuanya Indonesia itu 714 suku. Oleh sebab itu, saya titip kepada kita semuanya marilah kita jaga persaudaraan kita, kita rawat persatuan kita, kesatuan kita, kita jaga kerukunan kita. Dan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia kita jaga ukhuwah islamiah kita, kita jaga ukhuwah wathaniyah kita. Inilah kekuatan negara kita Indonesia. Aset terbesar bangsa ini adalah persatuan dan persaudaraan, inilah aset terbesar.

Kita ini sering, maaf, sering karena perbedaan pilihan politik, entah itu pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden, kita menjadi ada gesekan, seperti tidak saudara saja. Saya melihat tapi tidak di DKI, di provinsi lain, antarkampung tidak saling menyapa gara-gara pilihan bupati, antartetangga tidak saling menyapa karena pilihan wali kota, antarkampung tidak saling sapa karena pilihan gubernur, dalam majelis taklim, satu majelis taklim tidak saling sapa gara-gara beda pilihan presiden. Lho, lho, lho, lho, lho, lho. Padahal yang namanya pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan wali kota, pilihan presiden itu setiap lima tahun ada terus, ada terus, dan orangnya nanti berbeda-beda terus. Apakah kita ini akan berbeda kemudian tidak saudara lagi? Di mana ukhuwah kita?

Saya ingin mengingatkan ini saja, negara ini besar sekali, sangat besar sekali. Saya misalnya, bahasa daerah kalau di sunda kan kalau setelah salam ‘sampurasun’, jawabannya, ‘rampes’. Kalau di Sumut, ‘horas’, itu di Medan. Nanti di Pakpak beda lagi. Saya pernah keliru, di Pakpak saya, “horas.” “Pak di sini bukan horas Pak, di sini juah-juah, Pak.” Keliru saya, “juah-juah,” saya ganti. Pindah lagi ke Karo beda lagi, “horas.” “Pak di sini bukan horas Pak, di sini mejuah-juah, Pak.” Beda lagi. Itu dalam satu provinsi. Pindah lagi ke Sumut bagian selatan, “horas.” “Pak, di sini bukan horas Pak, di sini ya’ahowu Pak.” Itu satu provinsi sudah beda-beda seperti itu, bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Inilah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita miliki.

Silakan, perbedaan politik itu biasa, biasa. Setiap lima tahun itu pasti ada, jangan lupa itu. Jangan sampai kalau sudah menjelang pileg atau pilpres pasti isunya, fitnahnya di mana-mana ada. Coba lihat di media sosial, Presiden Jokowi itu PKI, coba, coba. Ini perlu saya sampaikan. Saya sebetulnya sudah empat tahun ini diam, sabar, sabaar, ya Allah sabaaar, sabaaar. Tapi sekarang saya ngomong, iya tho, PKI itu dibubarkan tahun ’65-’66, saya lahir tahun ’61, umur saya baru empat tahun. Ada PKI balita? Ada balita PKI?

Coba di lihat di medsos, dilihat coba gambar di medsos coba. Ini, ini saya tunjukkan ya, ini adalah DN Aidit, itu Ketua PKI. Dia pidato tahun 1955, dia pidato, 1955 dia pidato, lah kok di dekatnya ada saya? Ini di media sosial kayak begini banyak sekali. Ini yang saya ambil hanya satu gambar. Astagfirullah, ampun ya Allah. Saya lihat-lihat, lho kok gambarnya mirip-mirip saya betul itu. Saya belum lahir kok saya lihat-lihat begini, kok ya mirip saya gitu lho. Coba, kayak begini. Ini urusan politik kok, ini bukan apa-apa ini. Ini urusan politik itu.

Tapi marilah masyarakat itu dewasa dalam melihat informasi, melihat fitnah-fitnah yang sekarang ini lalu-lalang di media sosial. Betul-betul kita saring mana yang benar, mana yang tidak benar. Kenapa saya menyampaikan ini, karena survei yang ada itu lebih dari sembilan juta itu percaya, gambar ini tadi percaya, masalah PKI tadi juga percaya. Sembilan juta lebih percaya. Artinya kan itu kemakan hoaks, kemakan fitnah. Ya saya harus menjawab, kalau tidak saya jawab nanti… Perlu saya sampaikan, saya ini muslim, orang tua saya juga muslim, kakek nenek saya muslim, keluarga besar saya muslim semuanya. Perlu saya sampaikan, kalau enggak begini enggak clear nanti. Ya itu saja, nanti kalau saya terus-teruskan kelihatannya saya marah padahal ndak, wong saya sudah sabar empat tahun kok.

Baiklah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih dan hati-hati dengan sertifikat yang telah Bapak-Ibu pegang pada sore hari ini.

Saya tutup.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.