Penyerahan Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), 11 November 2018, di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, Bandung, Jawa Barat

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirrabbilalamin,
wassalatu was salamu ‘ala ashrifil anbiya i wal-mursalin,
Sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammaddin,
wa ‘ala alihi wa sahbihi ajma’in amma ba’du.

Yang saya hormati para menteri Kabinet Kerja, Gubernur Jawa Barat, Bupati Bandung, Cianjur, Majalengka,
Yang saya hormati para penerima SK Perhutanan Sosial dan penerima CSR KUR yang tadi telah kita saksikan,
Bapak-Ibu tamu undangan yang berbahagia.

Sampurasun!
Wilujeng siang!
Kumaha damang?
Sae?
Didieu simkuring ngaraos tumaninah, kumargi wargana someah tur hade budi paranggi ka sasama.

Saya senang sekali, merasa senang karena di Jawa Barat ini warganya ramah, murah senyum kepada semuanya, kepada sesama. Benar ndak? Kalau yang bilang enggak benar, silakan maju. Saya beri sepeda.

Saya senang sekali warga di Jawa Barat. Enggak mengerti saya. Saya tadi pagi-pagi habis Subuh ke pasar, habis Subuh ke pasar. Setelah ke pasar, jam tujuh pergi ke car free day di Kota Bandung. Setelah car free day diajak momotoran sama Pak Gubernur. Jadi ini saya belum ganti tadi dari momotoran. Naik motor, belum ganti. Semuanya pakai batik saya pakai jaket bubur ayam.

Jadi sekali lagi, warga Jawa Barat, warga Provinsi Jawa Barat yang murah senyum, yang ramah, yang terbuka kepada siapapun. Inilah saya kira sebuah ciri dan karakter yang sangat terbuka dan itu tandanya sebuah keterbukaan. Dan biasanya, yang terbuka itu orangnya pintar-pintar.

Di Jawa Barat, sekarang kita masuk ke Perhutanan Sosial, di Jawa Barat ini ada potensi 160 ribu hektar yang bisa SK-nya saya berikan kepada masyarakat di seluruh Provinsi Jawa Barat. Saya sudah perintah kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri BUMN yang membawahi Perhutani, kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar ini dipercepat. Karena saya tahu, setiap saya ke kampung, ke desa, itu yang diinginkan. Kan ngomong ke kuping saya, “Pak, Pak, Pak…” Saya dengar semuanya. Jangan dipikir kalau saya ke desa, ke kampung itu hanya jalan-jalan. Ndak, (saya) dengerin. Dengerin aspirasi rakyat, dengerin keluhan rakyat, dengerin apa yang diinginkan rakyat,  dengerin apa yang dibutuhkan rakyat. Jangan dipikir-pikir tengah malam saya pergi ke pasar mau belanja, ndak. Saya mau lihat mengenai harga, saya mau lihat mengenai mana yang naik, mana yang turun harganya.

Kembali lagi, jadi ada potensi 160 ribu hektar. Ini gede sekali, banyak sekali di Jawa Barat. Hanya di Jawa Barat lho yang kita bicara ini. Sekarang yang diberikan baru 10.100 hektar. Masih kecil sekali. Jadi tadi yang diserahkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya adalah SK ini, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan hak kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya untuk mengolah selama 35 tahun. Resmi. Setelah 35 tahun, habis nanti, 35 tahun kan panjang sekali, mau diperpanjang silakan, tapi hak hukumnya jelas ini, pegang ini. Iya ndak? Kalau enggak pegang ini ramai. Tapi kalau sudah pegang ini, apa? Ini adalah SK Keputusan Menteri, jelas sekali.

Silakan Bapak-Ibu semuanya, setelah penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial ini, lahan yang ada betul-betul dijadikan produktif, ditanami. Ini mau menanam apa di sini yang banyak? Kopi? Kopi. Apa lagi yang mau ditanam? Buah-buahan, hortikultura, silakan. Tapi kalau mau menanam itu dihitung, mana yang menguntungkan, mana yang lebih mempunyai harga jual yang baik.

Seperti tadi Pak Gub sampaikan, fokus pada produk-produk unggulan: kopi. Kopi di Provinsi Jawa Barat ini dijual mahal, kalau diekspor ke luar negeri itu. Jadi jangan dijual murah. Kopinya enak, jualnya murah. Rugi kita. Petaninya rugi, negara juga rugi. Kopi yang nomor satu tadi Kopi Gunung Puntang. Saya pernah dikirimi Kopi Gunung Puntang, pernah, yang mengirimi Pak Teten. Saya coba memang enak betul. Saya tanya harganya mahal. Mahal ya sudah, mahal untuk ekspor enggak apa-apa. Pilihlah, sekali lagi, produk-produk unggulan yang ada di sini, yang cocok dengan iklim dan cuaca yang ada.

Oleh sebab itu, kembali lagi, saya ingin ada verifikasi yang cepat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Kementerian BUMN dalam hal ini Perhutani, di Kementerian ATR/BPN. Kalau verifikasi di lapangannya cepat, SK-SK ini akan cepat bisa diberikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya. Saya tadi duduk di sini langsung saya perintah ke Menko, ke Menteri KLH, ke Menteri BUMN, tahun depan harus cepat, harus cepat, harus cepat urusan ini. Ini ditunggu rakyat. Ditunggu ndak ini?

Coba ada yang maju ke sini, satu-dua orang saja. Mana, ada yang mau maju? Sebentar. Sebentar, sebentar, sebentar. Silakan maju yang sudah memanfaatkan tanah yang diberikan ini tetapi betul-betul manfaatnya besar. Jadi petani apa, enggak mengerti saya. Silakan yang petani kopi. Sebentar, kok maju terus tho ini. Tapi enggak apa-apa, sini-sini Pak sini. Berarti ini ingin naik panggung. Silakan, enggak apa-apa. Sebentar. Ini menghadap ke sana, jangan menghadap ke saya, menghadapnya ke sana. Sebentar. Satu lagi, yang pegang ini tetapi petani yang lain. Petani apa? Mangga? Boleh maju, (petani) mangga. Ada lagi petani apa, silakan yang beda lagi.

Jadi pemerintah ini serius betul. Kita ini serius betul untuk mengurus yang namanya keadilan ekonomi. Mengurus yang namanya pemerataan. Oleh karena itu, sejumlah program pemerataan ekonomi ini betul-betul kita jalankan. Saya berikan contoh, program sertifikasi. Di Jawa Barat ini yang sudah kita beri sertifikat ini banyak sekali. Sertifikat hak milik, saya enggak tahu yang di sini ada yang sudah terima belum sertifikat? Belum? Tunggu tanggal mainnya.

Yang kedua, untuk reforma agraria dan perhutanan sosial. Karena kita sadar bahwa banyak warga yang sangat tergantung pada kawasan hutan. Masih banyak warga yang tidak punya hak legal atas sumber daya hutan yang ada, sehingga banyak terjadi konflik sengketa lahan, sengketa tanah gara-gara ini, tidak jelas yang namanya bukti hak yang dipegang oleh rakyat. Ini yang saya enggak mau. Kenapa sertifikat tanah terus kita berikan, SK-SK Menteri seperti ini kita berikan, karena kita ingin jangan sampai ada sengketa lahan, baik antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah, rakyat dengan perusahaan. Jangan. Karena kalau sudah urusan yang namanya sengketa lahan itu enggak akan selesai, sampai pengadilan juga masih ramai.

Silakan, dikenalkan nama.

(Dialog Presiden RI dengan Para Petani Penerima SK IPHPS)

Saya mau mencari barang apa, tanaman apa sih yang paling menguntungkan bagi lahan-lahan kita. Sehingga kalau memang sengon itu lebih menguntungkan, Albasia itu lebih menguntungkan, Jeunjing itu lebih menguntungkan, ya mari kita tanam bareng-bareng itu. Tapi kalau lebih menguntungkan Mangga Gincu tadi, dihitung, ya bareng-bareng kita tanam ini. Meskipun nanti ada pengaturan, jangan sampai nanti seluruh Provinsi Jawa Barat menanam Pohon Mangga Gincu semuanya, harganya jatuh. Harus diatur juga. Jangan sampai semuanya, tapi diatur.

Biar nanti Pak Gubernur lah nanti yang atur, cluster-cluster-nya ada di mana, sehingga sekali lagi, kita bisa memilih produk-produk unggulan yang baik, yang memberikan keuntungan. Dan yang kita harapkan dengan pembagian SK Menteri untuk Perhutanan Sosial ini, kesejahteraan Bapak-Ibu naik. Kalau sudah dibagi kayak gini, enggak ada perkembangan ya untuk apa kita membagi lahan-lahan yang ada? Tujuan kita itu, tujuan kita ke sana.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Silakan kembali Bapak-Ibu, silakan. Jangan minta sepeda karena enggak boleh sekarang memberi sepeda. Enggak boleh sama KPU. Silakan, saya beri foto saja. Tapi foto ini tidak semua orang punya, foto dengan Presiden seperti ini. Silakan. Tadi baru saja difoto kemudian jadi. Terima kasih semuanya, terima kasih.

Terakhir Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya hanya ingin titip. Saya ingin titip kepada kita semuanya, bahwa negara kita ini adalah negara besar. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara besar. Kita memiliki sekarang ini penduduk sudah 263 juta, kita nomor empat terbesar di dunia. 263 juta yang tersebar di 17.000 pulau yang kita miliki, di 514 kota dan kabupaten yang kita miliki, di 34 provinsi yang kita miliki. Negara kita ini beda-beda. Beda suku, beda agama, beda adat, beda tradisi, macam-macam dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya sudah saya jalani semuanya, saya tengok semuanya. Macam-macam bahasa daerah, lebih dari 1.100 bahasa daerah. Beda-beda semuanya.

Apa yang ingin saya sampaikan, Bapak-Ibu sekalian? Aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan, aset terbesar bangsa ini adalah persaudaraan. Oleh sebab itu, saya titip marilah kita menjaga ukhuwah islamiah kita, menjaga ukhuwah wathaniyah kita. Kita adalah saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.

Jangan sampai, saya titip, jangan sampai karena pesta demokrasi, pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden kita tidak saling sapa antartetangga, kita tidak saling sapa antarmajelis taklim. Jangan sampai kejadian itu kita terus-teruskan, karena kita adalah saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air. Jangan sampai.

Kalau ada pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan presiden silakan pilih yang menurut Bapak-Ibu yang paling baik, yang terbaik. Jadi dilihat waktu adu program, adu ide, adu gagasan. Lihat juga prestasinya apa, lihat juga rekam jejaknya seperti apa, lihat semuanya. Sehingga Bapak-Ibu tidak salah memilih.

Karena sekarang ini yang beredar kalau sudah masuk ke tahun politik yang beredar adalah isu-isu. Isu-isu di mana-mana, fitnah di mana-mana, adu domba sehingga kita kelihatan terpecah. Jangan sampai ini terjadi di Provinsi Jawa Barat dan juga di provinsi-provinsi lain di Tanah Air.

Coba, sudah empat tahun kita pilpres, isunya ke saya langsung, Presiden Jokowi itu PKI. Coba, fitnah seperti itu. PKI itu coba, PKI itu dibubarkan tahun ’65 – tahun ‘66. Saya lahir tahun ‘61, berarti umur saya baru empat tahun. Apakah ada PKI balita? Ada PKI balita? Jangan seperti itu kalau membuat fitnah. Saya sudah empat tahun ini sabar, sabar, sabar ya Allah sabar, saya enggak jawab apa-apa. Tetapi saya lihat kalau saya diamkan nanti rakyat tahu, rakyat percaya, sangat berbahaya sekali. Jangan seperti itu.

Ganti lagi, bukan Presiden Jokowi, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya. Sekarang ini gampang sekali, yang namanya di Solo itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada LDII, ada FPI, ada Al Irsyad, ada semuanya ormas-ormas Islam. Tanya masjid di dekat saya, tanya masjid di dekat rumah orang tua saya, tanya masjid di dekat kakek-nenek saya. Gampang sekali. Keluarga saya muslim, bapak-ibu saya muslim, kakek-nenek saya muslim semuanya. Supaya kita tahu.

Karena kalau kita lihat di media sosial, coba lihat, buka media sosial, ada gambar seperti ini. Ini yang pidato adalah DN Aidit, Ketua PKI. Pidatonya tahun 1955. Pidato tahun 1955 kok di bawahnya ada saya? Saya lahir saja belum, sudah digambar di bawah seperti itu, coba. Fitnah-fitnah seperti ini yang berbahaya sekali bagi kerukunan kita, bagi persaudaraan kita, bagi persatuan kita.

Saya diam, empat tahun diam enggak jawab karena saya pikir… Tapi kok lama-lama menjadi ke mana-mana sehingga saya harus jawab langsung kepada rakyat. Coba, tahun 1955 saya lahir saja belum, lahir saya tahun ‘61 sudah digambar kayak tadi, coba. Gambarnya coba tadi, lihat coba, saya tengok-tengok kok ya persis muka saya gitu lho. Ini kan nakal sekali ini yang membuat kayak gini-gini.

Jangan mudah percaya pada tahun-tahun politik seperti ini. Tolong dicek, tolong dilihat benar enggak informasi-informasi yang berkeliaran di kanan-kiri kita. Jangan sampai kena fitnah, jangan sampai kita kena adu domba. Berbahaya sekali bagi negara ini, bagi bangsa ini, karena negara ini adalah negara besar dengan perbedaan yang macam-macam. Tadi saya sampaikan beda agama, beda suku, beda bahasa daerah, beda adat, beda tradisi.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

Terima kasih.
Saya tutup sambutan saya.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.