Perbaiki Peringkat, Presiden Jokowi Instruksikan Perbaikan 10 Aspek Kemudahan Berusaha
Presiden pimpin Rapat Terbatas mengenai Kemudahan Berusaha di Kantor Presiden, Jakarta (20/1) (Foto:Humas/Jay)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan perlunya dilakukan perbaikan menyeluruh dalam memberikan kemudahan berusaha (ease of doing business) kepada pelaku bisnis yang ada di Indonesia. Aspek-aspek yang harus diperbaiki itu adalah: (1) memulai usaha; (2) perizinan; (3) pendaftaran properti; (4) kelistrikan; (5) pembayaran perpajakan; (6) perdagangan lintas negara; (7) akses perkreditan; (8) perlindungan pada investor minoritas; (9) penegakan kontrak; dan (10) penyelesaian kepailitan.
Saat ini, Indonesia berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara, naik 11 peringkat dari tahun 2015. Namun, peningkatan tersebut belum cukup signifikan untuk dapat dengan cepat mengejar negara ASEAN yang memiliki peringkat lebih tinggi seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/1) siang.
Menurut Presiden Jokowi, Singapura (ranking-nya) nomor 1, Malaysia nomor 18, dan Thailand 49. Saya minta ranking-nya (Indonesia) di bawah 40,” tegas Presiden Jokowi.
Untuk itu, tegas Presiden, perlu terobosan-terobosan dan keberanian terutama pada pelaksana-pelaksana di lapangan, baik daerah, BUMN, maupun kementerian dalam memperbaiki aspek-aspek dalam kemudahan berusaha tersebut.
“Tujuan kita semata-mata bukan hanya memperbaiki peringkat dalam survei kemudahan berusaha, tetapi memang kita harus fokus pada perbaikan yang betul-betul nyata, yang betul-betul konkret sehingga dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha, oleh investor investasi yang ingin menanamkan modalnya,” tutur Presiden Jokowi.
Evaluasi Berkala
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa dia akan melakukan pengecekan secara berkala terhadap langkah perbaikan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kemudahan berusaha.
“Evaluasi saya lakukan setiap minggu, setiap bulan, tiga bulan, setiap enam bulan. Kalau langkah perbaikan masih lambat saya akan sampaikan, kalau kurang akan saya sampaikan kurang,” kata Presiden.
Tampak hadir dalam ratas itu antara lain Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang PMK Puan Maharani, Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkumham Yasona Laoly, Menteri Agraria/Kepala BPN Ferry M. Baldan, dan Kepala BKPM Franky Sibarani. (DND/UN/ES)
