Percepat Bangun LRT Jakarta, Gubernur DKI Dan Adhi Karya Minta Perpres Penunjukan

Pemerintah telah memutuskan akan membangun Light Rapid Transit (LRT) yang akan menghubungkan Bekasi-Jakarta-Bogor.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengemukakan, Gubernur DKI berencana akan membangun 6 (enam jalur), tapi untuk tahap pertama 2 (dua) jalur dulu yang akan dibangun.

Sedangkan PT Adhi Karya yang tadinya mau mengambil inisiatif sendiri tanpa biaya dari pemerintah, menurut pertimbangan Menteri Perhubungan itu rasanya tidak mungkin. Oleh sebab itu, prasarananya akan dibangun oleh pemerintah.

Untuk itu supaya cepat, lanjut Sofyan, Gubernur DKI dan Adhi Karya meminta dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk ditunjuk supaya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa membangun dulu. Nanti setelah bangun, baru Pemda bisa ambil alih, dibeli.

“Yang kedua, Perpres yang sama akan menugaskan Adhi Karya untuk membangun dulu, nanti sebagian dana sudah ada di Kementerian Perhubungan,” kata Sofyan kepada wartawan seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7) siang.

Adapun Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menambahkan, LRT di Jabodetabek tetap akan dibangun. Dari usulan 7 ruas, di dalam DKI sendiri oleh Pemprov DKI yang akan mulai dibangun 2 ruas. Yang pertama dari Barat ke Timur, dan yang satu dari Utara ke Selatan.

“Jadi ini dibangun juga  memenuhi aspek intermodality, jadi nanti stasiunnya itu nyambung dengan stasiun KRL dan halte busway, serta stasiun MRT yang akan dibangun,” jelas Jonan.

Sedangkan yang diusulkan oleh Adhi Karya. Menurut Jonan,  juga akan dibangun.

Kemungkinannya, lanjut Jonan, akan diterbitkan Perpres untuk penunjukan Adhi Karya, dimana setelah nantinya pembangunan instalasi LRT sudah selesai akan dibeli dengan dana APBN dengan harga yang pantas.

Adapun operatornya, bukan pembangunan prasarananya, menurut Jonan, akan ditenderkan atau dilelang terbuka, apakah nanti yang mengoperasikan Adhi Karya, atau KRL Jabodetabek, atau KAI, atau siapa saja yang dianggap berkompeten. “Hal ini sama juga dengan yang dibangun oleh DKI,” ujarnya.

Mengenai dua trase yang akan dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jonan menyerahkan kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk mengumumkannya secara langsung karena sekarang usulan desain teknisnya masih dikaji oleh Kementerian Perhubungan.

“Biayanya tanyakan ke Gubernur DKI saja, saya ga ngurusin biayanya,” pungkas Jonan. (AG/RAH/ES)