Percepat Hilirisasi, Pemerintah Akan Bangun Refinery 1 Juta Barrel

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait Percepatan Hilirisasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin malam, 10 Maret 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Pemerintah terus mempercepat program hilirisasi dengan memperluas pembangunan kilang minyak (refinery) dan fasilitas pendukung lainnya. Hal tersebut menjadi fokus dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin malam, 10 Maret 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan perubahan rencana pembangunan refinery. Semula, kapasitas kilang yang akan dibangun sebesar 500.000 barrel per hari, namun kini ditingkatkan menjadi 1 juta barrel per hari.

“Akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barrel, dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua sehingga terjadi pemerataan,” ujar Bahlil kepada awak media usai rapat.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun fasilitas penyimpanan (storage) dengan kapasitas 1 juta barrel per hari. Sedangkan dalam sektor energi, pemerintah turut mendorong pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG, serta memperluas hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan.

“Khusus untuk mineral batu bara, selain bauksit, kita juga akan mendorong persoalan nikel dan timah. Satu lagi, kita akan membangun solar panel dan pasir kuarsa yang akan kita tarik menjadi bagian dari mineral kritikal, karena ini menjadi potensi keunggulan komparatif bagi bangsa kita,” ungkap Bahlil.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dalam kesempatan terpisah menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong investasi dalam proyek hilirisasi yang telah matang. Pemerintah juga terbuka bagi investor asing maupun dunia usaha nasional untuk berinvestasi di proyek-proyek yang sudah siap dijalankan.

“Pada intinya kita akan evaluasi secara independen dan kemudian kita lihat dari semua aspek, tentunya dari aspek return-nya berapa, keuntungannya berapa, dari aspek penurunan impor terutama, baik itu impor yang berhubungan dengan energi, dan juga yang terakhir adalah penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Rosan.

Selain berorientasi pada keuntungan ekonomi, proyek hilirisasi ini juga diarahkan agar selaras dengan target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060.

“Tentunya ini juga sesuai dengan industrialisasi yang ingin kita capai sehingga proyek-proyek ini menjadi proyek yang berkelanjutan dan pada saat yang sama, emisinya menjadi lebih baik,” pungkas Rosan.

Rapat terbatas ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat hilirisasi industri guna mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. (BPMI Setpres)