Percepat Infrastruktur dan Industri, Presiden Dorong Investasi Non APBN

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 12 Agustus 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 29.786 Kali
Menteri BUMN Rini Soemarno dan sejumlah menteri lainnya saat mengikuti ratas mengenai holdingisasi BUMN, Jumat (12/8), di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas/Rahmat)

Menteri BUMN Rini Soemarno dan sejumlah menteri lainnya saat mengikuti ratas mengenai holdingisasi BUMN, Jumat (12/8), di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah berbicara dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengenai pembiayaan investasi non APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Diharapkan nanti dengan ini, pembiayaan investasi non APBN ini juga bisa mempercepat proyek-proyek yang ada.

Menurut Presiden, sudah dirinci secara baik dan detil oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai bidang-bidang dan lokasi investasi, sehingga nanti akan dipisahkan yang APBN atau investasi pemerintah.

“Nanti dikerjakan oleh Menteri Keuangan sebagai chief of financial officer, dan untuk yang pembiayaan investasi non APBN  mungkin nanti chief investment officer-nya dari Bappenas. Jadi garisnya biar menjadi jelas,” tegas Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas kedua membahas rencana holdingisasi BUMN di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/8) sore.

Berdasarkan identifikasi, lanjut Presiden, terdapat proyek-proyek infrastruktur senilai Rp430 triliun dari 5 BUMN, dan juga proyek-proyek revitalisasi industri lainnya yang dari swasta yang bekerja sama dengan BUMN.

Menurutnya, nanti  bisa dilakukan dengan pola-pola yang sudah disampaikan secara rinci oleh Menteri Bappenas.

Presiden mengharapkan kebutuhan investasi terutama infrastruktur maupun industri ini bisa dikejar dengan cepat karena pola-pola yang digunakan agak berbeda dengan pembiayaan ekuitas. “Dana tax amnesty pun nantinya bisa kita larikan ke sini dan mungkin juga dana-dana pensiun dan lain-lainnya,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden meminta agar skemanya mulai dirancang, baik dalam bentuk obligasi maupun dalam bentuk ekuitas. Sehingga bisa langsung ke proyek-proyek yang dikerjakan pada objek-objek investasi dan bisa betul-betul dipercepat.

“Saya kira kecepatan ini kalau kita bisa segera memutuskan pembiayaan investasi non APBN ini,” tutup Jokowi.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung. (FID/DID/ES)

Berita Terbaru