Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara dan Huntap untuk Dukung Pemulihan Warga Terdampak
Sekretaris Kabinet menyampaikan keterangan pers yang digelar di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat, 19 Desember 2025. (Foto: BPMI Setpres)
Pemerintah terus mempercepat penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, khususnya pada sektor hunian bagi masyarakat terdampak. Perkembangan tersebut disampaikan dalam keterangan pers yang digelar di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat, 19 Desember 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa sejumlah kabupaten dan kota telah menetapkan status transisi darurat, sementara wilayah lainnya masih memperpanjang status tanggap darurat sesuai dengan kondisi kebutuhan penanganan bencana di masing-masing daerah.
“Sejumlah kabupaten/kota telah menetapkan status transisi darurat, meskipun beberapa wilayah lain masih memperpanjang status tanggap darurat sesuai dengan kondisi kebutuhan penanganan bencana di masing-masing kabupaten/kota,” ujar Pratikno dalam keterangan persnya kepada awak media.
Seiring dengan itu, pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) telah dimulai di berbagai lokasi. Proses tersebut mencakup pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi awal yang dilaksanakan melalui kerja sama lintas kementerian, TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait lainnya.
Di Provinsi Aceh, Pratikno melaporkan bahwa progres penanganan hunian terus berjalan. Kota Lhokseumawe telah ditetapkan langsung ke dalam skema hunian tetap, sementara Kabupaten Pidie mulai membangun sejumlah unit hunian sementara dengan target penyelesaian secepatnya. Seluruh kabupaten dan kota di Aceh juga terus didorong untuk mempercepat pembangunan Huntara dan Huntap.
“Semua kabupaten/kota juga dilakukan percepatan untuk Huntara dan Huntap ini,” ungkap Pratikno.
Sementara itu, di Provinsi Sumatra Utara, Kota Sibolga menetapkan pembangunan langsung hunian tetap. Beberapa lokasi telah tersedia dan proses pembangunan telah dimulai, dengan target penyelesaian dalam waktu secepatnya.
Adapun di Provinsi Sumatra Barat, pembangunan hunian sementara telah berjalan di sejumlah kabupaten dan kota, antara lain Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Agam. Pembangunan tersebut ditargetkan rampung dalam beberapa minggu ke depan guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
“Jadi ini juga akan segera memulihkan kehidupan masyarakat. Percepatan pembangunan huntara dan huntap ini terus dilakukan sekaligus infrastruktur pendukungnya disiapkan,” ucap Pratikno.
Pratikno pun menegaskan bahwa skema hunian tetap merupakan hunian yang dibangun oleh pemerintah, sehingga tidak menjadi beban bagi warga terdampak. Dalam kondisi tanggap darurat, pemerintah akan membangun hunian sementara apabila hunian tetap belum dapat langsung direalisasikan.
“Hunian tetap itu dibangun sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk sementara di era tanggap darurat, itu kita kalau tidak bisa langsung hunian tetap, maka dibangun hunian sementara. Tapi kalau bisa langsung hunian tetap, ya dibangun hunian tetap. Itu adalah tidak menjadi beban dari warga yang terdampak. Itu adalah hunian yang dibangun oleh pemerintah atau mungkin sumbangan dari pihak lain,” jelas Pratikno.
Menutup keterangannya, Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana ini mencerminkan kekuatan solidaritas bangsa Indonesia. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus bekerja keras agar wilayah Sumatra dapat segera pulih lebih baik
“Ini adalah kekuatan kita bersama, kolaborasi yang sinergis di internal pemerintah dan juga dengan masyarakat di seluruh komponen bangsa. Kita berusaha keras agar Sumatra bisa segera pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh, serta tumbuh bersama dengan alam yang lestari dan berkelanjutan,” pungkas Pratikno. (BPMI Setpres)
