Sebagian Besar Daerah Terdampak Masuki Fase Rehabilitasi, Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan keterangan pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 29 Desember 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Pemerintah terus mempercepat pemulihan serta menyiapkan langkah-langkah strategis pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk terus mengerahkan seluruh sumber daya guna mempercepat penanganan pascabencana.

“Sekali lagi kami tegaskan bahwa Bapak Presiden memerintahkan seluruh jajaran kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah terus mengerahkan segala daya upaya untuk percepatan penanganan pascabencana,” ujar Pratikno dalam keterangan pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 29 Desember 2025.

Pada kesempatan tersebut, Pratikno mewakili pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari masyarakat, relawan, aparat, aparatur sipil negara (ASN), hingga para pekerja lapangan. “Ini adalah kunci utama kegotongroyongan ini untuk memulihkan Sumatra,” ungkapnya.

Pratikno menjelaskan bahwa lebih dari separuh kabupaten/kota terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Aceh, tujuh kabupaten/kota telah memasuki fase transisi, sementara sebelas kabupaten/kota masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumatra Utara, delapan kabupaten/kota telah memasuki fase transisi dan delapan lainnya masih berada dalam status tanggap darurat.

Adapun di Sumatra Barat, sepuluh kabupaten/kota telah memasuki fase transisi dan tiga kabupaten/kota masih berada dalam fase tanggap darurat. “Daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat tersebut, ini dimaksudkan bertujuan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelas Pratikno.

Terkait pemulihan infrastruktur dasar, pemerintah terus menambah dan memperluas pengoperasian genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, serta jaringan komunikasi yang telah kembali normal di 14 kabupaten/kota. “Untuk daerah yang belum pulih, ditambahkan Starlink, kami saat ini menambah 280 unit, dan bersamaan dengan itu percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan,” ucap Pratikno.

Di bidang kesehatan, pemerintah terus mengirimkan tenaga relawan kesehatan, mulai dari dokter spesialis, dokter umum, hingga calon dokter internship, khususnya ke daerah-daerah terisolasi, dengan fokus layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan pemulihan trauma. Pratikno juga menyampaikan bahwa saat ini seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) telah kembali beroperasi meskipun sebagian belum berjalan secara penuh, serta dari total 867 puskesmas yang terdampak, kini hanya tersisa delapan puskesmas yang masih dalam tahap pemulihan.

Sementara itu, menjelang dimulainya kegiatan pembelajaran pada 5 Januari 2026, pemerintah memastikan kesiapan sektor pendidikan meski terdapat sekitar 3.700 sekolah terdampak, dengan sekitar 3.100 sekolah mengalami kerusakan berat. “Target kita adalah pada tanggal 4 Januari sudah selesai. Namun, memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah,” ujarnya.

Terkait hunian sementara dan hunian tetap, Pratikno menyampaikan bahwa hingga 28 Desember 2025, pembangunan huntara di tiga provinsi telah dimulai dan sebagian telah selesai dengan total 1.050 unit, di mana sebanyak 450 unit dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama daerah, sedangkan 600 unit lainnya dibangun oleh Danantara beserta jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adapun pemulihan aktivitas ekonomi terus dilakukan melalui percepatan operasional pasar tradisional. Di Aceh, dari 112 pasar terdampak, 18 pasar telah beroperasi penuh. Di Sumatra Utara, 46 dari 47 pasar terdampak telah kembali beroperasi. Sementara di Sumatra Barat, dua dari tiga pasar terdampak telah mulai beroperasi.

“Pemerintah akan terus mempercepat kembali aktifnya pasar-pasar tradisional ini melalui penataan infrastruktur, pembersihan, dan juga dukungan keterlibatan dari KL-KL (kementerian/lembaga) yang terkait,” pungkas Pratikno. (BPMI Setpres)