Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021, 26 Maret 2021, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 26 Maret 2021
Kategori: Sambutan
Dibaca: 223 Kali

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya.
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet;
Yang saya hormati Ketua Umum APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Bapak Haji Abdullah Azwar Anas dan seluruh jajaran Dewan Pengurus APKASI;
Yang saya hormati para Bupati dari seluruh Tanah Air dan di seluruh Tanah Air yang hadir secara virtual maupun yang hadir di Istana dan di Jakarta, seluruh jajaran dinas kabupaten yang mendampingi;
Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak-Ibu Bupati, yang dalam setahun ini bekerja keras melayani dan mendampingi masyarakat, melayani dan mendampingi rakyat dalam menghadapi pandemi, serta juga membantu eksekusi program-program pemerintah pusat, sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Tapi ini yang juga perlu saya ingatkan, tugas kita dalam penanganan pandemi COVID-19 ini belum berakhir, belum selesai. Risiko penyebaran COVID-19 ini masih ada dan juga aktivitas ekonomi yang harus kita gerakkan. Hati-hati risiko penyebaran COVID-19.

Pagi tadi, saya setiap pagi selalu mendapatkan briefing angka seperti ini. Di Eropa, di India yang sudah turun, tahu-tahu melompatnya sampai 3-4 kali lipat COVID-19-nya. Kita alhamdulillah di Januari kita pernah berada di angka 13 ribu kasus harian, 14 ribu (kasus harian), bahkan pernah 15 ribu (kasus harian). Sekarang kita sudah turun dan berada di angka 5-6 ribu (kasus harian) dan akan terus kita turunkan.

Coba lihat India 59 ribu kasus harian ini, Brazil 90,5 ribu kasus harian, Amerika Serikat 66 ribu (kasus harian), ini harus menjadi kehati-hatian kita semuanya. Jangan merasa sudah 5 ribu (kasus harian) langsung kewaspadaan kita dan kita lengah, hati-hati. Ini barang ini enggak kelihatan, di mana kita juga enggak tahu, lewatnya apa kita juga enggak tahu, medianya untuk penularan juga enggak bisa… Oleh sebab itu, satu-satunya jalan tetap harus waspada dan tidak lengah.

Bapak-Ibu Bupati yang saya hormati,
Program-program strategis di kabupaten yang memecahkan masalah-masalah mendasar dan bisa membawa lompatan besar ke depan terus harus dikawal dan diprioritaskan. Oleh sebab itu, ini saya titip.

Yang pertama, ini penting sekali dan ini sudah sering saya sampaikan yang namanya konsolidasi anggaran itu betul-betul harus kita lakukan. Apalagi di tengah anggaran kita yang guncang seperti sekarang ini, karena pandemi COVID-19. Konsolidasi anggaran, artinya apa? Rencana APBD itu harus betul-betul dilihat betul, yang biasanya enggak buka secara detail, sekarang buka secara detail, cek secara detail, ke mana larinya? Output-nya apa nanti? Outcome-nya apa nanti? Semuanya harus dikalkulasi, semuanya harus dihitung. Jangan membelanjakan, ini juga sudah sering saya sampaikan, jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi ini semua, semua, semua, semua, semua, kita enggak punya skala prioritas, enggak tahu prioritasnya yang mana.

Untuk kabupaten menurut saya dua saja cukup, beri prioritas. “Saya pengin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam lima tahun ke depan,” ya sudah, konsentrasikan anggaran itu ke sana. “Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare,” sudah konsentrasikan ke sana, 60-70 persen konsentrasikan anggaran ke sana. Rakyat akan ingat, “waduh ini besar-besaran membuat sawah. Wah ini rampung, ada 60 pasar di kabupaten semuanya sekarang jadi dibangun semuanya.”  Jangan, sekali lagi, semua uang diberikan ke dinas, semuanya sini.

Nanti naik, tahun depan naik anggaran naik 10 persen, semuanya diberi tambahan lagi 10 persen,10 persen,10 persen, Enggak akan jadi barang, percaya saya, enggak akan jadi barang. Kalau Bapak-Ibu Bupati mau memberikan skala prioritas seperti itu akan terlihat. “Saya mau seluruh kabupaten jalan mulus semuanya,” sudah 60 persen anggaran arahkan ke sana, kampung-kampung, desa-desa semuanya beri, lima tahun terus rampung, yakin rampung, lain kalau diecer-ecer.

Sekali lagi, jangan anggaran itu diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja, enggak akan jadi, setahun hilang, dua tahun hilang. “Lho kok enggak kelihatan, kok enggak kelihatan,” tahu-tahu sudah lima tahun enggak kepilih karena enggak jelas. “Ini Bupati ini kok sudah lima tahun enggak kelihatan, enggak bangun apa-apa,” ya karena pos belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja.

Sekali lagi, lakukan konsolidasi anggaran. Sedikit program tadi sudah saya sampaikan, dua saja unggulan, dua saja skala prioritas, yang dibiayai secara penuh (full) untuk menghasilkan produk yang maksimal, yang benar-benar dicari, yang benar ada manfaatnya secara langsung untuk rakyat. Saya selalu menyampaikan money follow program, anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas dari para bupati, dari Bapak-Ibu Bupati. Penganggaran harus betul-betul fokus pada hal-hal yang esensial, yang betul-betul dibutuhkan.

Sekali lagi, anggaran itu terbatas, APBN juga terbatas, APBD juga terbatas, ini jangan diecer-ecer, jangan dibagi rata. Saya ingatkan ini bolak-balik, jangan dibagi rata, jangan diecer-ecer untuk semua unit organisasi yang ada di kabupaten Bapak-Ibu sekalian. Dan yang paling penting, kalau anggaran itu difokuskan, ada skala prioritas, ngontrol-nya itu mudah, manajemen pengawasannya gampang.

Yang kedua, ini kunci, lakukan perencanaan yang matang. Lakukan perencanaan yang matang, apa yang dimaui oleh Bapak-Ibu Bupati. Apalagi yang baru, apa yang kita maui? Tapi cek betul, bermanfaat enggak nanti untuk rakyat? Rencanakan itu secara detail dan baik. Kalau sudah direncanakan, ini kan manajemen, perencanaannya baik, organisasinya kita ada, pelaksanaannya dilaksanakan, tapi yang paling penting juga manajemen pengawasan sekali lagi harus dilakukan, manajemen kontrol harus dilakukan.

Ini masalah manajemen yang banyak terjadi adalah missed management, banyak bukti di lapangan bahwa pengawasan tidak ketat sehingga kualitas barang menjadi tidak baik. Tidak ada manajemen kontrol yang baik, sehingga selesainya tidak tepat waktu, kualitas enggak baik. Sehingga yang baik hanya apa? Catatan belanjanya yang baik, wah laporannya yang baik, tapi hasilnya di lapangan tidak baik dan hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat. Ini yang harus kita hindari.

Kemudian yang ketiga, saya juga ingin titip mengenai penanganan pandemi COVID-19. Sekali lagi, jangan lengah sedikitpun. Saya cek di kabupaten-kabupaten dan kota setelah provinsi, selalu harian saya cek. Turun, turun, turun, turun, yang sembuh semakin banyak, tapi sekali lagi jangan lengah. Lakukan testing, tracing, dan treatment. Tes, lacak, kemudian diisolasi, dirawat. Jadi, jangan sampai lepas dari ini. Terutama yang masih zona merah, yang masih zona orange harus didorong, ditekan terus agar masuk ke zona hijau.

Sekali lagi, yang namanya mengurusi COVID-19 ini berhubungan dengan yang namanya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, provinsi maupun pertumbuhan ekonomi nasional, enggak mudah. Begitu dilonggarkan di sebuah sektor, kita kadang-kadang ngintip terus, ini COVID-19-nya naik, ndak? Begitu naik setop.

Para bupati juga harus seperti itu, lihat, dibuka sekolah tatap muka terbatas, tapi cek betul ada kasus harian naik atau tidak. Begitu naik, hati-hati harus ada policy, harus ada kebijakan yang cepat. Begitu juga buka, misalnya buka pasar, COVID-19-nya kok naik dua kali, setop. Karena kalau ndak, COVID-19-nya enggak dapat, naik terus, ekonominya juga enggak dapat, turun terus. Hati-hati, karena ini berhubungan, berhubungan.

Kemudian yang keempat, saya minta juga untuk program vaksinasi dikawal, program vaksinasi dikawal dengan detail, pelaksanaannya dimonitor. Kenapa saya cek sampai ke Halmahera Utara, cek ke Maluku Tengah, saya cek sampai jauh seperti itu? Saya ini ingin memastikan distribusi vaksin ini benar sampai ke daerah, ndak sih? Daerah terlambat ndak sih distribusinya? Kalau kurang ya kurang, karena memang yang mau kita vaksin ini kurang lebih 181,5 juta (orang), banyak sekali. Tapi siapa yang diprioritaskan, siapa yang harus didahulukan, Bapak-Ibu Bupati harus tahu mengenai ini dan harus dikontrol.

Sekarang (vaksinasi) sudah mulai di luar nakes (tenaga kesehatan), di luar pelayan publik. Dahulukan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi, dahulukan tempat-tempat yang mobilitasnya juga tinggi, misalnya pasar, itu tempat yang interaksi antarorangnya tinggi, mobilitasnya juga tinggi, dahulukan. Terminal misalnya, mobilitas tinggi, interaksi tinggi, dahulukan. Ini harus ngerti semuanya, karena strategi ini, kenapa strategi ini harus kita buat? Karena vaksinnya terbatas dan datangnya itu pelan-pelan, tidak.. Saya minta, ini kan kita sudah booking 426 juta dosis vaksin, tapi datangnya itu dikit-dikit. Ini awal-awal baru 7 juta, naik lagi 11 juta, naik lagi, dikit-dikit. Baru mungkin akan melimpah itu di bulan Juli atau Agustus, mungkin bisa per bulan 60-70 juta.

Sekali lagi, kawal program vaksinasi dengan detail. Pastikan proses vaksinasi ini berlangsung dengan cepat. Siapkan vaksinator-vaksinatornya dengan baik, dan target setiap kabupaten itu harus tahu. Saya datang ke sebuah kabupaten, saya tanya, harus ngerti betul target di Kabupaten A berapa yang mau divaksin? “Wah sebentar, Pak.” Bupati harus ngerti, “oh 182 ribu (orang), Pak.” Jangan pakai kurang lebih. “Kurang lebih 200-an ribu, Pak,” itu enggak ngerti berarti. Harus bisa ditanya itu, “berapa yang mau divaksin?” “212.300, misalnya,” berarti detail, ngerti. Ditanya, “Kasus harian COVID-19 berapa sekarang?” “Waduh sebentar, Pak saya tanya ke Dinkes, Pak.” Aduh ini persoalan gede yang semua harus tahu, para bupati.

Yang kelima, percepatan pemulihan ekonomi, ini menjadi kunci, tetapi sekali lagi, gas dan remnya ini harus diatur, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau membuka pasar COVID-19-nya naik, hati-hati, setop dulu. Per sektor dulu, enggak usah tergesa-gesa semua buka. Hati-hati, karena seperti yang tadi saya ceritakan di awal India itu sudah anjlok turun, sekarang naik melompat. Eropa sekarang gelombang ketiga yang sudah turun, melompat lagi 3-4 kali, ini hati-hati.

Pemulihan ekonomi, jadi yang paling penting program-program padat karya diperbanyak, bangun sekolah padat karya, bangun irigasi padat karya, karena rakyat sekarang ini butuh pekerjaan dan butuh income.

Yang kedua, bantu UMKM, Usaha Kecil Menengah. Meskipun dari pusat kita sudah memberikan Banpres Produktif Rp2,4 juta tapi kalau Bapak-Ibu Bupati anggaranya ada dan dan bisa diberikan, berikan tambahan ke sana, pedagang pasar, pedagang asongan, pedagang kaki lima, suntik, karena mereka yang terdampak. Atau kalau daerahnya ada pariwisata, ini yang paling terdampak, berikan suntikan ke sana.

Setiap proyek yang ada, program yang ada harus wajib menggunakan produk-produk lokal. Jangan sekali-kali membeli untuk proyek pemerintah itu membeli produk asing. Untuk apa? Biar ada demand, biar ada konsumsi. Kalau ada demand dan konsumsi naik, produksi di pabrik, produksi di industri juga akan meningkat, sehingga enggak ada yang PHK terhadap karyawannya.

Yang terakhir, saya minta untuk ekspor dan investasi itu betul-betul diberikan pelayanan yang baik. Jadi yang namanya, kalau ada pabrik yang ekspor, UKM yang ekspor, tolong ini didorong, berikan bantuan. Kalau ada investasi datang di kabupaten Bapak-Ibu sekalian, tolong dilayani dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sekarang ini di BKPM kita ada online single submission yang sangat cepat, tetapi begitu keluar dari sana, harus ke provinsi, harus ke kabupaten, harus ke kota, kemudian di daerah ini juga harus cepat. Karena kunci ekonomi kita sekarang itu ada di dua tadi, investasi (dan) ekspor, karena APBN terbatas. APBN itu enggak akan naik lebih dari lima persen, APBN naiknya ya dikit-dikit sekali, sangat terbatas. Yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi (growth economy), ya investasi itu. Oleh sebab itu, karena Undang-Undang Cipta Kerja dan PP (Peraturan Pemerintah), Perpres (Peraturan Presiden) semuanya sudah diundangkan, yang itu memudahkan, sangat memudahkan bagi pengusaha untuk membuka investasi, membuka lapangan pekerjaan, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) saya nyatakan dibuka hari ini.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambutan Terbaru