Peresmian Pembukaan Pertemuan Pimpinan Gereja dan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Kristen Seluruh Indonesia, 24 Oktober 2018, di Istana Negara, Jakarta

Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Syalom,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Menteri Agama, Menristekdikti yang sore hari ini hadir,
Yang saya hormati Ketua Umum PGI Ibu Henriette Hutabarat-Lebang,
Yang saya hormati seluruh pimpinan gereja, pimpinan sinode dari seluruh tanah air yang hadir di Istana pada sore hari ini,
Yang saya hormati seluruh rektor dan ketua perguruan tinggi kristen dari seluruh tanah air,
Bapak-Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Senang sekali, bahagia sekali sore hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak-Ibu semuanya. Banyak hal yang ingin saya sampaikan mumpung ketemu.

Yang pertama, ini masalah kebangsaan. 73 tahun merdeka, sejak awal sampai sekarang sebetulnya kita ini nilainya sudah A, sudah rampung. Negara lain melihat kita itu terkagum-kagum. Sering saya sampaikan, negara kita itu memiliki 714 suku, selalu saya ulang-ulang. Ketemu pimpinan negara, perdana menteri, presiden selalu saya sampaikan karena banyak yang enggak mengerti. 714 suku, sering saya sampaikan, yang hidup di 17.000 pulau, 514 kota dan kabupaten, 34 provinsi.

Penduduk kita sekarang sudah 260 juta dan kita ini diberkati oleh Tuhan dengan keberagaman, perbedaan-perbedaan, warna-warni. Sebetulnya sudah selesai, masalah kebinekaan sudah rampung, selesai. Enggak pernah ada yang mempermasalahkan karena ini sudah kesepakatan para founding fathers, para pendiri bangsa ini, sudah rampung. Dan nilainya, ini yang menilai kan dari luar. Nilainya kita ini A lho. Itu kalau di perguruan tinggi cum laude.

Tapi, tapi ini gara-gara, ini gara-garanya di sini. Gara-gara pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden, nah ini dimulai dari sini. Sebetulnya dimulai dari urusan politik yang sebetulnya setiap 5 tahun itu pasti ada. Dipakailah yang namanya cara-cara politik yang tidak beradab, yang tidak beretika, yang tidak bertata krama Indonesia.

Negara ini memiliki etika, negara ini memiliki tata krama yang kita semuanya sudah tahu. Cara-cara politik adu domba, cara-cara politik yang memfitnah, cara-cara politik yang memecah belah hanya untuk merebut sebuah kursi, sebuah kekuasaan, dihalalkan. Nah, dimulai dari sini. Sehingga muncul, kalau saya sampaikan, ya sedikit masalah yang sebetulnya sudah berpuluh tahun tidak pernah ada masalah. Inilah kenapa kemarin saya kelepasan. Saya sampaikan politikus sontoloyo ya itu. Jengkel saya. Saya sebenarnya enggak pernah pakai kata-kata seperti itu. Karena sudah jengkel ya keluar. Saya itu biasanya bisa nge-rem tapi ya sudah jengkel ya bagaimana.

Jadi perlu saya ingatkan kita ini negara besar. Saya ingatkan di mana-mana supaya kita itu mengerti betul bahwa negara ini negara besar dengan beragam suku, beragam agama, beragam adat, beragam tradisi. Berbeda-beda, berbeda-beda. Itu tahu kalau kita pernah pergi dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu baru mengerti betapa perbedaan ini betul-betul kelihatan.

Saya pernah terbang dari Aceh, Banda Aceh langsung ke Wamena, 9 jam 15 menit. 9 jam 15 menit, naik pesawat lho bukan jalan kaki. Kalau jalan kaki enggak tahu berapa tahun. Itu kalau terbang dari London di Inggris itu sampai satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, mungkin tujuh atau delapan negara sampai Istanbul di Turki, 9 jam 15 menit. Artinya apa? Ini negara besar. Ini negara besar. Kita harus sadar dan ingat ini, ini negara besar. Tetapi kita ini dianugerahi oleh Tuhan dengan perbedaan-perbedaan yang juga sangat beragam. 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah, bayangkan.

Saya sering banding-bandingkan. Saya bandingkan dengan Afghanistan, saya tanya Doktor Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan berapa suku, 7. 7 suku di Afghanistan itu, kita 714. Coba, ya coba dibayangkan. 7, di sini 714. Di sana konflik 2 suku, konflik 2 suku. Satu membawa kawan dari luar, satu membawa kawan dari luar, berantem, 40 tahun enggak rampung. Itu hanya 7 suku. Ini perlu saya ingatkan kepada kita semuanya.

Saya ke sana, bulan apa kemarin ya, Januari. Porak-poranda. 40 tahun. Saya tanya, saya mau ngomong dengan Ibu Rula Ghani. Dulunya Afghanistan ini negara yang kaya. Beliau cerita, “dulu waktu saya muda saya menyetir kemana-mana, menyetir kemana-mana ya karena aman.” Di sana memiliki deposit emas yang terbesar di dunia, katanya. Deposit minyak juga terbesar, termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Wanita menyetir kemana-mana bisa. Tapi begitu konflik, 40 tahun, Ibu Rula Ghani menyampaikan kepada saya siapa yang paling rugi, dua, pertama wanita yang kedua anak. Mereka menyampaikan, “Presiden Jokowi, naik sepeda, sekarang ini bisa naik sepeda saja merupakan sebuah kebahagiaan. Padahal dulu negara lain belum naik mobil kita sudah naik mobil.” Bayangkan, betapa yang namanya konflik itu akan memundurkan sebuah peradaban beberapa puluh tahun menjadi hilang.

Inilah yang sering saya pesankan setiap saya bertemu dengan masyarakat untuk mengingatkan berbahayanya sebuah letupan kecil, konflik kecil sehingga, apapun selalu saya sampaikan, saya perintahkan untuk segera diselesaikan kalau ada letupan-letupan kecil itu.

Kembali lagi, kita ini menjadi sering panas ini hanya gara-gara itu, enggak ada yang lain sebetulnya. Ada yang manas-manasi, ada yang mengompor-ngompori untuk urusan pilihan bupati, pilhan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden. Coba, pilihan presiden sudah 4 tahun masih bawa-bawa. Sering saya sampaikan pada masyarakat, kalau ada pilihan bupati, ada pilihan gubernur, pilihan wali kota, pilihan presiden ya sudah calonnya ada A/B atau A/B/C atau A/B/C/D ya sudah. Lihat mereka, programnya apa, rekam jejaknya seperti apa, prestasinya apa. Selalu saya sampaikan itu. Sehingga setiap kontestasi politik itu mestinya ada program, adu ide, adu gagasan, adu prestasi, adu rekam jejak. Bukan adu fitnah, bukan adu saling mencela, bukan adu hoaks, bukan itu. Itu akan memundurkan kita ke belakang, tidak mematangkan dalam kita berdemokrasi, tidak mendewasakan kita dalam berdemokrasi.

Coba, menggunakan fitnah-fitnah yang sangat keji. Presiden Jokowi itu PKI, coba. PKI itu dibubarkan tahun ‘65-66, saya lahir tahun ‘61, baru umur 4 tahun, masa ada PKI balita. Ini enggak logis tapi ada yang percaya, ada yang percaya. Bukan ada, banyak yang percaya. Coba Bapak-Ibu lihat di medsos, saya bergambar dengan DN Aidit. Ini pidato DN Aidit pada saat pemilu tahun ‘55, 1955. Saya lahir? Belum, sudah didekatnya Aidit coba. Kok ya persis saya gitu. Apa benar saya ya? Benar itu saya? Tapi saya belum lahir, itu, coba. Kalau orang-orang enggak pakai mikir kan langsung ditelan gitu bisa… Inilah jahatnya politik, memakai segala cara. Ini yang tidak mendewasakan kita, yang tidak mencerdaskan kita ya di sini ini.

Saya ingin mengingatkan kepada Bapak-Ibu sekalian sekali lagi, betapa yang namanya kerukunan, persaudaraan, persatuan itu adalah aset terbesar bangsa ini. Aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, kerukunan, persaudaraan. Itu aset terbesar kita. Jangan gara-gara pilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden itu menjadi dikalahkan. Rugi besar. Terlalu besar ongkos sosial politiknya.

Kalau kita ini bersatu, kalau bersatu kelihatan Indonesia-nya itu kemarin saat Asian Games. Kita kan enggak pernah begitu yang badminton itu agamanya apa, enggak pernah. Sukunya apa, enggak pernah. Dari provinsi mana, enggak pernah. Yang silat agamanya apa, enggak pernah kita berbicara itu. yang dapat emas, agamanya apa, dari suku apa kan. Hanya satu, berkumandangnya Indonesia Raya, dikereknya bendera Merah putih, itu saja, sudah. Dan kalau kita sudah seperti itu, nyatanya di Asian Games yang biasanya ranking 22, ranking 15, ranking 17, kemarin saya kejar-kejar nyatanya juga bisa ranking empat. Dan enggak ada yang tanya itu. Enggak ada. Waktu Asian Games dapat emas, ya enggak ada yang ramai. Biasanya padahal ranking 17, ranking empat enggak ada yang ramai. Dapat 31 emas enggak ramai. Di Asian Para Games juga sama, dapat 35 emas, ranking lima enggak ada yang ramai.

Kalau yang bagus-bagus itu pada diam gitu lho. Kalau keliru sedikit itu demonya tiga bulan di depan Istana. Mbok dukung, demo sekali-sekali dukung, demo di depan Istana dukung Asian Games, dukung Asian Para Games gitu lho. Berarti semangatnya itu. Yang diramaikan di Asian Games hanya gara-gara saya naik sepeda motor, ramainya. Iya kan? Ini yang diramaikan yang ini. Ya kan, yang ramai hanya ini?

Tapi yang diramaikan itu yang pas meloncat ini. Nah ini, yang diramaikan yang ini. Nah ini. Bukan masalah naik sepeda motornya, kok pakai stuntman gitu lho. Ya masa presiden disuruh meloncat sendiri, yang benar saja? Pasti pakai stuntman toh, enggak usah ditanyakan, diramaikan kok presiden tidak mengumumkan dulu bahwa itu pakai stuntman. Lha masa gitu? Inikan hiburan, ini pertunjukan. Masa apa-apa dimasukkan ke politik, sedikit-dikit dimasukkan ke politik. Apa kita ini? Kadang saya geleng-geleng, ini apa toh sebetulnya ini kita ini. Yang diramaikan yang gini-gini. Aduh, yang diramaikan mbok yang tadi, prestasi. Diramaikan kok bisa dapat 31 emas itu bagaimana caranya, kok bisa ranking empat itu bagaimana caranya, biasanya ranking 17. Itu ditanya itu, saya bisa terangkan. Enggak pernah ada yang tanya, jadi tidak saya terangkan.

Inilah, kembali lagi fungsi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk terus memberitahukan kepada umatnya, kepada jemaahnya agar sadar betul bahwa negara ini negara besar, dengan keberagaman, dengan perbedaan-perbedaan yang juga sangat besar. Oleh sebab itu, saya selalu sampaikan marilah kita jaga, kita rawat, kita pelihara bersama-sama yang namanya persatuan, kerukunan, persaudaraan di antara kita. Ya memang nyatanya sudah beda-beda.

Saya sering saya sampaikan, mungkin Bapak sudah dengar enggak tahu berapa kali. Saya pernah sampaikan, di Sumut misalnya kalau sambutan itu pasti “horas”. Iya kan? Iya, “horas”? Saya mikirnya juga hanya “horas” tapi pindah, masih di Sumut, pindah ke Pakpak sudah beda lagi, “juah-juah.” Saya pernah keliru itu. Pindah lagi ke Karo, “mejuah-juah,” beda. Itu satu provinsi itu. Pindah ke Nias beda lagi, “ya’ahowu.”

Bapak ada yang tahu? Bapak-Ibu ada yang tahu gitu-gitu? Ada yang tahu? Bapak-Ibu 1.100 lebih sudah, silakan maju saya beri sepeda. Lima bahasa daerah kita saja, coba! Kalau bahasa Inggris banyak yang pintar-pintar. Coba, lima bahasa daerah kita dari 1.100 lebih bahasa daerah ada yang bisa? Maju, saya beri sepeda.

Ada?
Benar?
Lima bahasa daerah?
Silakan!
Benar lho, Pak?
Benar?
Silakan dikenalkan dulu!

(Dialog Presiden RI dengan Peserta Pertemuan)

Itu baru lima coba, ada 1.100 lebih bahasa daerah kita. Inilah yang perlu kita betul-betul sadari benar. Enggak ada negara seberagam Indonesia ini enggak ada. Percaya saya, enggak ada. Inilah perbedaan-perbedaan yang harus kita sadari dan ini yang selalu saya ingatkan di manapun saya bertemu dengan masyarakat karena sering banyak yang enggak mengerti. Tinggalnya di Jakarta berpuluh-puluh tahun atau tinggalnya di Jawa berpuluh-puluh tahun enggak pernah yang namanya ke Aceh, enggak pernah yang namanya ke Papua, enggak pernah yang namanya ke Maluku atau…, ya enggak mengerti. Ini Pak Joshua ini kelihatannya muter terus.

Terima kasih Pak. Saya kirim sepedanya. Sebentar, alamatnya diberi dulu. Diberi alamat dulu, nanti saya kirim. Alamat dulu, saya kirim nanti. Besok pasti sudah sampai.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,
Kembali lagi, inilah negara kita Indonesia. Jadi kalau kita membangun, saya sampaikan bolak-balik, membangun yang namanya infrastruktur, yang menjadi fokus dan konsentrasi kita dalam 4-5 tahun ini, banyak yang bertanya kepada saya kenapa harus dibangun di Papua, kenapa harus dibangun di Kalimantan, di NTT, NTB, Sumatra? Kalau orang politik yang mempunyai kalkulasi, membangun itu yang paling return politiknya cepat, return ekonominya itu cepat ya membangun di Jawa. Kenapa Jawa dibangun terus? Karena return ekonominya bisa dikalkulasi, return politiknya 60 persen penduduk itu ada di Jawa.

Kenapa saya ambil risiko? Justru saya balik, yang dibangun itu yang di luar Jawa terutama yang Indonesia Timur, kenapa? Ini adalah mengelola negara bukan perusahaan yang hitung-hitungannya hanya ekonomi. Negara ini perlu yang namanya pemerataan, perlu yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Infrastruktur itu  bukan hanya urusan ekonomi. Infrastruktur itu adalah menyatukan antara pulau satu dengan pulau lain, kota satu dengan kota lain, provinsi satu dengan provinsi yang lain sehingga kita merasa satu kesatuan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banyak yang bertanya ke saya, “Pak kenapa dibangun di Papua? Return on investment-nya berapa tahun? Internal rate of return-nya berapa?” Ya kalau yang dihitung hanya ekonomi ya bangun saja di sini, bangun saja Jawa bagian utara. Ini super koridor ekonomi, hanya menambah jalan tol sedikit, menambah pelabuhan satu, sudah, cepat banget pertumbuhan ekonomi kita. Tapi hanya di Jawa. Apa itu yang namanya mengelola negara? Kan tidak.

Coba kita lihat, saya sering sampaikan ini, kondisi jalan di Papua. Ini jalan utama lho, jalan utama seperti itu. Saya lihat 3-4 tahun yang lalu, jalan 120 km-130 km sampai dua hari, tiga hari, kadang empat hari. Ini keadilannya ada di mana? Pemerataanya ada di mana? Dibiarkan berpuluh-puluh tahun. Ya, sampai masak di tengah jalan, enggak ada warung bagaimana? Kanan kiri hutan. Ya kita yang di Jawa, yang mungkin di Sumatra…, yang di sana coba. Ini ke arah Boven. Enggak bisa kalau saya melihat seperti itu. Saya itu orang lapangan, melihat kayak gitu enggak bisa. Ini enggak bisa diterus-teruskan, enggak bisa.

Sehingga kita bangun karena memang kita ingin mobilitas orang, mobilitas barang itu cepat. Tiga tahun yang lalu saya ke Wamena. Saya itu kalau malam itu sering ketemu rakyat bertanya. Saya tanya, “bensin di sini harganya berapa?” Itu di Wamena, belum di Puncak, belum di Lanny Jaya, belum di Nduga. “Pak, di sini harganya Rp60.000.” Itu harga normal per liter premium. Tapi kalau pas hujan, pas cuaca enggak baik, bisa Rp100.000. Per liter lho, per liter.

Sudah berpuluh tahun, enggak ada masyarakat di sana yang demo. Di sini naik Rp500 saja demonya tiga bulan, naik 1.000 saja demonya enam bulan. Di sana diam saja. Terus di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Inilah yang kita kerjakan yang namanya BBM 1 harga. Nyatanya bisa meskipun memakan waktu 1,5 tahun, dari perintah saya sampai pelaksanaan. Bukan sesuatu yang mudah ternyata.

Inilah negara besar dengan beribu-ribu pulau yang manajemennya betul-betul harus kita ikuti. Yang ngomong itu gampang. “Ini enggak baik, ini enggak baik, ini enggak baik.” Iya, saya sampaikan, “ini masih proses kita perbaiki, proses kita benahi,” tapi ya satu-satu. Enggak mungkin, orang kita ini terutama politikus apa-apa mintanya instan semuanya. Ini jadi baik, ini jadi baik, ini baik, ini baik, ini baik, enggak mungkin lah. Saya juga enggak mau kerja semuanya kita kerjain. Anggaran kita sini diberi, sini diberi, sini diberi, sini diberi, enggak jadi apa-apa. Inginnya saya itu fokus. Ini rampungkan, yang gede rampungkan dulu,  bruug. Kalau gede ke satu tempat itu mengeceknya mudah, mengontrolnya mudah, mengikutinya mudah. Tapi begitu semua kementerian nih bagi, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, waduh baunya enggak kelihatan itu setahun. Diulang lagi tahun depan enggak ada lagi baunya, barangnya apa lagi. Iya, itu manajemen politik anggaran kalau sudah kayak gitu kan mengontrolnya sulit, wong diecer-ecer.

Sehingga, sekali lagi, tahapan besar pertama ini adalah kita membangun infrastruktur ini dalam rangka daya saing, kompetisi, persaingan kita dengan negara lain. Tahapan besar kedua adalah membangun sumber daya manusia, yang ini akan menjadi pondasi besar karena memiliki yang namanya bonus demografi. Baik skill lewat pelatihan-pelatihan vokasi, vocational school, vocational training, politeknik, memang kita akan masuk mulai tahun depan ke arah itu.

Tanpa itu, kita ini sudah masuk ke yang namanya Revolusi Industri 4.0. Berat rasanya kalau ini tidak kita genjot. McKinsey Global Institute mengatakan, 3.000 kali lebih cepat dari revolusi industri yang pertama. Artinya ini akan ada perubahan yang sangat cepat dalam perubahan global yang sangat cepat. Sehingga akan mengubah nanti lanskap ekonomi global, lanskap politik global, lanskap sosial akan berubah semuanya. Global berubah, nasional berubah, daerah juga akan berubah lanskapnya. Kita baru belajar satu muncul yang lain, belajar yang lain muncul yang lain lagi. Ini perubahan-perubahan seperti ini kita harus ikuti. Kita harus mengerti artificial intellegence, kita harus mengerti internet of things, kita harus mengerti big data, kita harus mengerti virtual reality, kita harus mengerti bitcoin, kita harus mengerti cryptocurrency, advanced robotic. Ini cepat sekali. Baru tahu ini, muncul ini, baru tahu ini muncul ini. Berbahaya sekali kalau kita tidak membangun sumber daya manusia kita dalam kejar-kejaran, bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain. 3D printing coba, sudah ada. Membangun rumah hanya 24 jam. Bukan akan lho, ini sudah lho. Inilah yang perlu saya ingatkan kepada Bapak-Ibu sekalian yang memiliki umat, yang memiliki jemaah yang banyak. Ingatkan itu.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di Istana.

Saya tutup.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.

Terima kasih.