Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ballroom Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, 23 Februari 2023
Sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), 23 Februari 2023
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi.
Salam sejahtera bagi kita semuanya.
Om Swastiastu.
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju,
Yang saya hormati Ketua Umum dan jajaran pengurus APPSI,
Yang saya hormati para gubernur dari seluruh tanah air Indonesia beserta wakil gubernur, sekda atau yang mewakili, seluruh Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur
Bapak-Ibu hadirin undangan yang berbahagia.
Saya ingin mengingatkan kembali bahwa PPKM telah dicabut di akhir 2022 yang lalu. Jadi kalau tadi Pak Gubernur Kaltim menyampaikan yang pakai masker itu dianggap agak sakit, enggak salah Pak Gub, enggak salah, karena memang PPKM sudah dicabut. Jadi, apalagi di luar ruangan, itu sudah tidak wajib pake masker, tetapi di dalam ruangan kalau ada yang masih pakai masker juga tetap diperbolehkan, demi kesehatan.
Dan setelah PPKM dicabut kita harapkan nanti di 2023 ini, konsumsi masyarakat, belanja masyarakat itu akan mengalami kenaikan, yang itu akan memunculkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kewajiban para gubernur adalah bagaimana menjaga agar konsumsi rumah tangga itu terjaga dan meningkat. Kita tahu di 2022, konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga berada di angka 4,93, dan kita harapkan di 2024 nanti bisa muncul angka 5,4 persen. Kalau ini terjadi, pertumbuhan ekonomi otomatis akan juga ikut naik. Oleh sebab itu, hal-hal yang berkaitan dengan spending, belanja masyarakat itu jangan sampai ada yang menahan-nahan.
Saya berikan contoh hal-hal kecil, tapi ini sebetulnya besar, yaitu event seni dan event olaharga, itu adalah belanja masyarakat. Di tahun 2022, belanja masyarakat yang ditahan itu, ada di bank, kita bisa ngecek berapa sih kenaikan tabungan masyarakat di bank. Di tahun 2022 itu ada angka Rp690 triliun dana masyarakat yang ditahan dan tidak dibelanjakan, artinya masyarakat ngerem, tidak ingin belanja, tidak ingin datang ke restoran, tidak ingin datang ke pasar, tidak ingin datang ke mal, tidak ingin datang ke toko, belanja, tidak, lebih baik disimpan di bank. Ini tidak boleh. Kita harus mendorong masyarakat agar belanja itu bisa sebanyak-banyaknya, untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi kita.
Kembali ke event seni dan olahraga, diperkirakan tahun 2023 ada kurang lebih, kurang lebih 3.000-an event-event olahraga dan seni. Ini bagus untuk ekonomi kita. Sehingga kemarin saya sudah titip ke Kapolri, sekarang saya ketemu para gubernur, wakil gubernur, dan sekda, untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat karena menyangkut belanja masyarakat yang tadi ditahan, Rp690 triliun tadi, biar itu keluar, dibelanjakan. Enggak apa-apa untuk nonton konser misalnya, nonton sepakbola, dia akan spending masyarakat itu. Belanja, entah belanja di warung, makan di warung, makan di PKL, atau belanja kaos, atau event olahraga.
Karena problemnya, setelah saya ketemu beberapa EO, problem-nya kecepatan memberi izin itu sangat kurang. Dua hari sebelum hari H izin baru keluar, tiga hari sebelum hari H izin baru keluar. Saya kemarin sudah perintahkan kepada Kapolri, izin itu harus sebulan sebelumnya sudah harus keluar, minimal sebulan sebelumnya harus sudah keluar, syukur bisa dua bulan sebelumnya bisa dikeluarkan. Sehingga yang memiliki acara itu bisa mempromosikan acaranya dengan baik, bukan dua hari sebelumnya, ndak. Baru dua hari yang lalu kita sepakati itu. Sehingga saya minta pemda pun juga, yang berwenang memberikan izin disampaikan agar juga sebulan sebelumnya.
Kemudian juga yang berkaitan dengan wisata, wisata desa, wisata di daerah, itu juga buka. Jangan lagi ada yang mengerem-ngerem masalah itu. Ini juga menyangkut belanja, yang nanti akan menyangkut konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat. Hati-hati mengenai ini. Kelihatannya sepele tapi jangan sampai Rp690 triliun itu tetap ngendon, ditabung di bank, ndak. Itu ndak baik untuk pertumbuhan ekonomi. Perbaiki dan promosikan, enggak apa-apa yang namanya wisata di kampung, wisata di desa, wisata di daerah, promosikan agar masyarakat datang ke tempat-tempat itu untuk membelanjakan uangnya. Dan juga dorong UMKM juga untuk berjualan di situ agar masyarakat belanja sebanyak-banyaknya. Rumusnya justru kita mendorong masyarakat untuk belanja, bukan hemat sekarang ini, beda lagi, karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kalau bisa justru naik.
Yang kedua, yang berkaitan dengan hilirisasi di daerah. Saya sudah sering menyampaikan ini. Tapi yang sering saya sampaikan adalah hilirisasi di tambang, minerba. Ndak, hilirisasi itu bukan hanya di situ saja. Hilirisasi itu ada di perikanan, hilirisasi itu ada di pertanian. Jangan hanya berpikir hilirisasi ada di nikel, di tembaga. Di perikanan, pertanian, perkebunan memiliki potensi yang besar juga. Dan semua daerah memiliki ini semuanya. Kecil-kecil, contoh misalnya kelapa, kelapa muda dijual butiran paling Rp10 ribu, Rp15 ribu. Kalau jadi kayak di Thailand menjadi coco thumb itu, dikupas sedikit saja, sudah jadi Rp45 ribu, Rp50 ribu, tiga kali lipat. Hanya urusan mempercantik kemasan saja. Kita bukan bisa, sangat bisa melakukan itu, daerah sangat bisa melakukan itu dan rakyat sangat bisa melakukan itu, dorong untuk ke sana. Ini contoh-contoh kecil, nilai tambahnya bisa tiga kali. Ikan, kalau kita jual jadi, hanya jadi ikan asin, enggak ada nilai tambah tapi kalau kita naikkan sedikit saja jadi tepung ikan, nilai tambah bisa dua kali, tiga kali. Dan permintaan dunia akan tepung ikan ini besar sekali. Sehingga yang namanya nelayan, UMKM, koperasi, industri kecil didorong untuk melakukan ini dan produk-produk yang lainnya yang sangat banyak ragamnya di daerah-daerah.
Yang ketiga yang berkaitan dengan pangan. Kita di sini enggak merasakan urusan pangan, problem. Negara lain semuanya masalah, semuanya problem, gandum terutama. Kekurangan pangan, kelaparan itu sudah banyak terjadi terutama di negara-negara di Afrika. Di tempat kita ini kelihatannya normal-normal saja tapi hati-hati, tolong ini juga dipantau dan dijaga betul. Produksi beras kita utamanya, produksi beras kita ini berapa sih, pastikan betul itu cukup di daerah masing-masing. Kalau ndak, kolaborasi. Telepon antar gubernur penting. Suplai yang banyak, misalnya dari Jawa Timur, lihat ada kelebihan surplus berapa, yang kurang tolong segera tarik ke daerah yang kekurangan. Jangan sampai yang terjadi pasokannya enggak ada. Jaga pasokan, jaga harga.
Kenapa saya sekarang setiap ke daerah, saya cek ke pasar, lihat ke pasar meskipun satu atau dua pasar. Saya ingin mengontrol dan memastikan bahwa barangnya itu ada. Kalau barangnya ada, yang kedua, harganya benar atau enggak benar, karena menyangkut inflasi. Dan inflasi kita kemarin di bulan yang lalu hampir 50 persen dipengaruhi oleh kenaikan beras, kenaikan harga beras. Hati-hati mengenai ini. Jangan dianggap remeh karena kejadian di negara yang lain sudah sangat parah. Hati-hati.
Sekali lagi saya ingin kita memiliki sense yang sama mengenai urusan pangan. Jangan nanti sudah kejadian barangnya enggak ada karena produksinya enggak kita kontrol, baru semuanya kita teriak. Dan, tidak mudah sekarang ini yang namanya impor beras dari negara lain, karena sekarang mereka pegang semuanya, tidak ada yang bisa. Kita kemarin mau impor 500 saja cari ke negara-negara yang biasanya stoknya menumpuk, mereka enggak mau keluarin. Mereka juga ingin jaga-jaga karena mereka tahu ini tahun ini akan ada Elnino. Ini yang kita semua harus ngerti dan semuanya harus berjaga-jaga.
Yang keempat, perlu saya ulang lagi mengenai belanja produk dalam negeri, agar tahun ini ditingkatkan. Kita memiliki peluang kurang lebih Rp1.100 triliun dan di tahun 2022 realisasi di angka Rp762 triliun. Masih ada peluang untuk meningkatkan agar kita bisa membantu UMKM kita naik kelas. Ini tolong juga didorong terus agar daerah kabupaten/kota mau membelanjakan APBD-nya untuk membeli produk dalam negeri.
Yang kelima, saya ingin mengingatkan kembali karena sudah juga bolak-balik saya sampaikan mengenai iklim investasi. Kunci pertumbuhan ekonomi semua negara sekarang ini yang paling penting hanya satu, bagaimana investasi itu masuk, dan semua negara memperebutkan yang namanya investasi. Enggak ada negara yang, semua berebut investasi. Oleh sebab itu, tolong dicek kembali, cek kembali mengenai kemudahan perizinan. Cek kembali. Karena kita dalam praktiknya masih lama, masih berada di angka 260-an hari kita. Masih lama itu. Hitungannya itu, harusnya kalau yang namanya izin sudah zaman digital seperti ini, harusnya jam, jangan berbulan-bulan. Paling lambat itu ya hari lah, kalau bisa jam. Bagaimana digitalisasi di perizinan ini semua provinsi, kabupaten, dan kota itu ada.
Dan yang terakhir, saya ingatkan kembali mengenai stunting, agar terus ditekankan kepada para bupati dan wali kota, dicek betul-betul, utamanya yang masih tinggi dilihat dan dimonitor. Selalu harus ada selalu penurunan setiap tahunnya.
Yang terakhir, kemarin Pak Ketua APPSI menanyakan mengenai urusan tenaga honorer, betul Pak? Yang di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota masih banyak. Tadi pagi saya telepon ke Menpan-RB bahwa urusan itu masih digodok. Tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik karena ada yang masih, di provinsi itu masih ribuan, ada di kabupaten/kota yang ratusan, itu angka-angka yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Tetapi saat saya masih wali kota, itu sebetulnya sudah 100 persen disetop tapi enggak tahu kok muncul lagi, bisa ribuan lagi. Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengahnya. Saya tadi pagi saya minta kepada Menpan-RB, dan tolong kalau nanti sudah diputuskan bisa kita laksanakan bersama-sama.
Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.