Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, 13 November 2019, di Sentul International Convention Center, Sentul City, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 13 November 2019
Kategori: Sambutan
Dibaca: 72 Kali

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-lembaga Negara yang hadir,
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju,
Yang saya hormati para Gubernur, Bupati, Wali Kota, para Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, para Pangdam, para Danrem, para Dandim, para Kapolda dan seluruh Kapolres yang hadir, para Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, para Kajati, para Kejari.
Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia.

Pertemuan pada pagi hari ini adalah pertemuan terlengkap kita. Saya  ingin agar semuanya bisa sambung, satu garis dari pusat sampai ke daerah. Dan juga perlu saya sampaikan, mengelola negara sebesar negara kita Indonesia ini tidaklah mudah, beda dengan negara-negara yang lain. Jumlah penduduknya saja sekarang sudah 267 juta, jumlah pulaunya 17.000 pulau. Beragamnya budaya, suku, agama juga semakin kompleksnya kita mengelola negara sebesar Indonesia ini.

Kita tahu tantangan-tantangan dunia sekarang ini, meskipun sudah berkali-kali saya sampaikan, perlu saya ingatkan lagi, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, yang itu juga berdampak hampir ke semua negara. Artinya, ada tantangan eksternal yang kita hadapi. Pada saat saya telepon ke Presiden Bank Dunia, David Malpass, beliau menyampaikan, “hati-hati Presiden Jokowi, dunia posisinya masih seperti ini dan tahun depan kemungkinan akan lebih sulit karena kemungkinan dunia akan menuju pada sebuah resesi.” Terakhir saya bertemu juga dengan Managing Director IMF Ms. Kristalina, juga sama menyampaikan hal yang sama persis untuk kita semuanya, “hati-hati karena dunia baru menuju ke sebuah resesi.”

Kita melihat negara-negara lain yang dulu tumbuh tujuh persen, tahu-tahu menjadi minus. Artinya sudah resesi. Yang dulu-dulu sembilan-sepuluh persen turun menjadi enam persen. Yang dulu empat persen turun menjadi, di dekat-dekat kita 0,5 persen. Kita patut mensyukuri bahwa pertumbuhan ekonomi negara kita masih di atas lima persen. Ini patut kita syukuri.

Kemudian juga karena interaksi komunikasi, interaksi sosial antarmanusia, antarorang sekarang ini begitu sangat mudahnya, lewat WA, lewat SMS, begitu sangat gampangnya, banyak sekali terjadi perubahan-perubahan perilaku manusia karena perubahan interaksi sosial dan berkomunikasi. Oleh sebab itu, hati-hati dalam menangani setiap peristiwa sekecil apapun. Ini saya titip ini terutama untuk jajaran TNI dan Polri, melihat sekecil apapun sebuah peristiwa jangan menggampangkan karena dunia sekarang ini penuh dengan, negara-negara ini penuh dengan discontent, ketidakpuasan, hati-hati.

Di Hongkong ini sudah lebih dari lima bulan demo setiap hari, lima hari, sehingga negara itu menuju ke sebuah resesi, dari yang sebelumnya ekonominya sangat bagus. Karena urusan ekstradisi kasus-kasus hukum untuk bisa ditarik ke China daratan, mereka tidak mau akhirnya demo. Urusan yang sebetulnya sebelumnya tidak diperkirakan. Di Cile juga sama, urusan kenaikan tarif transpor yang hanya empat persen menjadi gelombang demo sehingga APEC yang harusnya dilaksanakan bulan ini di sana dibatalkan. Hati-hati discontent seperti ini. Kemudian di Bolivia, karena sengketa pemilu yang tidak ditangani secara preventif dengan baik akhirnya Presiden Evo Morales mundur. Dan contoh-contoh discontent di negara-negara yang lain yang sekarang ini mulai banyak muncul. Hati-hati menangani hal-hal yang kecil, yang kalau kita tidak sensitif bisa melebar ke mana-mana.

Oleh sebab itu, penting sekali, ini yang pertama saya sampaikan, penting sekali hubungan harmonis Forkopimda di daerah itu penting sekali, penting sekali, penting sekali. Komunikasi gubernur dengan kapolda, gubernur dengan pangdam, gubernur dengan kajati, gubernur dengan kepala pengadilan tinggi, penting sekali untuk dijalin. Ada masalah dibicarakan. Hubungan harmonis seperti itu akan sangat mempengaruhi tensi yang ada di daerah. Kalau ada salah satu dari yang tadi saya sebut, tidak rukun satu saja akan menjadi masalah besar dalam menangani setiap problem-problem yang ada di daerah. Juga hal yang sama, bupati, wali kota hubungannya juga harus baik dengan danrem, dandim, kapolres, kejari, ketua pengadilan di kabupaten dan kota, penting sekali juga dilakukan.

Dan saya titip pada kesempatan yang baik ini, kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu, diingatkan dulu, jangan ditunggu, kemudian peristiwa terjadi baru di…

Setuju semuanya? Di atas saya juga sudah saya sampaikan ini, baik kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung sama, hal yang sama saya sampaikan. Jelas-jelas itu sudah keliru sejak awal, diingatkan dong, “Gubernur ini keliru,” benarkan dong. Jangan ditunggu, ngerti keliru ditunggu sampai terus dikerjakan, baru setelah rampung baru ditebas. Ndak bisa seperti ini, harus kita akhiri seperti ini. Jangan sampai ini kejadian, baik itu di kejari, baik itu di kejati, baik itu di polres yang menyangkut hukum, baik itu di polda yang menyangkut masalah ini.

Selanjutnya juga yang berkaitan dengan kebijakan, kebijakan. Jangan ada yang namanya kebijakan itu yang dikriminalisasi, di cari-cari. Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada mens rea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan di cari-cari dong. Yang namanya orang itu, namanya pekerjaan itu banyak sekali. Saya berikan contoh, misalnya di DKI, yang namanya mata anggaran itu 57.000 mata anggaran, ya kalau ada yang keliru satu-dua-tiga segera cepat diingatkan. Enggak mungkin ngontrol segitu banyak kegiatan, enggak mungkin seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota. Diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja, melaksanakan program itu. Inilah yang kita harapkan mindset kita, pola pikir kita, kita ubah semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat.

Jadi lelang, yang namanya lelang pengadaan barang dan jasa, ini yang bertahun-tahun sejak saya masuk ke pemerintahan lima belas tahun yang lalu sampai sekarang ini belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa. Kenapa sih kita tidak mulai yang namanya lelang, lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari. Kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang, ada apa ini? Sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. Itu pasti! Pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir, bulan November masih ada lelang, bulan November itu masih ada lelang.

Coba cek di LKPP, yang namanya e-procurement, bukan yang e-purchasing tetapi yang e-tendering, e-tendering yang konstruksi Rp31 triliun itu masih di mulai di bulan November. Rp31 triliun e-tendering konstruksi di bulan November ini mau apa? Jadi barang apa nanti? Ini konstruksi lho ya, bukan pengadaan barang dan jasa. Kayak gini diterus-teruskan, mau jadi apa barang itu?

Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya enggak kaget saya. Pas bulan basah hanya waktu tinggal dua bulan, dikerjakan. Mau jadi barang apa coba? Kenapa sih tidak dimulai bulan Januari lelangnya? Pelaksanaannya bulan Maret, selesai bulan Agustus atau September selesai.

Di pemerintah pusat, kita besok DIPA kita serahkan dan hari itu juga pasti saya perintah, terutama yang pekerjaannya gede-gede. Kementerian PU pasti langsung lelang paginya, Kementerian Perhubungan pasti langsung lelang. Karena pekerjaannya besar sekali. Kalau ndak seperti itu… Artinya tahun belum mulai lelang sudah bisa dilaksanakan.

Kultur seperti ini harus kita mulai. Meskipun sudah beberapa kali juga saya ingatkan, kultur seperti ini harus dimulai. Bekerja dimulai Januari itu penting sekali sehingga kita mempunyai rentang waktu yang panjang dalam mengerjakan setiap program karena itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kalau Januari dimulai, pertumbuhan ekonomi juga akan terpengaruh karena peredaran uang akan semakin banyak yang ada di daerah, yang ada di masyarakat.

Tetapi model seperti ini kok diterus-teruskan terus? Saya kemarin saya cek LKPP, yang e-tendering Rp31 triliun tender konstruksi masih berjalan. Sudah, tolong ini dicatat.

Selanjutnya juga ini saya titip, ini ada Ketua-ketua DPRD, benar, Gubernur, Bupati, Wali Kota ada semuanya. Saya sudah pesan kepada Ketua dan Pimpinan DPR, ini saya pesan juga kepada Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta juga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, jangan banyak-banyak membuat perda. Jangan banyak-banyak membuat pergub, jangan banyak-banyak membuat perbup Bupati, jangan banyak-banyak membuat perwali.

Negara ini sudah kebanyakan peraturan dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, semua diatur, malah kita terjerat sendiri. Hati-hati, setop itu, sudah. Sedikit-sedikit diatur, sedikit-sedikit diatur, akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Padahal sekarang negara sebesar apapun penginnya fleksibel, penginnya fleksibel, cepat merespons setiap perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan, untuk apa?

Saya tahu kalau membuat perda itu pasti ada kunker, ada studi banding, saya ngerti, saya ngerti tetapi setop. Dan di kunker itu ada apanya saya juga ngerti, di studi banding itu ada apanya saya juga ngerti. Saya ini orang lapangan jadi ngerti betul kayak gitu-gitu itu. Sudahlah, setop! Apalagi perda-perda yang justru  meruwetkan dan membebani masyarakat, setop, sudah setop.

Kita justru ini sebentar lagi kita akan mengajukan yang namanya omnibus law, mengajukan kepada DPR kira-kira tujuh puluh sampai tujuh puluh empat undang-undang yang akan kita revisi sekali jadi, jadi satu undang-undang.

Minggu yang lalu, saya bertemu dengan Secretary Ross, dari Amerika. Ini tangan kanannya Presiden Trump. Apa yang beliau sampaikan kepada saya, “sekarang ini Presiden Jokowi, di Amerika itu kalau menteri mau membuat peraturan menteri, satu, dia harus menghapus dua peraturan menteri yang sebelumnya.” Tahu? Artinya keluar satu, hilang dua. Kalau menteri mau mengeluarkan peraturan satu, dia harus ngilangin dua peraturan menteri yang lain. Nah, kita ini memproduksi terus setiap hari ini, mau apa? Sehingga fleksibilitas kita ini tidak cepat. Pergerakan kita ini menjadi lambat dan tidak cepat. Ini yang harus dihilangkan.

Kultur seperti ini harus kita miliki. Saya ini juga mau buat aturan itu juga. Sudah, sekarang menteri mau membuat peraturan menteri (permen) boleh satu tapi hilang sepuluh, bukan dua. Tapi baru saya hitung-hitung hilang berapa ini, biar permen-permen itu hilang semuanya juga, sudah. Kebanyakan peraturan, kita pusing sendiri.

Inilah model ke depan, hampir semua negara akan menuju ke situ. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Semua negara akan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat mendahului, dia yang akan menang, sudah. Kita kan juga ngintip mereka buat apa, kita harus mendahului mereka. Kalau kita masih gini-gini terus, kapan kita akan benar.

Artinya, sekali lagi, semua harus mendengar ini, semua harus mengerti mengenai ini, problem-problem yang kita hadapi, dan semua harus bersinergi, bersama-sama. Tidak ada lagi yang namanya saling menyalahkan, enggak ada. Tidak ada lagi yang namanya rasan-rasanan, bisik-bisik, enggak ada. Sudah, kita sekarang blak-blakan semuanya. Tidak ada lagi yang namanya saling menjegal. Enggak ada, sudah. Setop. Semuanya harus bekerja bersama-sama. Mumpung suasana politik kita sekarang ini sangat-sangat bagus. Sangat bagus.

Ini yang terus harus kita rawat dan kita jaga. Semua saling menjalankan tugas masing-masing tapi saling berkomunikasi, saling terbuka, dan bersama-sama kita menjaga agenda besar bangsa ini, menjaga ketertiban sosial, menjaga kerukunan nasional, menjaga persatuan nasional kita. Itu wajib. Wajib!

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, agenda besar kita. Yang pertama, yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja. Semua sekarang ini harus mengarah ke sana, penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau yang berhubungan dengan ini, saya minta semuanya ndukung.

Artinya apa? Iklim investasi harus betul-betul kita perbaiki. Kalau ada investasi datang ke sebuah daerah, bukan urusannya gubernur, bupati, dan wali kota, tapi juga semuanya. Urusan keamanan, urusan kelancaran proses-proses perizinan semuanya harus memberikan dukungan: POLRI, TNI, Kejaksaan, semuanya memberikan dukungan ke sana. Sehingga investasi itu muncul ke sebuah daerah dan bisa direalisasi.

Yang terjadi sekarang ini kita kalah semuanya. Ekspor kita, saya berikan contoh, ekspor kita, kita kalah. Kalau dengan Singapura kalah jauh, dengan Malaysia kita kalah jauh, dengan Filipina kalah, dengan Thailand kalah, terakhir kita dengan Vietnam juga kalah. Di antara sepuluh negara ASEAN, apa kita mau kalah dengan Laos? Dengan Kamboja? Ndak, ndak. Setop. Ndak mau kita.

Oleh sebab itu, jangan kita biarkan. Investasi yang sudah masuk ke sebuah daerah, masuk ke negara ini, sudah mbuka pintu, sudah ada minat, tidak bisa realisasi gara-gara, yang paling banyak adalah mereka tidak dilayani dengan baik. Izin enggak diurus oleh kita. Harusnya kita ini melayani apa yang kurang. “Pak?” “Oh, ini.” Dilayani secepat-cepatnya sehingga bisa realisasi dan memunculkan yang namanya lapangan pekerjaan bagi rakyat kita. Ingat, masih tujuh juta rakyat kita, anak-anak kita yang belum memiliki pekerjaan. Ini tugas kita bersama.

Terakhir, ada investasi. Karena perang dagang China dan Amerika ramai, 33 perusahaan besar akan pindah dari Tiongkok. Tiga puluh tiga. Dua puluh tiga perusahaan itu, pindahnya ke Vietnam. Dari 33, 23 pindah ke Vietnam, coba? Padahal kita punya sumber daya alam, punya sumber daya manusia yang melimpah. Kok pindahnya ke sana? Dan sepuluh lainnya, memilih Kamboja, Malaysia, India, Thailand. Kok tidak ke kita? Ini ada apa? Ini ada apa? Ini harus tanda tanya, dong. Kita harus mau introspeksi, harus mau mengoreksi, ini ada apa?

Problemnya adalah ruwetnya, ruwetnya perizinan, baik di pusat, yang ini sebentar lagi akan saya potong habis-habisan. Termasuk juga ruwetnya perizinan di daerah. Ruwet semuanya. Ini pekerjaan besar, agenda besar kita ada di situ. Setelah omnibus law nanti kita potong, daerah juga harus mengikuti. Yang kira-kira meruwetkan segera dipotong. Kalau ada itu menyangkut permen dan di daerah kena, tolong beritahukan kepada saya, sehingga itu juga akan kita hapus.

Kembali lagi, urusan yang berkaitan dengan investasi, dengan ekspor. Kenapa ini harus kita kerjakan? Bertahun-tahun kita, bertahun-tahun kita ini yang namanya defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan itu enggak bisa diselesaikan. Sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun. Karena urusan tadi, investasi enggak bisa diselesaikan, ekspor enggak bisa ditingkatkan.

Oleh sebab itu, saya titip, titip kepada daerah. Kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, investasi tapi orientasi barangnya akan diekspor, sudah, tutup mata, tanda tangani izinnya, secepat-cepatnya. Enggak usah ditanya-tanya. Urusan keamanan, back up dari Polres, dari Polda back up. Agar apa? Muncul cipta lapangan kerja yang kita inginkan. Atau ada orang datang, investor datang, ingin membangun, pabrik atau industri untuk barang-barang substitusi impor, barang-barang yang sekarang ini kita masih impor, kemudian dia mau mendirikan produk itu di sini juga tutup mata tanda tangan secepat-cepatnya. Enggak usah ditanya, “sudah saya beri izin sekarang, tapi kamu mulai kapan? Besok?”, langsung digitukan. Di lapangan ada problem apa, pembebasan lahan, bantu, bantu, biar segera terealisasi.

Sehingga current account defisit kita menjadi baik, defisit neraca perdagangan kita menjadi baik. Ini kalau dua ini rampung, defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan kita rampung, kita mau berantem dengan negara manapun kita berani. Karena stabilitas ekonomi kita, stabilitas ekonomi makro kita sudah stabil. Tapi kalau ini belum bisa diselesaikan, misalnya kita ini di-banned  misalnya CPO kita, minyak kelapa sawit kita ke Eropa ya kita masih mikar-mikir. Tapi kalau ini sudah bagus, yang namanya defisit neraca perdagangan kita sudah surplus, defisit transaksi berjalan kita sudah baik, dia nge-banned CPO kita ya kita gantian kita potong impor-impor mobil, impor barang-barang dari sana. Sudah, setop juga, berani kita. Tapi kalau posisinya masih seperti ini ya kita hitung-hitungan, harus hitung-hitungan untung atau rugi. Inilah, kita akan berdaulat betul kalau kita bisa menyelesaikan ini dan jalan yang kita tempuh tadi yang saya sampaikan.

Artinya apa? Perizinan harus dipermudah, regulasi disederhanakan, birokrasi juga harus disederhanakan. Kenapa saya menyampaikan dulu eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV ini harus dimulai kita lihat untuk kita pangkas agar lebih sederhana organisasi kita. Sehingga tidak dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, naik lagi ke sini, ke sini, ke sini, naik lagi ke sini, ke sini, ke sini, naik lagi. Empat bulan ini muter saya lihat. Saya pernah ngikutin surat ini coba muternya dari mana, saya ikutin empat bulan surat muter-muter eselon IV, eselon III, eselon II, itupun berapa meja. Gimana kita mau cepat kalau ini kita terus-teruskan?

Tetapi ini hanya mengubah struktural atau fungsional, bukan memotong pendapatan, tidak. Tolong dijelaskan bahwa kita ini tidak ingin memotong pendapatan, tidak. Tidak ingin memotong income, tidak. Kita hanya menginginkan kecepatan dalam memutuskan. Jangan dipelintir ke mana-mana. Tapi sekarang sudah, kelihatannya sudah sangat berkurang sekali memelintir, me-twist. Itu sudah mulai berkurang, Alhamdulillah.

Kepastian hukum dijaga. Tidak ada pungli, tidak ada korupsi di situ, dalam perizinan-perizinan, dijaga. Rasa aman harus dijamin, TNI/Polri ini penting sekali. Jangan sampai kita dilihat/dipotret dari luar itu negara ini dianggap tidak aman, ini berbahaya sekali. Yang di dalam juga enggak mau membuka usaha, yang di luar apalagi.

Yang kedua, saya titip agar setiap investasi itu mengikutkan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah yang ada di daerah. Saya sudah titip ke menteri-menteri, jangan ada investasi nanti yang ikut dari Jakarta lagi. Daerah diikutkan, pengusaha daerah diikutkan, pengusaha lokal diikutkan. Tolong diingatkan, kalau ada yang tidak diikutkan saya diingatkan, akan saya tegur langsung.

Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kembali lagi, perlu saya sampaikan bahwa kecepatan kita dalam bekerja, kecepatan kita dalam melayani ini sangat penting sekali bagi kita semuanya. Kepada para penegak hukum, Kapolda, Kapolres, Kejati, Kajari, Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri, tugas Saudara-saudara semuanya adalah menegakkan hukum, mendukung agenda strategis bangsa.

Dan saya ingatkan juga, jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Karena tugas Saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda-agenda besar strategis bangsa kita.

Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Ini saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan yang baik ini. Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha, saya mendengar itu banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan nanti, entah ke Kapolri entah ke Pak Jaksa Agung, “ini ada ini di Kejari ini, di Kejati ini, di Polda ini, di Polres ini, tolong cek, langsung copot, pecat gitu saja sudah. Itu setop, kayak gitu harus setop, jangan diterus-teruskan.

Kepada Pangdam, Danrem, Dandim, seluruh jajaran TNI, kebesaran TNI harus digunakan untuk menjaga pertahanan, keamanan, persatuan. Kewibawaan TNI harus dimanfaatkan untuk mendukung agenda-agenda besar bangsa ini. Saya titip berkali-kali kepada Panglima TNI. Rakyat sangat berharap kepada kontribusi-kontribusi yang diberikan dari TNI dan Polri.

Sekali lagi, cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita, meningkatkan ekspor, menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri, akan saya gigit sendiri, sudah.

Lima tahun kemarin saya detailkan lagi. Ini apa ini, ini kok enggak jalan apa ini, kok enggak jalan apa, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Sudah mulai ngerti, oh di sini, saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main sekali lagi yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK bisa, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan. Akan saya bisikin saja, “di sana ada yang main-main.” Ya masa saya mau gigit sendiri, kan ndak mungkin.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2019.

Terima kasih.
Saya tutup.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambutan Terbaru