Peringkat Naik, Presiden Jokowi Tetap Minta Para Menteri Lakukan Terobosan Permudah Investasi

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas soal FDI, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9)

Meskipun peringkat kemudahan berusaha di Indonesia tahun 2015 mengalami peningkatan sedikit dibanding tahun sebelumnya, yakni dari peringkat 117 menjadi peringkat 114 dari 189 negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap meminta para menteri dan pejabat terkait untuk melakukan langkah terobosan untuk memberi kemudahan berinvestasi.

“Investor itu bisa lokal, bisa domestik, dan juga bisa asing. Semuanya harus diberi kemudahan-kemudahan. Sehingga pergerakan ekonomi riil yang kita inginkan betul-betul bisa bergerak,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat yang membahas masalah Foreign Direct Invesment (FDI), di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9) siang.

Dalam rapat terbatas itu Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengatakan naiknya nilai ekspor dan impor Indonesia.

“Impor naik bagus karena itu artinya ada barang modal, terutama bahan baku yang diimpor,” ujar Kepala Negara seraya menyebutkan, hal itu akan kelihatan pada kuartal ke III ini pertumbuhan ekonomi akan bisa kelihatan naiknya.

Namun Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa angka-angka tersebut harus tetap didukung oleh belanja-belanja pemerintah, baik belanja aparatur, belanja barang, maupun belanja modal.

“Sekali lagi semua kementerian agar mencari langkah-langkah terobosan dalam rangka kemudahan investasi , kemudahan berusaha di negara kita,” tegas Presiden Jokowi seraya menyebutkan, perlunya langkah-langkah konkret dalam pencapaian target tersebut.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Si Nurbaya, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Kepala BKPM Franky Sibarani, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi  Marwan Jafar, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Dirut PLN Sofyan Basir. (SLN/DND/UN/RAH)