Perkecil Ketimpangan, Presiden Jokowi Minta Pembangunan KEK Bitung Dipercepat

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 14 Februari 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 24.722 Kali
Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey berbincang sebelum ratas di Kantor Presiden, Selasa (14/2) sore. (Foto: Humas/Rahmat)

Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey berbincang sebelum ratas di Kantor Presiden, Selasa (14/2) sore. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Provinsi Sulawesi Utara sangat besar, dan merupakan salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk itu, Presiden meminta pembangunan pelabuhan Bitung yang saat ini dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) bisa dipercepat, sehingga Bitung bisa segera menjadi pelabuhan hub, sekaligus pintu masuk ke wilayah utara Indonesia.

“Saya yakin dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus Bitung akan mampu mendukung upaya menggerakkan roda ekonomi di Sulawesi Utara,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara,  di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/2) sore.

Presiden meyakini, pengembangan KEK Bitung akan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta memperkecil ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta dilakukannya percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah Sulawesi Utara. Ia menyebutkan, hal ini penting untuk meningkatkan akses dan konektivitas dalam menunjang pertumbuhan sektor pariwisata.

“Pembangunan infrastruktur transportasi tersebut diharapkan dapat memperlancar pintu masuk bagi wisatawan mancanegara khususnya dari negara-negara di kawasan utara Indonesia seperti Filipina, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok,” tutur Presiden Jokowi.

Terkait hal itu, Presiden juga meminta berbagai hambatan dan sumbatan-sumbatan dengan pelaksanaan program prioritas bisa segera diurai, diselesaikan, dan dicarikan solusi.

Rapat terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menhub Budi K. Sumadi, Menkses Nila F. Moloek, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

(RMI/SM/FID/RAH/ES)

 

 

Berita Terbaru