Perlu Gaet Investasi Untuk Pertumbuhan, Presiden Jokowi Minta DPRD Jangan Banyak Bikin Perda
Presiden Jokowi menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan peserta Rapat Kerja Pemerintah, di Hall B3, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/3) siang. (Foto: Agung/Humas)
Jika pada 2017 lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,07 persen, pada 2018 ini pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,4 persen. Hal ini karena menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), sekarang ada momentumnya karena kepercayaan internasional, kepercayaan dunia usaha terhadap perekonomian kita ini semakin baik.
Saya berikan contoh, misalnya kemudahan usaha (ease of doing business) yang meningkat. 2014 kita pada ranking 120, 2017 kemarin kita meloncat menjadi 72, ini loncatan yang sangat, loncatan yang sangat tinggi sekali. Tapi 72 juga angka masih jauh dari target kita, kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Pemerintah mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, di Hall B3, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/3) siang.
Menurut Presiden, hal itu menunjukkan bahwa di lapangan masih ruwet. Untuk itu, Presiden menargetkan tahun depan harus sudah masuk ke 40 besar. Ia meyakini, kalau sudah masuk 40 besar agak mudah nanti. Image, persepsi internasional, persepsi dunia usaha di dalam negeri semuanya akan baik, kata Presiden seraya menyampaikan, Global Competitive Index kita tahun 2017 yang lalu berada pada posisi 36. Artinya indeks daya saing kita cukup baik.
Presiden juga menyampaikan, pada 2017 itu, United Nations Conference on Trade and Development telah menempatkan Indonesia di peringkat keempat sebagai tujuan investasi utama. Nomor yang menurutnya sudah bagus. Bahkan, lanjut Presiden, survei terbaru US News menempatkan Indonesia di posisi kedua dengan persepsi dan tren terbaik untuk investasi.
Tapi Presiden mengingakan, hati-hati, jangan tepuk tangan dulu, karena itu persepsi, itu tren. Sebab, kalau mereka datang, kemudian lapangannya tidak sesuai dengan persepsi yang ada di benak para CEO-CEO dunia, ya lari lagi, meloncat lagi, tidak jadi untuk investasi di negara kita.
Perlu Investasi
Kenapa kita perlu investasi? Menurut Presiden, karena kalau ada arus modal masuk ke sebuah kabupaten, arus modal masuk ke sebuah kota, artinya ada arus uang masuk ke kota itu, ada arus uang masuk ke kabupaten itu.
Kalau ada arus uang masuk, artinya peredaran uang di kabupaten atau di kota itu akan semakin tinggi, uangnya semakin banyak, ekonominya berarti jalan di kabupaten dan kota itu, ujar Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden meminta agar momentum kepercayaan yang positif ini betul-betul harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, baik untuk investasi dari dalam negeri maupun dari luar. Terutama, yang kita butuhkan sekarang ini yang bisa meningkatkan pertumbuhan itu hanya ada dua, yang pertama ekspor, yang kedua investasi.
APBN itu, menurut Presiden, pengaruhnya hanya 20 persen. Artinya yang 80 persen itu adalah pekerjaannya swasta. Ia meyakini, kalau kita bisa meng-create, mereka senang ekspansi, senang menginvestasikan modalnya di kabupaten dan kota yang ada di seluruh tanah air, itu yang diharapkan.
Oleh sebab itu, dalam rapat kerja yang dihadiri Ketua DPRD, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia itu, Presiden Jokowi menitipkan pesan jangan bikin perda-perda yang menghambat orang ingin berusaha, jangan bikin perda-perda yang menghambat investasi, jangan bikin perda-perda yang membebani.
Mungkin perda itu setahun satu, dua, tiga cukup lah, tutur Presiden seraya menambahkan, dirinya juga sudah menyampaikan ke DPR agar enggak usah banyak-banyak buat undang-undang. Satu, dua, tiga, cukup tapi kualitasnya yang baik.
Rapat Kerja Pemerintah itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkom Perekonomian Darmin Nasution, Mendagri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkominfo Rudiantara, Menkumham Yasonna H. Laoly, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (RSF/MRA/AGG/ES)
