Pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Isu Keamanan di Wamena, Provinsi Papua, 23 September 2019, di Halaman Istana Merdeka, Jakarta

Wartawan
Selamat sore, Pak. Pertemuan dengan DPR, rapat konsultasi dengan DPR bagaimana, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya tadi siang saya bertemu dengan Ketua DPR dan Pimpinan DPR, serta Ketua Fraksi dan Ketua-ketua Komisi. Yang intinya tadi saya meminta agar pengesahan untuk RUU Pertanahan yang pertama, yang kedua RUU Minerba, yang ketiga RUU KUHP, kemudian yang keempat RUU Pemasyarakatan.

Jadi sekali lagi, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU KUHP, itu ditunda pengesahannya untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga rancangan undang-undang tersebut, saya sampaikan, agar sebaiknya masuk nanti DPR RI berikutnya.

Dan tadi yang belum disahkan tinggal satu, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Saya kira itu intinya.

Wartawan
Pak, pertimbangan perbedaan sikap antara RUU KPK dengan keempat RUU ini, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Yang satu itu inisiatif DPR. Ini pemerintah aktif karena memang disiapkan oleh pemerintah.

Wartawan
Kalau terkait RUU KPK sendiri ada rencana untuk membentuk Perppu enggak, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Enggak ada.

Wartawan
Ada aksi penolakan dari mahasiswa dan masyarakat terkait dengan UU KPK dan UU lainnya, bagaimana Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya itu tadi saya sampaikan, itu masukan-masukan yang baik dari masyarakat harus didengar oleh DPR. Sampaikan, bawa draf materinya, bawa materinya, bawa substansi-substansi yang harus dimasukkan ke DPR.

Wartawan
Penundaan RUU KUHP Pak, tanggapan DPR setuju semuanya?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ini kan sudah masuk dalam proses semuanya. Nanti, besok akan dibicarakan di DPR. Tanyakan ke sana, jangan ditanyakan ke sini. Tadi saya sudah meminta itu, tentu saja akan ditindaklanjuti oleh menteri-menteri yang terkait untuk ke DPR. Masyarakat kalau ingin menyampaikan materi-materi silakan ke DPR. Saya kira di DPR akan mendengar itu.

Wartawan
Kerusuhan di Wamena bagaimana Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Tadi pagi kita juga telah mengadakan rapat koordinasi dengan Menko Polhukam, dengan Panglima TNI, Kapolri, KaBIN mengenai itu dan isu anarkis ini dimulai dan berkembang karena adanya berita hoaks.

Oleh sebab itu, saya meminta agar masyarakat setiap mendengar, setiap melihat di media sosial itu di-cross-check dulu, dicek terlebih dahulu, jangan langsung dipercaya karena itu akan mengganggu stabilitas keamanan dan politik di setiap wilayah.

Dan sekali lagi, jangan sampai fasilitas umum itu dirusak karena itu adalah milik kita semuanya. Jangan sampai ada kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari anarkisme.

Ya, saya rasa itu.

Wartawan
Terima kasih, Pak.