Pertemuan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Cianjur, 8 Februari 2019, di Alun-Alun Cianjur, Jawa Barat

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 8 Februari 2019
Kategori: Sambutan
Dibaca: 2.082 Kali

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirrabbilalamin,
wassalatu wassalamu ‘ala ashrifil anbiya i wal-mursalin,
Sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammaddin,
wa ‘ala alihi wa sahbihi ajma’in amma ba’du.

Yang saya hormati yang mulia para Ulama yang hadir pada siang hari ini, wabilkhusus Ketua MUI Kabupaten Cianjur Bapak Kiai Haji Abdul Halim, beserta seluruh jajaran pengurus MUI,
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja yang hadir, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Pak Bupati Kabupaten Cianjur,
Serta Bapak-Ibu sekalian hadirin undangan yang berbahagia, khususnya seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Cianjur dari mulai Sekda, Kepala Dinas, Camat, Lurah, dan seluruh Perangkat Desa yang hadir siang hari ini.

Bapak-Ibu tamu undangan yang berbahagia,
Saya sudah lama di kejar-kejar Pak Bupati untuk meresmikan alun-alun. Saya tanya alun-alunnya kayak apa sih, disuruh diresmikan Presiden. Saya diberikan gambar, “ini Pak gambarnya.” Saya buka, “wah, ya bagus dan cantik betul.” Itu di gambar, itu di gambar. Sehingga saya ke sini ingin membuktikan melihat sendiri alun-alun Kabupaten Cianjur itu seperti apa. Meskipun belum melihat semuanya tetapi saya tadi lirak-lirik memang bagus sekali. Ini akan menjadi inspirasi sehingga nanti  514 kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia ini mau kita upgrade sedikit-dikit biar kayak alun-alun Kabupaten Cianjur.

Ini adalah ruang publik, alun-alun adalah ruang publik. Ini adalah ruang sosial. Ini adalah ruang budaya. Ini adalah ruang demokrasi juga. Dari dulu alun-alun memang fungsinya fungsi itu. Fungsi publik, bertemunya antara keluarga dengan keluarga di dalam komunitas masyarakat di sini untuk saling sapa, saling senyum sehingga saling ada ikatan kohesivitas sosial.

Di mana-mana saya sampaikan bahwa negara ini negara besar, penduduk kita sudah 260 juta. Kita diberi anugerah oleh Allah berbeda-beda, aneka ragam, macam-macam. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat, berbeda tradisi, berbeda bahasa daerah. Berbeda bahasa daerah, jadi saya ingat di Jawa Barat, sampurasun. Kalau enggak omong bahasa daerah lupa tadi enggak omong Sampurasun. Kita ini memiliki 714 suku, memiliki 1.100 bahasa daerah. Berbeda-beda semuanya.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian,
Kalau pernah pergi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Bapak-Ibu akan betul-betul melihat betapa Allah sudah menggariskan, sudah menganugerahi bangsa kita memang berbeda-beda, berbeda-beda. Ini sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi hukum Allah bahwa kita memang berbeda beda, berbeda-beda. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk terus memelihara persatuan kita, merawat dan menjaga persaudaraan kita, merawat dan menjaga kerukunan kita, ukhuwah kita, ukhuwah islamiah kita, ukhuwah wathaniyah kita. Jangan, ini jangan, saya titip, sampaikan juga Pak Kepala Desa, Pak Kades dan aparatnya, Pak Camat dan aparatnya, sampaikan kepada masyarakat, jangan sampai karena pilihan bupati, ini dimulai dari sini, kita enggak rukun dimulai dari urusan politik, pilihan bupati atau kalau di kota pilihan wali kota, atau di provinsi pilihan gubernur, atau lebih atas lagi pilihan presiden. Dimulai dari urusan politik. tidak saling sapa antarkampung karena beda pilihan bupati, tidak saling sapa antartetangga karena beda pilihan gubernur, di majelis taklim tidak saling omong, tidak saling sapa gara-gara beda pilihan di dalam pilpres. Banyak, tapi di Cianjur enggak ada, moga-moga enggak ada. Dimulai dari sana, dimulai dari sana.

Padahal setiap lima tahun, kita harus ingat setiap lima tahun itu yang namanya pilihan bupati ada, pilihan gubernur ada, pilihan presiden juga ada terus. Ya, kalau diterus-teruskan seperti ini, muncul perselisihan kecil, muncul konflik kecil, lama-lama dibiarkan bisa… jangan sampai. Ingatkan kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, jangan sampai ini diterus-teruskan. Jangan sampai ini diterus-teruskan.

Saya pernah kedatangan ini Presiden Afghanistan Dr. Ashraf Ghani, kedatangan sendiri juga, Presiden sendiri, kemudian Ibu Negaranya Ibu Rula Ghani sendiri. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Kita memiliki 714 suku, Indonesia 714 suku. Di Afghanistan itu hanya ada tujuh suku, tujuh suku, kita 714. Tujuh suku ini, dua suku bertikai, berselisih. Satu membawa kawan dari luar, satu membawa kawan dari luar. Akhirnya apa? Perang. 40 tahun tidak pernah selesai sampai sekarang. Kita berusaha untuk merukunkan tapi tidak mudah. Faksinya banyak sekali, kelompok-kelompok kecilnya banyak sekali. Ada kelompok pemerintah, kelompok Taliban, banyak sekali. Ada kelompok yang hidup di Pakistan, banyak sekali.

Apa yang kita bisa tarik dari sini? Itu dimulai dari perselisihan kecil antarsuku. Ibu Rula Ghani menyampaikan kepada saya, “Presiden Jokowi, dulu 40 tahun yang lalu, negara lain belum naik mobil, kami di Afghanistan, wanita sudah naik mobil dari kota ke kota, mutar-mutar kota, aman tidak ada masalah.” Karena Afghanistan dulu memiliki deposit emas, deposit minyak dan gas termasuk terbesar di dunia. Tapi begitu perang semuanya, apa yang beliau sampaikan kepada saya, Ibu Rula Gani sambil agak menangis, “Presiden Jokowi, 40 tahun perang di Afghanistan yang paling dirugikan hanya ada dua, yang dirugikan dua. Satu, perempuan/wanita, yang kedua anak-anak.” Laki-laki ke sana, ke sini ambil senapan, ke sana ke sini, wanita, anak-anak yang dulu cerah ceria dengan ibunya bisa menyetir dari kota ke kota, enggak ada lagi. Suasana itu 40 tahun mencekam. Bahkan dua hari sebelum saya turun di Kabul, saya ke Kabul bulan Januari tahun yang lalu, turun ke Kabul, dua hari sebelum turun ke Kabul ada bom, 103 orang meninggal dan ratusan luka-luka. Dua jam sebelum saya turun, pesawat saya turun, bom lagi, lima orang meninggal dan puluhan luka-luka. Hampir, hampir tiap hari bom sana, bom sini, bom sana, bom sini, roket sana, roket sini.

Inilah pelajaran, pengalaman yang saya ambil dari negara muslim yang namanya Afghanistan. Merukunkannya sudah sangat sulit sekali. Itu hanya tujuh suku, perlu saya ingatkan, bukan kayak kita 714 suku. Bayangkan, tolong ini dibayangkan.

Kembali lagi, jadi ini dimulai kalau di sini di urusan politik. Benar enggak? Benar enggak? Benar enggak? Urusan politik. Saya titip, saya titip, kita bawa kedewasaan kita dalam berpolitik, kita bawa masyarakat dalam kematangan berpolitik. Apa itu? Ya ajari mereka, kalau mau milih bupati ada tiga calon, satu, dua, tiga, tiga calon, ya sudah dilihat saja. Masyarakat diberitahu, dilihat saja punya pengalaman tidak. Calon A, Calon B, Calon C, punya pengalaman tidak? Pengalamannya apa di pemerintahan? Track record-nya/rekam jejaknya seperti apa? Punya prestasi apa? Gampang kok. Programnya apa? Baik ndak untuk daerah? Idenya apa? Gagasan besarnya apa? Ya, memilih pemimpin hanya itu saja, baik di tingkat bupati, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Itu saja, sudah. Jangan dengar fitnah sana, fitnah sini. Ini kalau sudah mau masuk ke bulan politik tinggal dua bulan ini isinya fitnah-fitnah, isinya gibah, isinya hoaks di mana-mana. Kewajiban kita untuk meluruskan jangan sampai malah ikut memanas-manasi kita.

Banyak berita, banyak berita, berita bohong banyak banget. Ada kriminalisasi ulama, menuduh ke saya kriminalisasi ulama, coba. Ulama yang mana? Siapa? Tapi kita semua ini kan sama di mata hukum. Kalau ada kasus hukum, kemudian aparat hukum masuk ke sana, ya itu pasti ada bukti-bukti hukum. Yang namanya kriminalisasi itu kalau orang tidak berbuat apa-apa, tahu-tahu dimasukkan sel, itu namanya kriminalisasi. Kalau ada yang seperti itu sampaikan kepada saya. Saya urus, saya enggak akan diam kalau sudah seperti itu.

Ada lagi, itu Presiden Jokowi itu antiIslam, antiulama, lho, lho, lho, lho, lho. Saya tiap hari dengan ulama, hampir tiap minggu keluar masuk pondok pesantren. Yang tanda tangan Hari Santri siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Di mana logikanya begitu lho? Tapi ada yang percaya, ada yang percaya.

Isu lagi Presiden Jokowi PKI.  Logikanya enggak masuk semuanya. Saya lahir tahun ‘61, PKI dibubarkan tahun ’65-’66, umur saya baru empat tahun. Ada PKI balita? Isu-isu seperti ini harus diluruskan, Polri perlu meluruskan, TNI perlu meluruskan, birokrasi kita perlu meluruskan. Kalau enggak nanti seliweran informasi-informasi yang salah seperti itu. Bisa mengaduk-aduk masyarakat, hati-hati ini, hati-hati.

Perlu saya sampaikan dari survei terakhir yang kita lakukan, dari pemerintah lakukan, sembilan juta orang lebih percaya mengenai tadi yang saya sampaikan, coba. Sembilan juta itu banyak lho, meskipun kalau dipersentase dari jumlah penduduk kita enggak ada lima persen, tapi sembilan juta itu banyak. Berbahaya percaya-percaya seperti itu, berbahaya.

Enggak, ini saya enggak marah lho ya. Saya hanya menginformasikan, jangan di… “Wah, Pak Presiden kok kelihatan marah ini di Cianjur?” Ndak, ndak, ndak, ndak, ndak. Saya itu sudah empat tahun sabar ya Allah, sabar, sabar, enggak pernah jawab-jawab seperti itu enggak pernah. Saya diemin, saya diemin, sudah enggak usah jawablah, ngapain sih, nanti ya hilang sendiri. Tapi setelah saya lihat survei itu, waduh, ini perlu saya jawab. Ya itu, saya jawab.

Ada lagi antek asing. Presiden Jokowi itu antek asing, lho, lho, lho, lho. Saya enggak pernah cerita lho nih. 2015, yang namanya Blok Mahakam itu blok terbesar kita, blok minyak gas terbesar, dulu dikelola oleh Inpex dan Total, Jepang dan Prancis sudah 50 tahun lebih, 2015 kita ambil, saya serahkan 100 persen kepada Pertamina. Ini. Tapi saya kan enggak pernah cerita. Begitu saya diantek-antek asing, saya baru cerita.

2018, yang namanya Blok Rokan Chevron dikelola oleh Chevron dari Amerika, sudah 90 tahun lebih ini blok minyak terbesar, blok minyak terbesar yang kita miliki. 90 tahun untungnya saya tengok, waduh depositnya masih banyak, enggak apa-apa ambil. Dan, sekarang 100 persen dimenangkan oleh Pertamina.

Freeport, Freeport itu 40 tahun, ini adalah tambang tembaga dan emas yang kita miliki, dikelola oleh Freeport McMoran dari Amerika, lebih dari 40 tahun. Akhir 2018 kemarin, Desember sudah kita ambil alih mayoritas. Sekarang pengendalinya ada di kita, kita kendalikan 51 persen. Itu saya dibilang antek asing, antek asing, antek asing. Bagaimana logikanya? Dipikir gampang ambil alih Blok Mahakam, ambil alih Chevron, ambil alih Freeport, gampang? Kalau gampang sudah dari dulu-dulu diambil. Ya ndak? Kalau gampang dari dulu sudah diambil.

Ini hanya menginformasikan, karena saya dituding-tudingan antek asing. Saya ceritakan, dulu saya diam. Saya itu sering, sudah enggak banyak bicaralah, saya mau kerja begitu, mau kerja, sudah tapi kalau dituding-tuding seperti itu lama-lama juga risih juga kan, ya saya jawab. Saya jawab, saya bukan marah, saya jawab. Nanti ada yang, “Wah ini, Presiden Jokowi kok kelihatannya kok marah ini?” Ndak, ndak, ndak.

Kemudian, Dana Desa. Coba Pak Kades, Dana Desa semakin tahun naik ndak anggarannya? Kalau ada yang bilang tidak, itu saya suruh maju. Saya beri sepeda enggak apa-apa. Sini siapa yang bilang tidak naik? Maju saya beri sepeda Kades. Naik!

Karena 2015 kita gelontorkan Rp20 triliun, 2016 Rp47 triliun, 2017 Rp60 triliun, 2018 Rp60 triliun, tahun ini Rp70 triliun. Terus, naik terus. Jadi, kalau ada kades omong, “wah tempat saya enggak naik, Pak,” Sini maju, saya beri sepeda, enak toh, tapi maju. Enggak ada yang maju kan? Berarti naik, naik, naik terus.

Dan dari Dana Desa yang tadi kita gelontorkan, sudah terbangun jalan desa sepanjang 191.000 kilometer di seluruh desa yang ada di tanah air ini. Ini orang enggak mikir sampai ke situ. Mikirnya, “waduh, Presiden Jokowi hanya bangun jalan tol, bangun airport, bangun pelabuhan besar”. Ndak, justru yang fundamental, yang sangat fondasi itu adalah yang ada di desa-desa itu. Irigasi,  jalan desa, jembatan desa, PAUD, untuk pasar desa, seperti itu. Dan saya senang, lebih senang ke sana saya.

Ini saya lupa sekarang, mumpung pas di Cianjur, perlu saya informasikan bahwa segera akan dimulai pembangunan jalan tol. Jangan tepuk tangan dulu belum diumumkan, pembangunan jalan tol Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung.

Saya tadi dibisiki sama Pak Gub, “Pak, jangan lupa itu jalan tolnya diumumkan Pak”. Jadi ingat saya, tak umumkan, sudah. Ini sehingga masyarakat nanti memiliki alternatif-alternatif kalau mau ke Bandung lewat jalan lama atau tol. Pilihan-pilihan begitu lho. Lha wong kita enggak maksa kok, silakan inginnya yang nanti kalau tolnya jadi, ini kan belum.

Tapi ini yang Bogor-Sukabumi insyaallah tahun depan rampung. Nanti disambung ada penlok di sini, penetapan lokasi, langsung menuju ke Bandung. Karena memang semakin hari, semakin banyak yang namanya mobil, semakin hari semakin banyak yang namanya sepeda motor, semakin hari semakin banyak yang namanya bus, truk, semuanya semakin banyak. Inilah yang namanya pertumbuhan ekonomi. Jadi, kalau macet itu tanda-tanda ekonomi tumbuh. Ya sedih, karena harusnya pembangunan jalan dan kenaikan jumlah mobil, truk, bus, motor itu harusnya seiring, sehingga tidak macet di sana-sini.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya sangat mengapresiasi, menghargai pembangunan alun-alun di Kabupaten Cianjur ini. Semoga bermanfaat, sekali lagi, untuk ruang publik, ruang sosial, ruang budaya, ruang demokrasi bagi masyarakat Kabupaten Cianjur.

Terima kasih.
Saya tutup.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambutan Terbaru