Pertemuan dengan Peserta Konferensi Mahasiswa Nasional, 7 Desember 2018, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 7 Desember 2018
Kategori: Sambutan
Dibaca: 2.931 Kali

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang saya hormati Pak Menristekdikti, Pak Menteri Sosial, serta Saudara-saudara semuanya seluruh pimpinan BEM dan ketua serta anggota Konferensi Mahasiswa Nasional dari seluruh perguruan tinggi/universitas yang hadir pada siang hari ini.

Tadi sudah disampaikan oleh Nabil (Ahmad Nabil Bintang, Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah) mengenai rekomendasi-rekomendasi dari Konferensi Mahasiswa Nasional. Akan saya lihat lebih detail lagi agar bisa menjawab apa yang tadi sudah disampaikan. Saya kira sangat gamblang dan sangat jelas sekali.

Yang pertama yang ingin saya sampaikan, supaya kita juga menyadari dan paham semuanya bahwa negara kita Indonesia ini negara besar. Indonesia ini negara besar. Dan jangan hanya kita ini tertumpu di Jawa saja, melihat hanya di Jawa saja. Lihatlah 17.000 pulau yang lain, karena pulau yang kita miliki ini 17.000. Lihatlah juga provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di luar Jawa, bukan hanya di Jawa saja.

Kita berbeda dengan negara lain dalam menyiapkan infrastruktur, dalam menyiapkan logistik, dalam menyiapkan SDM karena bentangan negara kita yang terlalu luas. Dari Aceh ke Papua, saya pernah terbang dari Banda Aceh ke Wamena. Memakan waktu berapa? Sembilan jam lima belas menit. Itu bentangan yang, Saudara-saudara bisa bayangkan, sembilan jam lima belas menit naik pesawat. Itu kalau kita terbang dari London di Inggris itu sampai Istanbul di Turki itu sudah melewati satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh negara. Artinya negara ini negara besar.

Negara besar, tantangan, hambatan itu juga gede. Beda kalau kita mengelola sebuah negara yang relatif homogen, kemudian dengan keluasan yang kecil, di satu daratan. Kita ini tidak. Bayangkan 17.000 pulau, kita memiliki 714 suku yang berbeda-beda. Saya lihat di sini juga sukunya pasti berbeda-beda. Bahasa daerahnya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, adat dan tradisinya juga berbeda-beda, semuanya berbeda.

Saudara-saudara tidak akan menyadari secara penuh kalau Saudara-saudara belum masuk ke semua provinsi yang ada, ke semua kota dan kabupaten yang ada. Enggak akan bisa membayangkan. Saya berikan bayangan, ini yang paling ekstrem, empat tahun yang lalu saya ke sana, di Wamena. Dari Kabupaten Wamena mau ke Kabupaten Nduga panjang kurang lebih 200-an kilometer. Berapa waktu yang ditempuh? Empat hari jalan kaki karena enggak ada jalan. Saudara-saudara bisa membayangkan. Ke Asmat, Kabupaten Asmat, dari ibu kota Asmat mau ke distrik, dua hari jalan kaki. Saudara-saudara bisa bayangkan seperti itu, di tengah hutan belantara. Jangan membayangkan yang di sini saja, bayangkan yang ada di tempat-tempat yang kita bisa ceritakan.

2016 saya ke Kabupaten Nduga. Karena enggak ada jalan, harus empat hari jalan kaki, saya pakai helikopter ke sana. Oleh Kapolri, oleh KaBIN, oleh Panglima TNI tidak diperbolehkan,  “Pak, Bapak jangan ke sana karena daerah ini memang masih pada kondisi yang masih perlu pendekatan-pendekatan”. Saya sampaikan saat itu, “Ndak, saya mau ke Nduga”. Naik heli ke sana. Saya dua hari lagi saya mau ke sana, pertama tidak boleh, setelah saya sampaikan, saya perintahkan, “Pokoknya saya dua hari lagi ke sana. Urusan keamanan urusanmu, urusanmu, urusanmu”. Saya masuk ke Nduga. Apa yang… ini untuk bayangkan Saudara-saudara, aspal saja tidak ada. Saya mau ketemu rakyat kita yang ada di sana. Apa jawaban Bupati? “Pak,” itu di kotanya, “Pak, rakyat kita itu ada di distrik-distrik. Bapak kalau mau ke sana itu enam jam kita jalan kaki dari sini”. “Terus yang di sini saya mau ketemu, saya mau lihat pasar”. Saya ke pasar di Kabupaten Nduga hanya ada mungkin orang 80 atau 90 orang. Ada gambarnya ini. Jadi bukan hanya persoalan-persoalan di sini saja yang kita urus. Negara ini negara besar. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini negara besar.

Saya berikan contoh lagi. 2016 saya masuk ke Wamena. Saya sudah empat kali ke Wamena. Malam saya muter, saya tanya ke rakyat, “harga bensin di sini berapa?” “Pak di sini harganya Rp60.000 per liter”, pada kondisi normal. Kalau nanti hujan, cuaca lagi enggak baik bisa Rp100.000. Saudara-saudara dapat bayangkan seperti itu. Pertanyaan saya, di mana rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Sepuluh kali lipat. Normal itu Rp60.000, kalau Rp100.000 berarti berapa kali lipat coba? Saya kaget bahwa terjadi seperti itu. Dan saat itu juga saya perintahkan untuk, meskipun mundur satu setengah tahun, untuk bensin di sini harus sama dengan yang di Jawa. Kita harus beli pesawat, pesawat khusus bahan bakar yang kuning itu, dan nyatanya bisa.

Apa yang ingin saya garisbawahi urusan BBM? Coba kita di Jawa, bensin Rp6.450, premium. Naik Rp500 saja jadi Rp7.000, demonya berapa bulan? Naik Rp500 saja demonya dua bulan demo berturut-turut. Kalau naik Rp1.000 demonya empat bulan. Ya saya ini tiap hari kan didemo terus. Itu yang di Wamena sepuluh kali lipat enggak pernah demo. Saya ke sana dua kali juga enggak ngomong kalau enggak saya tanya. Tolong hal-hal seperti ini dimengerti bahwa Indonesia itu bukan hanya di sini saja.

Belum urusan semen. Semen di kita sekarang berapa harganya? Ada yang tahu harga semen di sini? Rp60-70an ribu. Saudara-saudara mau tahu harga semen di sana? Satu sak Rp1,5 juta sampai Rp2,5 juta per sak di Lanny Jaya, di Puncak, di Wamena. Dapat Saudara bayangkan betapa disparitas.

Belum urusan infrastruktur. Coba kita lihat ini, bukan yang di Pegunungan Tengah, ini yang di bawah, yang di Merauke sampai Boven Digoel. Coba kita lihat ini jalan utama, ini jalan utama. Kalau di Jakarta, ini Thamrin-nya Jakarta,  Sudirman-Thamrin-nya Jakarta ini, bukan jalan biasa. Truk seperti itu, coba dilihat, 120 kilometer ditempuh 3-4 hari. Harus setop di jalan, sehari stop di jalan, dua hari, masak di jalan. Itu yang baru kita kerjakan dua tahun ini, alhamdulillah sudah rampung selesai. Sampai masak di jalan. Kita di sini menikmati aspal yang mulus. Bisa pergi 120 kilometer kira-kira tiga jam. Dan membangun jalan di Papua itu bukan sesuatu yang mudah, dengan keamanan yang memang belum terjamin sampai saat ini, seperti peristiwa kemarin di Nduga.

Ini kondisi riil bangsa kita. Masih ada sebuah gap,  disparitas yang seperti itu, baik mengenai tadi, logistik, mengenai BBM, mengenai infrastruktur, belum yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

Oleh sebab itu, kita ini bekerja tidak ingin semuanya dikerjain. Pengalaman saya waktu wali kota, waktu gubernur saya pakai. Enggak mau saya ngerjain semuanya. Saya ingin kerja itu fokus, selesaikan satu, rampung, pindah yang lain satu. Mengontrolnya mudah, mengeceknya mudah, mengelola manajemennya lebih mudah, daripada semuanya kita kerjain baunya enggak kelihatan, baunya saja enggak kelihatan. Sudah kerja keras kita setahun, kerja keras dua tahun, kerja keras… enggak kelihatan karena anggaran itu diecer-ecer, setiap dinas, setiap kementerian ada semuanya. Enggak ada fokusnya mau…

Oleh sebab itu, empat tahun ini kita konsentrasi di pembangunan infrastruktur. Tahun depan kita akan bergeser kepada pembangunan sumber daya manusia. Infrastruktur itu apa yang dibangun? Ya pembangkit listrik. Ingat kita 17.000 pulau itu butuh listrik semua. Kita bangun pelabuhan, ingat 17.000 pulau yang kita miliki itu butuh pelabuhan semuanya, tidak hanya Tanjung Priok, Tanjung Perak, tapi semua pulau membutuhkan itu. Jalan, semua pulau juga membutuhkan yang namanya jalan. Airport, pulau-pulau, entah itu airport kecil, airport sedang, airport besar juga sama, airport itu juga diperlukan. Ini untuk konektivitas, untuk sambung-menyambung. Bukan hanya urusan ekonomi, bukan hanya mobilitas barang, mobilitas orang, bukan. Ini juga akan mempersatukan kita. Pulau-pulau kalau tidak ada konektivitasnya antarprovinsi, enggak ada konektivitasnya, mana bisa kita bersatu seperti ini.

Kita ingin dari Wamena bisa terbang langsung ke Aceh. Kenal, orang Wamena kenal dengan orang Aceh. Kita ingin yang ada di Pulau Miangas bisa terbang langsung ke Pulau Rote, sekarang bisa. Kita ingin yang di Sulawesi juga kenal dengan yang di Kalimantan, yang di Maluku Utara juga kenal yang di Sumatra Barat, semuanya. Ini negara besar. Desain pembangunan yang berkelanjutan ini sangat diperlukan sekali.

Oleh sebab itu, kembali, setelah infrastruktur ini, ini prasyarat kita ini untuk bersaing, berkompetisi dengan negara lain. Meskipun belum selesai, tapi stok infrastruktur kita harus baik. Posisi 2015 kemarin kita masih berada pada stok 37 persen, stok infrastruktur kita. Artinya sangat rendah sekali. Nanti strategi pembangunan akan kita geser dari pembangunan infrastruktur, di 2019 nanti akan geser ke pembangunan sumber daya manusia.

Apa yang ingin kita kerjakan untuk pembangunan sumber daya manusia? Ini mempersiapkan Indonesia di 2045. Jangan sampai kita terjebak sebagai negara middle income trap, terjebak di negara dengan pendapatan menengah, enggak bisa meloncat ke negara yang maju. Prasyaratnya yang tadi saya sampaikan, infrastruktur kita harus siap, SDM kita harus siap, untuk kecepatan nanti birokrasi kita harus siap, sistemnya harus siap.

Jangan pikir kita tanpa kerja keras, kita bisa menjadi negara maju. Jangan pernah bermimpi tanpa kerja keras kita bisa menjadi negara maju. Jangan pernah bermimpi. Kadang dalam pembangunan kita sakit. Kalau saya mau, sebagai politisi, kalau saya mau bangun saja Jawa karena 60 persen penduduk ada di Jawa. Secara politik, suara itu ada di Jawa. Dapat saya, kalau saya bangun Jawa terus. Iya, ndak? Return politiknya ada, return ekonomi juga cepat. Jawa ini sudah hampir siap, tinggal disentuh sedikit-sedikit. Jalan tolnya rampungkan, airport-nya dibenahi, runway-nya diperpanjang, pembangkit listrik kurang ditambah, sedikit-sedikit saja, pertumbuhan ekonomi juga. Tapi sekali lagi, negara kita itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan saya sudah datangi semuanya. Kondisi disparitasnya memang sangat berbeda sekali.

Kembali lagi, pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci yang kedua. Apa yang ingin kita kerjakan? Kita ingin besar-besaran seperti membangun infrastruktur, sebanyak-banyaknya menyekolahkan keluar untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan teknologi, dengan revolusi industri jilid ke-4, 4.0. Kita harus betul-betul. Jangan sampai kita ditinggal gara-gara kita enggak mengerti masalah advanced robotic, enggak mengerti masalah virtual reality, enggak mengerti masalah 3D Printing, enggak mengerti masalah artificial intelligence, internet of thing, big data. Saya lihat anak-anak muda kita siap untuk ini, tapi mereka butuh pengetahuan yang lebih detail lagi mengenai ini, sehingga mampu mengejar bangsa-bangsa lain. Tanpa persiapan ini, percaya… Memang kadang-kadang sakit, pembangunan itu kalau kita konsisten kadang-kadang sakit, kadang-kadang pahit, tapi kita enggak mau, saya juga tidak ingin kita memberikan pendidikan yang menyebabkan masyarakat kita manja. Tidak, saya berani mengambil risiko-risiko itu. Ya kembali lagi, kalau mau return politiknya cepat, return ekonominya cepat, ya bangun di sini. 60 persen penduduk itu ada di Jawa. 60 persen itu berapa dihitung saja berapa juta, mungkin 150-an juta ada di Jawa.

Tapi sekali lagi, kita harus berpikir yang namanya ‘Persatuan Indonesia’, kita harus berpikir yang namanya ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’.

Kita ini sudah kehilangan banyak sekali momentum. Kita pernah booming minyak di tahun ’70, momentum itu luput kita ambil. Ada yang namanya booming kayu di tahun ’80-an, kita lolos, enggak bisa ambil. Ada lagi booming minerba waktu harganya tinggi, manajemen di situ tidak kita perbaiki sehingga kita juga banyak kehilangan kesempatan.

Oleh sebab itu, saya titip pada Saudara-saudara semuanya. Ini hitung-hitungannya McKinsey Global Institute, hitung-hitungannya Bank Dunia, hitung-hitungannya Bappenas, di 2045 kalau kita memiliki konsistensi dalam pembangunan, terus bekerja keras terus, kita akan menjadi negara maju, menjadi empat besar ekonomi terkuat di dunia, dengan income per kapita kurang lebih hitungan mereka USD29.000. Artinya sudah menjadi negara maju. Tapi itu butuh prasyarat-prasyarat, tadi yang saya sampaikan, urusan produktivitas, kedisiplinan nasional yang tinggi, integritas yang baik, dan mau bekerja keras. Semuanya. Jangan sampai kita ini hanya tergantung terus pada sumber daya alam kita, ndak, terlalu memanjakan. Kita harus bertumpu pada kekuatan pembangunan sumber daya manusia.

Kembali lagi, apa sih yang mau dikerjakan? Ya tadi, menyekolahkan sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Tadi saya sampaikan kepada Pak Menristekdikti, tahun depan berapa kira-kira bisa kirim ke Taiwan? 6.000 tadi disampaikan. 6.000, ini baru satu menteri, menteri yang lain ke mana lagi, ke Jerman berapa ribu? Saya enggak mau hitungan puluhan atau ratusan. Ribuan. Memang kita harus mengeluarkan dana ribuan, baik untuk mahasiswa maupun untuk yang sudah lulus jadi mahasiswa, untuk mengerti hal-hal yang tadi saya sampaikan.

Yang ketiga, Saudara-saudara sekalian, saya ini sebetulnya sudah empat tahun ini diam saja, tapi mumpung pas ketemu, saya mau menjawab urusan yang berkaitan dengan antek asing, antek aseng, PKI. Mumpung pas ketemu.

Yang pertama, yang berkaitan dengan urusan PKI. Dulu enggak pernah sih waktu… saya dua kali pilkada di Solo enggak pernah isu itu ada. Gubernur, enggak pernah ada juga. Begitu masuk ke pilihan presiden, nah muncul di situ. Ini politik, saya tahu ini politik. Dan biasa dalam politik seperti ini. Tapi menurut saya enggak beretika dan enggak beradab, enggak memberikan pendidikan yang baik kepada kita semuanya.

Coba dilihat, Presiden Jokowi itu PKI, Presiden Jokowi itu PKI. Coba dilihat, PKI itu dibubarkan tahun ’65-’66. Lahir saya itu ’61. Umur saya berarti masih empat tahun. Umur saya baru empat tahun waktu PKI dibubarkan, terus bisa balita itu daftar jadi PKI? Ada aktivis balita PKI? Ini logikanya enggak masuk, tapi sembilan juta orang percaya itu. Itu kenapa sekarang saya jawab, karena dari survei, sembilan juta orang percaya mengenai itu. Sehingga saya jawab sekarang, saya empat tahun diam saja. Saya jawab karena sudah enggak logis.

Coba gambar di medsos di lihat saja, itu DN Aidit. DN Aidit itu Ketua PKI, pidato tahun 1955, ini pidato dia, kok di dekatnya ada saya? Saya lihat-lihat, kok ya saya. Saya tahu tangan-tangan kreatif seperti ini, tapi gunakanlah untuk hal-hal yang baik, jangan hoaks, jangan fitnah yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak beretika, yang tidak beradab seperti ini. Ini tidak memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat. Dan kembali lagi, itu sembilan juta percaya gambar seperti ini. Lahir saja saya belum 1955, lahir saja belum. Kembali lagi saya lihat, saya pertama juga ragu, saya lihat-lihat lho kok saya ya, mirip saya. Ya saya, wong foto saya memang itu, ditaruh-taruh, enggak tahu naruhnya.

Nanti larinya terus ke orang tua, “bukan, bukan Pak Jokowi, tapi orang tuanya, kakek neneknya,” gampang banget sekarang ini mengecek itu. Keterbukaan seperti sekarang ini apa sih yang bisa ditutupi? Tanya saja masjid di dekat rumah orang tua saya, masjid di dekat rumah kakek nenek saya, keluarga besar saya, gampang banget. NU ada di Solo, Muhammadiyah ada di Solo, Al Irsyad ada di Solo, LDII ada di Solo, FPI ada di Solo, MTA ada di Solo, Parmusi ada di Solo, ada semuanya, tanya saja di situ. Selalu saya sampaikan, saya muslim, orang tua saya muslim, keluarga besar saya muslim, kakek saya muslim. Jadi kalau ada fitnah-fitnah seperti itu, ya sekarang saya ngomong.

Yang kedua, antek asing. Ini mulai lagi antek asing-antek asing. Presiden Jokowi itu antek asing. Coba Blok Mahakam, ada yang tahu Blok Mahakam? Sudah berapa puluh tahun dipegang oleh Perancis dan oleh Jepang. 2015, supaya Saudara-saudara tahu, sudah kita ambil dan kita serahkan 100 persen kepada Pertamina. Blok Rokan di Riau ini dikelola oleh Chevron, sudah berapa puluh tahun? Enggak tahu berapa puluh tahun, tapi yang jelas lebih dari 30-an tahun dikelola oleh Amerika. Dan sekarang sudah dimenangkan 100 persen oleh Pertamina. Freeport, ini yang sering ramai Freeport. Negosiasi kita sudah tiga setengah tahun, alot. Sudah kita tandatangani Head of Agreement, sudah kita tandatangani Sales and Purchase Agreement, sudah semuanya. Insyaallah ini di bulan Desember ini akan kita selesaikan 100 persen dan mayoritas 51 persen menjadi Indonesia, dimiliki oleh konsorsium PT Inalum, BUMN kita.

Tapi saya tidak pernah di demo. Didemo dong. Demo mendukung. Ada yang demo mendukung, gitu lho. Enggak ada. Kelihatan saya berjalan sendiri. Malah dibilang antek asing. Ini bagaimana dibolak-balik seperti ini? Mana, mudah mengambil seperti itu? Enggak ada tekanan? Kalau enggak ada tekanan sudah dari dulu kita ambil. Tapi ndak saya, saya maju terus saja, ada yang dukung atau enggak dukung itu menjadi tugas kita untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Nyatanya kita bisa. Tapi memang memerlukan komitmen yang kuat dari kita semuanya. Yang mengurus ini harus punya komitmen kuat kalau enggak…

Pertanyaan saya antek asing yang mana? Bertahun-tahun enggak ada yang bilang antek asing, antek asing, begitu empat tahun ini, antek asing, antek asing, bagaimana sih?

Yang terakhir, ingin saya sampaikan mengenai investasi. Oh sebentar, mengenai antek aseng. Ini urusan tenaga kerja asing (TKA). Isunya tenaga kerja dari China lebih dari sepuluh juta itu masuk ke Indonesia. Ini dimulai dari mana sih? Ini dimulai di 2015, yang namanya China itu memiliki turis sebanyak 180 juta wisatawan China yang menyebar ke semua negara. Jadi rebutan, Amerika ingin tarik, Uni Eropa ingin tarik, Jepang ingin tarik, semuanya ingin tarik, Singapura ingin tarik, semuanya dapat. Kita enggak dapat. Oleh sebab itu, saat itu saya minta ke Pemerintah Tiongkok, Indonesia saya minta sepuluh juta wisatawan dari Tiongkok. Tanda tangan. Nah itu yang diomongin sebagai tenaga kerja asing. Padahal itu wisatawan yang kita minta. Dan logikanya enggak masuk, di China itu gaji pekerja itu sudah kira-kira Rp9-10 juta, di Indonesia kita belum bisa menggaji sebaik itu, masih Rp2 juta, masih Rp3 juta. Ya enggak mungkinlah orang sana mau bekerja di sini dengan gaji seperti itu. Mau? Logikanya gampang saja.

Kemudian angka-angkanya, ini perlu saya sampaikan, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia itu enggak ada satu persen dari jumlah penduduk kita, enggak ada, hanya 0,03 persen. Lihat negara lain, kita dengan mahasiswa itu harus bicara dengan angka-angka, Uni Emirat Arab itu 80 persen itu tenaga kerja asing. Coba nanti ke Dubai, ke Abu Dhabi, semuanya orang asing semuanya di situ, 80 persen asing. Arab Saudi, 33 pesen itu tenaga kerja asing, mungkin separuhnya dari Indonesia. Seingat saya tenaga kerja kita yang ada di sana kurang lebih 600 ribu, itu yang legal, yang ilegal mungkin lebih karena enggak bisa dideteksi secara tepat. Malaysia 5,4 persen tenaga kerja asingnya, itu saya kira hampir 90 persen dari Indonesia. Kita, satu persen saja enggak ada coba, 0,03 persen, satu persen saja enggak ada. Lha kok ramai masalah TKA? Ini kembali lagi, ini politik dan sekarang harus saya jawab. Tenaga kerja China yang ada di Indonesia itu 24 ribu dari total TKA sebanyak 80 ribu. Orang kita yang bekerja di China itu 80 ribu, yang di China daratan. Yang di Hongkong itu kurang lebih 160 ribu, yang di Taiwan itu kurang lebih 200 ribu. Total artinya tenaga kerja kita yang bekerja di sana itu 440-an ribuan. Orang mereka yang kerja di sini 24 ribu. Berarti orang sana itu anteknya Indonesia. Nangkep? Karena orang kita banyak bekerja di sana daripada orang sana bekerja di sini. Jangan dibolak-balik.

Yang terakhir, mengenai investasi. Kita ini sekarang baru membuat keseimbangan investasi. Jangan hanya dari Amerika saja, yang lama-lama kan dari Jepang saja, atau dari China saja, atau dari Korea saja. Sekarang ini kita sedang membangun sebuah keseimbangan agar investasi-investasi bisa datang dari negara-negara di Timur Tengah, yang sebetulnya mereka juga investor-investor yang sangat besar, baik dari Qatar, dari Saudi Arabia, dari Uni Emirat Arab.

Kita telah membangun hubungan yang baik sekarang ini dengan Arab Saudi. Kalau ada apa-apa kita bisa telepon sekarang ke Raja Salman. Kalau ada apa-apa, kita ingin menawarkan sesuatu kita juga bisa telepon langsung. Hubungan-hubungan pribadi seperti ini dengan Emir Uni Emirat Arab Syekh Muhammed, atau bisa kita telepon langsung juga dengan Emir Qatar Syekh Tamim. Hubungan kita sangat dekat. Saya kalau telepon Syekh Tamim di Qatar juga dia panggil saya Bro Jokowi, saya panggil beliau juga Bro Tamim. Manggilnya sudah brother-brother, sudah Bro, karena sudah dekat. Hubungan seperti ini yang diperlukan sekarang ini, hubungan personal, bukan hubungan formal, bukan hubungan bilateral yang terlalu formal dan prosedural. Hubungan pribadi. Ini yang namanya Syekh Tamim itu yang sebelah sini, yang tinggi ini. Dia membayangkan, dia enggak berpikir kalau Indonesia kayak Jakarta itu, dikira kita ini miskin sekali. Mungkin setelah sampai Jakarta, dia melihat Jakarta kayak terkaget-kaget juga. Tapi untungnya dia lihat hanya di Jakarta, belum lihat yang di ujung. Jadi pikiran Syekh Tamim di sininya, “wah, Indonesia begitu sangat majunya” begitu. Tapi sekali lagi, bahwa hubungan-hubungan seperti ini sangat diperlukan karena untuk keseimbangan, keseimbangan investasi, keseimbangan hubungan bilateral dengan negara-negara lain. Jangan sampai kita itu ada ketergantungan pada satu atau dua negara.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya titip tahun depan itu ada pileg dan pilpres. Kita boleh berbeda pilihan, enggak ada masalah, ini negara demokrasi. Tapi marilah kita ajak masyarakat kita untuk matang dan dewasa dalam berpolitik. Jangan sampai karena, selalu saya sampaikan di mana-mana, jangan sampai karena pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden, kita ini berbeda-beda. Nanti di dalam masyarakat antarkampung enggak saling sapa karena beda pilihan, antartetangga enggak saling sapa karena beda pilihan, di majelis taklim tidak saling sapa juga karena beda pilihan. Enggak apa-apa, ini demokrasi. Setiap lima tahun kita boleh berbeda, enggak apa-apa, enggak apa-apa tapi jangan sampai mengorbankan persaudaraan kita, jangan sampai kita mengorbankan persatuan kita, jangan sampai kita mengorbankan kerukunan kita sebagai sebuah negara besar. Harus kita jaga ukhuwah kita, ukhuwah islamiah kita, ukhuwah wathaniyah kita sebagai sebuah bangsa besar, sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya sangat berterima kasih atas rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah: Eka Dasa Cipta, akan saya pakai sebagai sebuah rekomendasi bagi pembangunan ke depan, baik pembangunan ekonomi, politik, hukum, pembangunan budaya, pembangunan sosial. Saya rasa memang banyak hal yang perlu kita bongkar, yang perlu kita obrak-abrik, yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita benahi agar negara ini betul-betul menjadi sebuah negara maju, seperti yang sudah dihitung tadi. Di 2045 kita akan menjadi negara maju dengan income, dari hasil hitungan tadi, USD 29.000 per kapita.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.
Saya tutup.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambutan Terbaru