Pertumbuhan Ekonomi Indonesia No 3 di G20, Presiden Jokowi Ajak Para CEO Kembangkan Optimisme
Presiden Jokowi didampingi CEO Kompas Lilik Oetama dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membuka Kompas100 CEO Forum Tahun 2019 di Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11) pagi. (Foto: Oji/Humas)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Indonesia dalam kondisi lebih baik. Ia menyebutkan, kalau di negara-negara anggota Group 20 (G20), pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi ranking yang ketiga.
“Ini yang patut kita syukuri dan yang sering kita lupakan. Nomor 3, di bawah India dan China, baru Indonesia. Sehingga rasa optimisme ini harus terus kita kembangkan, jangan sampai kita itu selalu berada pada posisi kelihatan tertekan,” kata Presiden Jokowi pada Pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2019 di Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11) pagi.
Menurut Presiden, semua negara sekarang ini tertekan oleh kondisi eksternal, pertumbuhan ekonomi global, perang dagang yang tidak semakin jelas, masalah-masalah yang ada di Amerika Latin, masalah Brexit, masalah-masalah yang ada di Timur Tengah, di dekat Indonesia ada masalah Hong Kong yang enggak selesai-selesai.
Tapi, Presiden meyakini, kalau berkonsentrasi menghadapi tantangan-tantangan internal, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin baik. Pertumbuhan ekonomi tahun ini, diakui Presiden, mungkin masih berada 5,04% atau 5,05%. Sementara tahun depan, lanjut Presiden, dengan kondisi ekonomi global yang menurut Bank Dunia, menurut IMF juga kemungkinan bisa turun lagi karena persoalan-persoalan yang ada belum bisa diselesaikan.
Presiden Jokowi setuju fiskal memang harus prudent, karena APBN itu hanya mempengaruhi kurang lebih 14% dari ekonomi yang dimiliki. “Artinya apa? 86% baik yang itu namanya perputaran uang, baik itu yang namanya ekonomi itu berada di sektor swasta yang didalamnya termasuk BUMN. Artinya apa? APBN itu hanya memacu, memicu, men-trigger, menstimulasi agar ekonomi kita bisa bergerak. Tetapi 86% yang menentukan adalah swasta dan BUMN,” jelas Presiden Jokowi.
Sementara terkait rasio defisit kita terhadap PDB, menurut Presiden, pemerintah juga sangat hati-hati kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Tahun ini di dalam APBN, sambung Presiden, pemerintah memasang angka di 1,9 tetapi mungkin nanti jatuhnya di angka 2 lebih sedikit.
“Tahun depan kita memasang di angka 1,7 tetapi mungkin juga bergerak, tetapi paling tidak itu masih semuanya masih prudent di bawah angka 3 atau 2,5,” ujar Presiden.
Kemudian inflasi, menurut Presiden, selama 5 tahun ini dapat dijaga pada posisi kurang lebih di angka 3,5 persen. Sebelumnya, sambung Presiden, kalau dilihat 8 atau 9 persen angka inflasi Indonesia. “Ini terus harus kita jaga bersama-sama, terutama di Bank Indonesia dalam menjaga inflasi ini,” tutur Presiden Jokowi.
Kemudian tingkat kemiskinan, menurut Presiden, ini tantangan besar. Angka kemiskinan, menurut Presiden, 5 tahun yang lalu berada di angka 11,2 kemudian bisa turun sekarang ini pada angka kurang lebih 9,4-9,6.
Sedangkan tingkat ketimpangan, gini rasio, juga bisa kita stop dan kita turunkan meskipun juga tidak bisa drastis. Presiden Jokowi menyampaikan, dari angka 0,408 di 2015 bisa kita turunkan berada pada angka 0,38.
“Ini terus akan kita jaga agar berkurang, berkurang, berkurang ketimpangan kita,” kata Presiden Jokowi.
Program 5 Tahun Ke Depan
Untuk 5 (lima) tahun ke depan, menurut Presiden, prioritas pertama yang dikerjakan pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ia mengingatkan, ini adalah hal yang paling sulit, tidak gampang menyelesaikan memperbaiki masalah SDM ini.
Setelah 5 tahun yang lalu bekerja keras fokus di pembangunan infrastruktur dan pada 5 tahun ke depan tetap dilanjutkan, menurut Presiden, fokusnya adalah di pembangunan sumber daya manusia melanjutkan pembangunan infrastruktur, kemudian penyederhanaan regulasi yang nantinya akan dikerjakan dengan omnibus law, kemudian penyederhanaan birokrasi, dan yang terakhir adalah transformasi ekonomi.
Yang terberat di bidang pembangunan sumber daya manusia sesuai laporan dari Bank Dunia, menurut Presiden, adalah 54% dari pekerja dulunya adalah balita yang mengalami stunting.
“Ini sebuah angka yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu, stunting menjadi program prioritas kita dalam pembangunan sumber daya manusia,” kata Presiden seraya menambahkan prevalensi stunting anak balita kita masih tinggi. Dulu waktu pemerintah masuk, berada pada angka 37, Selama 5 tahun bisa kita turunkan menjadi kurang lebih 27%. Pemerintah, lanjut Presiden, menargetkan Tapi 5 tahun ke depan angka prevalensi stunting berada pada 19%.
“Bukan 19% tapi 14% karena ini kalau dikerjakan secara fokus angka itu bukan sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan. Tetapi memang perlu kerja keras dan fokus, detail untuk menajam, menusuk pada masalah-masalah yang memang harus kita kerjakan,” jelas Presiden Jokowi.
Kemudian ini yang berpuluh tahun tidak pernah bisa diselesaikan adalah agenda dalam menurunkan current account deficit. Tidak pernah selesai. Tetapi Presiden meyakini dengan transformasi ekonomi yang dikerjakan, pemerintah akan bisa menyelesaikan ini dalam waktu 3, maksimal 4 tahun.
Frame work untuk untuk transformasi ekonomi dalam rangka menyelesaikan current account deficit, menurut Presiden, selalu bertahun-tahun ketergantungan yang namanya komoditas, baik itu quantity-nya maupun harganya. Harga komoditas, lanjut Presiden, selalu membayangi ekonomi karena turunnya harga komoditas pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, Kemudian impor yang besar atas energi, terutama minyak dan gas, kemudian barang-barang modal dan bahan baku.
Sebetulnya, menurut Presiden, barang-barang modal dan bahan baku juga enggak ada masalah kalau itu dipakai lagi untuk dikeluarkan sebagai barang-barang ekspor, produk-produk ekspor. Tetapi banyak juga, sambung Presiden, dari bahan baku atau barang modal ini kemudian masuk untuk konsumsi domestik, sehingga mempengaruhi defisit transaksi berjalan yang juga mempengaruhi volatilitas dari rupiah dan pertumbuhan ekonomi.
“Oleh sebab itu, ke depan kita memiliki agenda besar yaitu meningkatkan ekspor dan produk substitusi impor. Dua hal ini yang menjadi agenda yang berkaitan dengan ekspor, dengan impor,” tegas Presiden Jokowi.
Kemudian, lanjut Presiden, pemerintah akan menarik devisa sebanyak-banyaknya. Ini nanti akan dilakukan lewat pengembangan destinasi wisata, dan tentu saja tugas besar dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) adalah menarik investasi langsung atau FDI yang ini juga bukan sesuatu yang gampang karena semua negara sekarang ini berbondong-bondong ingin menarik FDI supaya masuk ke negara masing-masing.
Saat menghadiri Pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2019 itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (FID/OJI/ES)
