Pidato Kenegaraan, Presiden Jokowi Sampaikan Langkah-Langkah Pemerintah Penuhi Janji Kemerdekaan

Guna memenuhi janji kemerdekaan, pemerintah dituntut bekerja lebih fokus. Untuk itulah, pada tahun pertama Kabinet Kerja, Pemerintah telah meletakkan pondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian dan meletakkan kembali paradigma Indonesia Sentris.

Pada tahun kedua, Pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumberdaya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Selain itu, juga melakukan percepatan deregulasi ekonomi dengan mengeluarkan beberapa paket Kebijakan Ekonomi.

Pada tahun ketiga,  lanjut Presiden, Pemerintah bergerak lebih maju lagi, fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. “Tahun 2017 ini adalah tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden Jokowi  dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia  Tahun 2017, pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8) siang.

Ditegaskan Presiden yang dalam kesempatan itu didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Pemerintah ingin seluruh rakyat Indonesia, di seluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata.

“Kita ingin para petani, nelayan, buruh,ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, POLRI, pers, budayawan, mahasiswa dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, sejahtera bersama,” ujar Presiden Jokowi seraya menambahkan, Pemerintah tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang.

Inilah, kata Presiden, janji kemerdekaan yang harus segera diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia.

“Kesanalah kita bergerak. Dalam tiga tahun terakhir ini, Pemerintah fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan dan mengurangi pengangguran,” terang Presiden.

Hasilnya, ungkap Presiden Jokowi, tingkat kemiskinan di Indonesia turun, dari 28,59 juta orang pada Maret tahun 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret tahun 2017. Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 di bulan Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414.

Angka inflasi kita juga terkendali di tingkat 2,60 persen dari bulan Januari hingga Juli tahun 2017. Bahkan di bulan Mei 2017, yaitu menjelang bulan puasa, tercatat inflasi kita hanya sebesar 0,39 persen.

Pertumbuhan ekonomi juga terus dijaga agar berkualitas dan berkeadilan. “Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5 persen per tahun pada periode 2014-2016, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden.

Oleh sebab itu, menurut Presiden Jokowi, pembangunan yang dijalankan bersama bukan hanya untuk yang tinggal di kota-kota tapi untuk seluruh anak bangsa, baik yang tinggal di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan.

“Kita ingin rakyat di perbatasan menjadi bangga menjadi bagian dari Warga Negara Republik Indonesia. Kita ingin rakyat-rakyat di perbatasan merasakan kehadiran Negara melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Motaain dan Motamasin-NTT, Skouw-Papua, Entikong-Kalimantan Barat, Aruk-Kalimantan Barat, dan Nanga Badau-Kalimantan Barat,” tegas Presiden seraya menambahkan, PLBN adalah beranda terdepan Indonesia yang diharapkan memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru sehingga pembangunan menjadi lebih merata di seluruh pelosok negeri.

Untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan desa, lanjut Presiden Jokowi, Pemerintah meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Ia menyebutkan, melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar seperti jaringan air minum sampai ke rumah-rumah warga.

Pemerintah juga mendorong pergerakan ekonomi daerah dengan peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan mendukung irigasi pertanian. Komitmen pemerataan ekonomi ini, menurut Presiden, juga diwujudkan melalui peningkatan Dana Desa, yang pada tahun 2017 ini besarnya Rp 60 trilliun. “Dengan dana desa ini,  Pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa,” ujarnya.

Dalam mendukung pemerataan, Pemerintah mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 92 persen pada bulan Maret tahun 2017. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk menyampaikan ucapan selamat kepada warga Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, setelah 72 tahun merdeka, sekarang akhirnya mereka bisa menikmati layanan listrik.

“Selamat juga untuk warga desa-desa lain di seluruh Tanah Air, yang tahun 2017 ini bisa menikmati layanan listrik,” sambung Presiden.

Presiden Jokowi menegaskan, keinginan untuk melakukan pemerataan yang berkeadilan bukanlah sekedar slogan, tapi harus betul-betul diwujudkan secara konkret. Ia menunjuk contoh, bertahun-tahun warga di Tanah Papua harus membeli BBM dengan harga sangat mahal, harganya berpuluh-puluh kali lipat dengan harga yang dibeli di pulau Jawa atau Sumatera. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan BBM satu harga, sehingga saudara-saudara kita di Tanah Papua menikmati harga yang sama dengan harga di Jawa dan daerah lain di Indonesia.

Sertifikasi dan Redistribusi Lahan

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyinggug mengenai urusan sertifikasi lahan untuk rakyat yang belum tuntas-tuntas juga setelah 72 tahun Indonesia merdeka. Akibatnya, terjadi sengketa lahan baik antar warga, antara warga dengan korporasi atau bahkan antara warga dengan pemerintah. Karena itu, lanjut Presiden, melalui Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pemerintah melakukan percepatan sertifikasi lahan yang sekarang sudah mencapai 250 ribu bidang.

Ditambahkan Presiden, Pemerintah juga sedang menjalankan redistribusi tanah untuk masyarakat, dan sudah memberikan 707 ribu hektar kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola secara produktif. Selain itu, juga sedang dijalankan Program Perhutanan Sosial sehingga rakyat di lapisan 40 persen terbawah mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan bagi kesejahteraan mereka.

Selain itu, lanjut Presiden, Pemerintah juga terus melanjutkan program-program kerakyatan yang sudah dijalankan sejak tahun pertama Kabinet Kerja, utamanya Program Keluarga Harapan (PKH),Program Perlindungan Nelayan, Program Percepatan Pembangunan Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Sementara untuk bisa menjangkau 40 persen lapisan terbawah, menurut Presiden, Pemerintah melakukan reformasi kebijakan sehingga subsidi betul-betul lebih tepat sasaran. “Pemerintah secara bertahap mensinergikan antar program bantuan sosial serta melakukan pengalihan Beras Sejahtera (Rastra) secara bertahap menjadi bantuan pangan non-tunai. Selain itu, keberpihakan pada 40 persen lapisan terbawah juga dilakukan melalui penguatan program-program perlindungan sosial dan perluasan cakupan penerima manfaat,” ungkap Presiden.

Sementara untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, lanjut Presiden, Pemerintah juga terus berusaha menekan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang sekarang ini suku bunga bisa di angka 9 persen. Pemerintah berharap Rp 94,4 triliun KUR yang sudah disalurkan di tahun 2016 dapat ikut mengangkat kesejahteraan sektor UMKM.

“Dengan akses permodalan yang lebih mudah itu, maka kita berharap bisa menggerakkan ekonomi rakyat terutama kalangan pedagang-pedagang kecil,” kata Presiden seraya menambahkan, selain mempermudah akses permodalan, pemerintah juga melakukan revitalisasi pasar sehingga para pedagang bisa berdagang dengan nyaman dan tidak kalah bersaing dengan pasar-pasar modern.

Pembangunan Manusia

Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa membangun Indonesia adalah membangun manusia Indonesia. Ia bersyukur, kerja bersama kita selama ini dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia telah menuai hasil yang menggembirakan.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bergerak naik dari negara kategori medium high development menjadi negara dalam kategori high human development, dengan angka IPM naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 tahun 2016,” ungkap Presiden Jokowi.

Kenaikan IPM tersebut, menurut Presiden, tidak terlepas dari kerja bersama kita dalam meningkatkan cakupan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak balita dan ibu hamil.

Presiden meyakinkan, bahwa pembangunan sumberdaya manusia akan terus berlanjut. Ia menegaskan, Pemerintah bukan hanya berkonsentrasi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis, menekan angka stunting, tapi juga menyiapkan generasi muda yang berkualitas, yang terampil dan siap untuk berkompetisi.

Untuk itu, lanjut Presiden, Pemerintah menginisiasi peningkatan kompetensi tenaga kerja, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. “Kita terus memperbanyak dan memperkuat pendidikan SMK dan Politeknik yang harus memiliki keterkaitan dengan dunia industri,” kata Presiden seraya menambahkan, semuanya dilakukan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang handal dan tangguh.

Kepala Negara menegaskan, pembangunan manusia serta infrastruktur sosial berjalan beriringan dengan percepatan pembangunan infrastruktur fisik. Agar anak-anak kita bisa belajar dengan baik, lanjut Presiden. maka pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terus ditingkatkan.

Ia menyebutkan, seiring dengan penyiapan sumberdaya manusia Indonesia, Pemerintah juga membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru, kawasan-kawasan industri baru di Luar Jawa seperti Kawasan Industri Sei Mangkei di Sumatera Utara dan Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah. Pengembangan kawasan industri itu didukung oleh pembangunan infrastruktur transportasi untuk memperlancar konektivitas yang menghubungkan setiap jengkal wilayah Nusantara.

“Kita juga ingin seluruh wilayah Indonesia terhubung baik melalui udara, laut maupun darat. Untuk itu, kita membangun bandara perintis, pelabuhan, jalan paralel perbatasan di Kawasan Perbatasan Wilayah Kalimantan Timur, jalan lintas perbatasan di Papua, dan jalan sabuk perbatasan di Provinsi NTT,” papar Presiden Jokowi.

Sementara untuk di kawasan pinggiran yang tidak akan bisa bergerak dengan cepat apabila tidak ada tenaga listrik dan prasarana telekomunikasi, Pemerintah terus mendorong pembangunan energi listrik di 31 lokasi prioritas, dan meneruskan pembangunan berbagai Base Transceiver Station (BTS)sehingga kecamatan-kecamatan di perbatasan dan garis perbatasan NKRI dapat mengakses telepon dan informasi.

Sidang bersama DPD RI – DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPD-R Oesman Sapta itu dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan itu dan juga dihadiri oleh para Ketua, Wakil Ketua, dan anggota lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Boediono, Shinta Nuriyah Wahid, dan Karlina Umar Wirahadikusuma. (DND/FID/RMI/RAH/JAY/ES)