Pimpin Ratas, Presiden Jokowi Minta Proyek LRT Jakarta dan Palembang Selesai 2018

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 6 Februari 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 29.504 Kali

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas perkembangan pembangunan LRT, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1) siang. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai perkembangan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Jakarta maupun di Palembang, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/1) siang.

Menurut Presiden, perkembangan pembangunan LRT itu perlu terus dirapatkan, karena apapun setiap pembangunan infrastruktur harus dicek terus, cek terus, dan dicek lagi. “Apa yang menjadi hambatan, kendala yang ada di lapangan, apakah terkait dengan pembebasan lahan, apakah terkait dengan pembiayaan, ataupun tata ruang, sampai soal mengenai infrastruktur pendukung, dan segera dicarikan jalan keluarnya,” tuturnya.

Yang kedua, lanjut Presiden, Indonesia memang belum mempunyai pengalaman di bidang ini, baik dalam pembangunan LRT, pembangunan MRT (Mass Rapid Transit), maupun pembangunan kereta api cepat. Sehingga diharapkan dari pembangunan yang pertama ini, baik MRT, LRT, maupun kereta api cepat, bisa dipakai sebagai sebuah pembelajaran alih teknologi, sehingga bermanfaat untuk langkah-langkah ke depan.

Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa pembangunan LRT bersifat lintas kementerian dan daerah. Oleh karena itu, perlu sinergi dan kerja sama dengan lintas kementerian dan daerah. “Ini bisa dijadikan sebagai model kerja sama yang dapat diterapkan di kota-kota yang lainnya,” ujarnya.

Melalui ratas, Presiden ingin memastikan bahwa pembangunan LRT ini bisa selesai tepat waktu, yaitu tahun 2018 atau maju sedikit masuk ke 2019. Hal ini, karena pada 2018, Indonesia akan memiliki perhelatan olahraga berkelas internasional, Asian Games 2018 yang akan datang.

Rapat Terbatas dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri  BUMN Rini Soemarno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Kepala BPKP, Dirut Adhi Karya, Dirut Waskita Karya, Dirut Jakarta Propertindo, Dirut PT KAI, dan pejabat lainnya. (SM/FID/ES)

 

Berita Terbaru