Pimpin Ratas, Presiden Minta Laporan Audit Teknis Kompleks Hambalang

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 2 Mei 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 20.318 Kali
Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin ratas mengenai Kompleks Hambalang dan Renovasi GBK, Senin (2/5), di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin ratas mengenai Kompleks Hambalang dan Renovasi GBK, Senin (2/5), di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Joko Widodo), Senin (2/5) sore, di Kantor Presiden, Jakarta, memimpin Rapat Terbatas untuk membahas laporan mengenai audit teknis kelanjutan proyek Komplek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Mengawali ratas, Presiden Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PU Pera) Basuki Hadimuljono untuk memaparkan hasil audit teknis mengenai aset negara yang saat ini terlantar tersebut.

“Saya ingin mendengarkan laporan hasil audit teknis Komplek Hambalang. Saya persilakan Menteri PU atau yang lain,” ujar Presiden.

Hasil audit yang dipaparkan oleh Kementerian PU Pera tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan apakah pembangunan Komplek P3SON akan dilanjutkan atau tidak.

Presiden Joko Widodo, 18 Maret yang lalu melakukan sidak ke Kompleks P3SON Hambalang. Sebagai kelanjutan, 30 Maret 2016, Presiden menggelar Rapat Terbatas membahas kelanjutan pembangunan kompleks tersebut. Dalam ratas itu, Pesiden menugaskan Menteri PU dan Perumahan Rakyat untuk melakukan audit teknis terkait rencana rekonstruksi dan pemanfaatan komplek Hambalang. Audit teknis diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan struktur bangunan, mengetahui stabilitas tanah serta tata salir komplek Hambalang. Selain audit teknis, Presiden dalam ratas tanggal 30 Maret 2016, juga menginstruksikan dilakukan audit hukum dan audit keuangan.

Hadir dalam rapat kali ini antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (FID/DND/ES)

Berita Terbaru