Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi Bahas APBN-P 2015

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 19 Januari 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 127.004 Kali
Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna membahas APBN-P 2015, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/1)

Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna membahas APBN-P 2015, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Senin (19/1) siang, di kantor Presiden, Jakarta,  memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2015.

Tidak ada kata pengantar dari Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna ini. Presiden hanya meminta agar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro segera menyampaikan presentasinya terkait dengan APBN-P 2015.

Selain dihadiri oleh seluruh menteri Kabinet Kerja, Sidang Kabinet Paripurna ini juga dihadiri oleh Panglima TNI Jendral Moeldoko, PLT. Kapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Kepala BKPM Franky Sibarani.

Defisit Jadi 1,9 Persen

Sebagaimana diberitakan sebelumnya draft RAPBN-P 2015 telah diserahkan oleh Menteri Keuangan Sumantri Brodjonegoro kepada pimpinan DPR pada Jumat (9/1) lalu.

Dalam draft APBN-P 2015 itu, pemerintah menurunkan defisit anggaran dari 2,2 persen menjadi 1,9 persen. Tapi di sisi lain, belanja infrastruktur meningkat tajam dari Rp190 triliun menjadi Rp290 triliun. Adapun penerimaan pajak, meningkat dari Rp1.200 menjadi Rp1.300 triliun.

Menurut Menteri Keuangan, kenaikan belanja infrastruktur sebesar Rp 100 triliun itu dialokasikan pada tiga kementerian prioritas, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian.

“Tujuan penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur itu untuk meratakan pembangunan, juga untuk mewujudkan swasembada pangan,” kata Bambang.

Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan modal kepada BUMN-BUMN agar bisa mengerjakan projek infrastruktur. “Modal BUMN ditambah agar lebih bisa membiayai infrastruktur, naik 100 triliun,” ujar Bambang. (Humas Setkab/Wid/ES)

Berita Terbaru