PM Malaysia Sebut Positif Pembicaraan Bilateral Dengan Presiden Jokowi

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 6 Februari 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 55.563 Kali
Suasana pembicaraan bilateral delegasi pemerintah RI dan pemerintah Malaysia, di Putrajaya, Malaysia, Jumat (6/2)

Suasana pembicaraan bilateral delegasi pemerintah RI dan pemerintah Malaysia, di Putrajaya, Malaysia, Jumat (6/2)

Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak menilai positif, pembicaraan bilateral delegasi Malaysia yang dipimpinnya dengan delegasi pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Perdana Building, Putrajaya, Malaysia, Jumat (6/2).

Najib menunjuk contoh pembicaraan mengenai batas maritim kedua negara yang sudah berlangsung 26 kali. “Belum menunjukkan hasil, tapi memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Oleh karena itu, kami berdua bersetuju untuk meneruskan usaha penyelesaian perbatasan maritim ini,” kata Najib dalam konperensi pers bersama Presiden Jokowi.

Menurut Najib, ia dan Presiden Jokowi sepakat masalah kemaritiman ini akan diselesaikan dengan membentuk tim tehnical meeting, pertemuan selanjutnya, dan pertemuan selanjutnya  untuk menyelesaikan masalah ini akan dilaksanakan pada akhir bulan ini juga.

“Disamping itu kami setuju melantik utusan khusus di pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mengadakan perundingan untuk mencari solusi yang disepakati kedua negara,” tambah Najib.

Mengenai masalah nelayan, PM Najib mengakui jika masalah ini disinggung dalam pembicaraannya dengan Presiden Jokowi. “Kami setuju bahwa apa yang disepakati selama ini bahwa kalau nelayan memasuki wilayah antara Indonesia – Malaysia akan diusir pulang tidak dikenakan Undang-Undang, sebaliknya kalau mereka masuk ke dalam perairan Indonesia secara sahih kalau itu perairan Indonesia maka mereka bisa diambil tindakan,” ungkapnya.

Sementara terkait tenaga kerja, menurut Najib, ia dan Presiden Jokowi telah menyepakati sejumlah hal. Disebutkan Najib,  sekarang ini perjanjian yang telah ditandatangan di Bali ketika masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ternyata jalur resmi itu tidak digunakan, tidak sesaui yang diharapkan. Yang menggunakan jalur resmi itu, kata Najib hanya 4 ribu saja., sementara 5 ribu orang lain melewati jalur tidak resmi.

“Jadi kalau boleh pemerintah malaysia itu usulkan agar pemerintah Indonesia menggunakan satu jalur saja. ? Dengan adanya jalur itu kita semua bisa pastikan tenaga kerja itu mendapat pelatihan yanhg cukup dan perlindungan pada saat mereka bekerja,” kata Najib.

Pemerintah Malaysia, lanjut Najib, juga sepakat atas permohonan pemerintah Indonesia untuk membuka sekolah bagi keluarga-keluarga pekerja Indonesia di Sabah. Ia menyebutkan, saat ini sudah ada 50 buah sekolah Indonesia di Sabah.

“Pemerintah kerajaan negeri Sarawak memberikan ijin pembukaan sekolah-sekolah baru di sana,” kata Najib seraya menyebutkan, hal itu sesuai yang ditetapkan oleh badan dunia UNESCOn bahwa pemenuhan hak pendidikan sifatnya universal, yang tidak boleh kita nafikan.

Kerjasama dalam bidang ekonomi, menurut PM Malaysia Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak, Presiden Jokowi dan dirinya setuju bahwa hubungan perdagangan perlu terus dikembangkan walaupun sasaran 30 juta dollar AS sulit dicapai. Namun dalam tahun ini, diharapkan bisa tercapai 45 juta dollar AS.

Zona Waktu Bersama

Dalam kesempatan itu PM Najib juga menyampaikan, bahwa pembicaraannya dengan Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai kemungkinan membuat zona waktu bersama dengan semua ibu kota di negara-negara Asean.

“Kami ingin membcrakan masalah ini dengan serius semoga ada kata sepakat, agar terjalin solidaritas sesama negara-negara anggota Asean. ?Kedua, bisa memudahkan integrasi dalam hal perdagangan di kawasan Asean,” ungkap Najib tanpa menyinggung reaksi Presiden Jokowi terkait masalah tersebut. (EN/ES)

Berita Terbaru