Pola Tumpang Sari, Pemerintah Siapkan 267 Hektar Lahan Perhutani Untuk Tanaman Pangan

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 11 Maret 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 25.163 Kali
Menko Perekonomian Sofyan Jalil didampingi Menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan memberikan penjelasan hasil Ratas Optimalisasi Lahan Perhutani, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3)

Menko Perekonomian Sofyan Jalil didampingi Menteri Lingkunga Hidup dan Kehutanan memberikan penjelasan hasil Ratas Optimalisasi Lahan Perhutani, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengundang Perum Perhutani, Gubernur Jawa Tengah dan juga Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.untuk melakukan banyak riset tentang pemanfaatan kawasan hutan, terutama di Jawa.

“Intinya adalah bagaimana memanfaatkan lebih baik kawasan hutan yang diprakarsai oleh Perhutani dalam rangka meningkatkan produk-produk pertanian, terutama padi, jagung, dan kedelai,” kata Menko Perekonomian Sofyan Jalil kepada wartawan seusai mengikuti rapat terbatas tentang optimalisasi lahan Perhutani, di kantor Presiden, Jakarta. Rabu (11/3) sore.

Menurut Menko Perekonomian, kesimpulannya adalah, Presiden mengatakan ada regulasi-regulasi yang harus disesuaikan, dan ada pemberian pupuk, benih, Alat Mesin Pertanian (alsintan), supaya ide pemanfaatan lebih efektif kawasan perhutani untuk mendukung pertanian, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di sekitar hutan. Karena itu, Presiden menekankan, yang terpenting adalah kepentingan rakyat di kawasan hutan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang mendampingi Menko Perekonomian Sofyan Jalil menambah, target lahan perhutani yang akan dioptimalisasi adalah 267 hektar, yang terdiri dari 100 ribu hektar untuk tanaman padi, da 167 ribu hektar untuk tanaman jagung dalam satu tahun di seluruh lahan Perhutani.  “Tadi, Presiden mengatakan, kita akan memulainya di 2016,” ujarya.

Karena itu, menurut Siti Nurbaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan penyesuaian-penyesuaian Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perhutani, PP No. 24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan.

“Juga ada beberapa infrastruktur kita yang ada di Perhutani, yang kalau mau kita gunakan harus ditukar. Kebayang tidak Pak Gubernur harus menukar hutan 1 hektar di Pulau Jawa. Itu agak berat, dan terkadang harus dua kali lipat tergantung lokasinya,” ungkap Siti.

Karena itu, lanjut Menteri LH dan Kehutanan, pihakya akan melakukan penyesuaikan, modelnya bukan lagi tukar-menukar, tetapi pinjam-pakai dengan kewajiban penghijauan. “Jadi lebih hijau, lebih lunak. Jadi PP-PP ini akan kita sesuaikan menyongsong pelaksanaan oleh Perhutani, dengan pilot project intensifnya di Jawa Tengah 30 ribu hektar,” terang Sit.

Menurut Menteri LH dan Kehutanan itu juga menyampaika, bahwa Presiden Jokowi sebelum mengakhiri rapat berpesan, ia tidak mau lagi melihat di desa-desa di sekitar hutan Perhutani itu miskin.

“Jadi saya kira sebagai pelaksana, kami menangkap bahwa kita harus orientasikan itu semata-mata untuk rakyat. Jadi tidak boleh Perhutani yang dapat keuntungan dari subsidi-subsidi itu,” tegas Siti.

Dilebarkan

Sementara itu Dirut Perhutani Mustofa Iskandar, Perhutai akan menggunakan pola tumpang sari di atas lahan-lahanya yang dikonservasikan untuk mendukung tanaman pangan.

“Kami menyiapkan satu zona bernama zona adaptif. Jadi, jarak tanam antara pohon-pohon jati itu kita lebarkan. Kalau biasanya 3×3 m, kita lebarkan menjadi 8×2, bahkan mungkin 6×2 m atau 10x2m. Sehingga petani hutan bisa lebih multi years untuk menanam tanaman pertanian di sela-sela tanaman hutan,” jelas Mustofa.

Ia juga menambahkan, dalam rangka meningkatkan produktivitas padi, dan jagung, pemerintah akan memberikan subsidi pupuk kepada petani hutan, benih unggul, dan juga bantuan alat-alat mekanisasi.

Pada kesempatan ini juga saya sampaikan, bahwa Perhutani siap menjadi off taker terhadap produk-produk yang dihasilkan dari tanaman tumpang sari, baik jagung maupun kedelai.

 

 (Humas Setkab)

Berita Terbaru