Politik TNI Adalah Politik Negara, Presiden Jokowi Minta Anggota Babinsa Jaga Netralitas

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 17 Juli 2018
Kategori: Berita
Dibaca: 11.156 Kali
Presiden Jokowi saat menghadiri apel Babinsa se-Indonesia, di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Selasa (17/7). (Foto: Humas/Oji)

Presiden Jokowi saat menghadiri apel Babinsa se-Indonesia, di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Selasa (17/7). (Foto: Humas/Oji)

Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk menjaga netralitas. Ia mengingatkan sesuai undang-undang, politik TNI adalah politik negara, bukan politik praktis.

“Artinya, bahwa harus dipastikan proses demokrasi itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan berjalan dengan damai,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri apel Babinsa se-Indonesia, di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, Lapangan Udara (Lanud) Husein Sastranegara, Bandung, Selasa (17/7) siang. 

Politik negara itu, menurut Presiden, adalah kesetiaan kepada negara, seperti yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. “Kesetiaan kepada negara-negara itu kepada siapa? Ya rakyat. Siapa lagi? Ya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah NKRI, kemudian pemerintah yang sah,” tegasnya.

Presiden menjelaskan, politik negara itu adalah kesetiaan kepada rakyat dan wilayah NKRI serta pemerintah yang sah. “Sekali lagi, ini undang-undang. Dan untuk memastikan proses demokrasi berjalan aman dan damai, sekali lagi TNI dan Polri harus bersikap netral,” ujarnya.

Dengan bersikap netral, menurut Presiden, TNI akan dapat lebih mudah merangkul setiap elemen masyarakat dan menciptakan kerja sama dalam menjaga situasi agar tetap kondusif

Selain itu, dengan netralitas yang ditunjukkan oleh TNI dan Polri, lanjut Presiden, masyarakat akan yakin bahwa TNI dan Polri benar-benar profesional menjalankan tugasnya.

“Karena sekarang ini kepercayaan publik, kepercayaan  rakyat, kepercayaan masyarakat terhadap TNI itu berada pada posisi yang paling tinggi, paling tinggi, saya ulangi paling tinggi. Jangan sampai dirusak kepercayaan itu oleh tindakan-tindakan yang menjadikan masyarakat tidak percaya sehingga menurunkan kepercayaan,” pinta Presiden seraya menegaskan, bahwa kepercayaan itu tidak bisa dinilai dengan uang. (DNS/ES)

Berita Terbaru