Pimpin Rapat Terbatas di Istana, Presiden Prabowo Bahas Langkah Strategis Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025. (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025. Dalam rapat ini pembahasan berfokus pada sejumlah langkah strategis pemerintah dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat.
“Hari ini, Bapak Presiden mengundang rapat terbatas bidang pemberdayaan masyarakat. Beberapa poin yang dihasilkan, salah satu yang paling pokok adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya apa? Pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam penanggulangan kemiskinan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar dalam keterangannya usai mengikuti rapat.
Menurut Muhaimin, pada rapat tersebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemanfaatan seluruh fasilitas milik pemerintah untuk mendukung tumbuhnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu langkah nyatanya yakni implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengamanatkan agar 30 persen dari fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area digunakan untuk mendukung UMKM.
“Kita juga akan menjalankan Pasar 1001 Malam di mana fasilitas punya negara yang idle dan memiliki posisi strategis akan diserahkan ke UMKM untuk dikelola supaya ada display dan eksibisi serta pemasaran yang efektif buat UMKM kita,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah akan terus berupaya untuk mewujudkan penguatan kemandirian petani melalui kepemilikan alat dan lahan produksi. Menko PM menyampaikan bahwa pemerintah akan memprioritaskan penyediaan tanah bagi masyarakat di kelompok desil 1 dan 2 sebagai bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi.
“Kita akan dorong terbangunnya kepemilikan alat produksi kepada para petani dengan membagikan tanah-tanah untuk masyarakat desil 1 dengan teknis segera dimatangkan,” lanjutnya.
Di samping itu, pembatasan impor barang bekas, terutama pakaian, yang dinilai merugikan turut dibahas dalam rapat tersebut. Sementara itu, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Presiden bersama jajaran menteri kabinet juga membahas terkait beasiswa dan pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin bekerja ke luar negeri.
“Para lulusan SMA dan SMK yang mau ke luar negeri dipersiapkan beasiswa khusus. Insyaallah akan disiapkan 12 triliun untuk pelatihan dan peningkatan mutu bahasa para calon-calon tenaga kerja yang bekerja dengan pasar luar negeri,” tandasnya. (BPMI Setpres)
