Presiden Instruksi Jajarannya Siapkan Kebutuhan Gula Nasional
Presiden Jokowi memimpin Ratas mengenai tatanan kebijakan gula nasional, Rabu (20/07/2022), di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran terkait untuk mempersiapkan kebutuhan gula nasional dengan baik. Hal ini karena komoditas gula merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang berpengaruh terhadap inflasi serta terpengaruh dengan terjadinya berbagai disrupsi dan pengurangan importasi gula dari negara-negara lain.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai tatanan kebijakan gula nasional yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, Rabu (20/07/2022), di Istana Merdeka, Jakarta.
“Bapak Presiden mengharapkan dalam waktu yang sangat cepat, ada langkah-langkah bersama antara kementerian baik (Kementerian) Pertanian, (Kementerian) BUMN, (Kementerian) Perdagangan, (Kementerian) Perindustrian untuk mencoba mempersiapkan berbagai hal, minimal mempersiapkan kebutuhan gula nasional kita secara baik,” kata Syahrul.
Mentan menyampaikan, kebutuhan gula nasional secara umum adalah 7,3 juta ton, sementara gula konsumsi 3,2 juta ton dan gula industri 4,1 juta ton. Sementara produksi gula nasional masih sangat rendah, yaitu 2,35 juta ton.
“Bapak Presiden minta agar langkah untuk memperkuat gula konsumsi harus dilakukan, berarti ada 850 ribu ton untuk dipersiapkan. Saya mendapatkan perintah bersama menteri lain, Menteri BUMN lebih khusus, untuk mempersiapkan baik rawat ratun dari tebu maupun bongkar ratun. Artinya, ada lahan-lahan intensifikasi dan lahan-lahan ekstensifikasi yang harus digarap secara bersamaan,” ujarnya.
Syahrul mengungkapkan, Kepala Negara terus memonitor secara berkala mengenai masalah pangan. Presiden pun menginstruksikan kementerian terkait untuk dapat memberikan dukungan dalam memperkuat kebutuhan gula konsumsi nasional.
“Menteri BUMN diberikan arahan untuk mulai dari hulu sampai hilir terlibat dan menteri lain tentu saja sesuai dengan teknis kementerian atau tugas kementerian lain untuk memberikan dukungan agar Menteri BUMN bisa melangkah lebih cepat memperkuat kebutuhan-kebutuhan gula konsumsi kita khususnya dan secara bertahap akan masuk pada gula industri yang cukup besar itu,” pungkasnya. (FID/UN)
