Presiden Jokowi: Ada Penerima JKN KIS Yang Dibayar Pemerintah Rp624 Juta, Ada Juga Rp435 Juta
Presiden Jokowi berdialog dengan penerima JKN KIS, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5) siang. (Foto: Humas/Oji)
Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan para penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5) siang. Peserta tersebut merupakan perwakilan dari 92,2 juta peserta yang iuranannya ditanggung oleh pemerintah atau masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh APBN.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi berharap Kartu Indonesia Sehat yang sudah dipegang masyarakat tidak digunakan. Artinya, lanjut Presiden, masyarakat sehat semuanya.
Jangan senang menggunakan ini. Saya pun punya kartu enggak mau menggunakan, enggak enggak. Jangan digunakan ini, jangan digunakan, tutur Presiden Jokowi seraya menambahkan, kesehatan itu yang bagus memang preventif, pola makan diatur, olahraga rutin, dan tidur yang cukup tapi jangan kebanyakan.
Yang paling penting, menurut Presiden, hanya dua, rakyat itu kalau mau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan jangan dihambat. Yang kedua, menurut Presiden, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan juga jangan dipersulit.
Saya hanya minta itu saja kok. Jangan sampai nanti saya mengecek ke rumah sakit ada yang mengeluh karena dipersulit, karena dihambat. Itu yang saya ndak mau. Pasti akan saya kejar, kenapa dipersulit, kenapa dihambat. Saya cari pasti, ucap Presiden.
Presiden Jokowi mengaku mendapatkan beberapa angka yang dibayarkan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan kepada peserta. Ada satu orang dari Tanjungpinang, menurut Presiden yang dibayar oleh pemerintah, oleh BPJS Rp624 juta, dan ada yang di Jakarta Pusat Rp435 juta.
Ya dibayar, wong itu kewajiban kita. Kenapa? Ya agar rakyat jadi sehat kembali, tegas Presiden.
Bahkan di Jakarta, ungkap Presiden, ada yang Rp356 juta, juga dibayar. Jakarta memang mahal-mahal kalau sakit. Pak Gub? Emang Jakarta mahal, ujar Presiden Jokowi sembari melirik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hadir di acara tersebut.
Presiden juga menunjuk contoh lain, misalnya di Karanganyar, Jateng, ada yang lebih dari Rp1 miliar, tepatnya Rp1,098 miliar untuk sakit hemofilia.
Ya inilah, lanjut Presiden, tugas yang harus dikerjakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Tetapi Presiden Jokowi berharap rakyat, semuanya ini sehat.
Penghargaan
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyerahkan penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) di wilayah kerjanya. Penghargaan tersebut diberikan kepada 4 provinsi, 2 kabupaten, dan 2 kota, yaitu: 1. Provinsi DKI Jakarta; 2. Provinsi Papua Barat; 3. Provinsi Aceh; 4. Provinsi Gorontalo; 5. Kabupaten Badung; 6. Kabupaten Luwu Timur; 7. Kota Cirebon; dan 8. Kota Padang Panjang.
Hadir dalam acara ini Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, 131 orang perwakilan penerima manfaat JKN-KIS kategori penerima bantuan iuran, gubernur, bupati, dan wali kota. (DNA/ES)
