Presiden Jokowi Ajak Pimpinan Pondok Pesantren Terus Bangun Persatuan dan Persaudaraan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa betapa Indonesia adalah negara besar. Negara yang memiliki 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote.
Ada 516 kabupaten/kota, 34 provinsi, dan yang lebih membuat orang lain kagum kita memiliki 714 suku dengan bahasa daerah yang berbeda beda, ada 1.100 lebih bahasa daerah.
Inilah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita bangsa indonesia. Betapa kita ini majemuk, bermacam macam, beraneka ragam. Berbeda agama, suku, bahasa daerah. Tapi sering kita lupa, kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada silaturahim dengan pimpinan Pondok Pesantren se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Ponpes Qamarul Huda Bagu, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah NTB, Kamis (19/10) malam.
Presiden mengajak kepada para pimpinan Pondok Pesantren untuk terus membangun persatuan, terus membangun persaudaraan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah bashariyah.
Presiden mengaku dalam konferensi internasional, summit, atau pertemuan pertemuan bilateral dengan negara manapun, dirinya sering menyampaikan betapa Indonesia ini sebagai negara Islam terbesar di dunia.
Biar pada ngerti, karena sebelumnya banyak yang tidak tahu. Yang terakhir saya sampaikan kepada Emir Qatar, Syeikh Tamim, bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau, beliau terkaget kaget, ungkap Presiden Jokowi.
Untuk itu, Kepala Negara kembali mengajak para pimpinan Pondok Pesantren se-NTB untuk bersama-sama menjaga kerukunan, menjaga persaudaran, dan terus melahirkan manusia manusia Indonesia yang unggul, pandai, dan berakhlak mulia.
Menurut Kepala Negara, dirinya ingin terus bersilaturahim dengan para pimpinan dan santri di pondok pesantren di NTB untuk bisa terus mendapatkan masukan-masukan demi terwujudnya kedaulatan, kemandirian, kemakmuran, kesejahteraan, bangsa dan negara Indonesia.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi. (RAH/ES)