Presiden Jokowi Ajak PM Turnbull Wujudkan Kawasan ASEAN – Australia Yang Tangguh

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 8 September 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 24.870 Kali
Presiden Jokowi dalam rangkaian kegiatan mengikuti KTT ASEAN, di Vieantianne, Laos, Rabu (7/9) sore. (Foto: Laily/Setpres)

Presiden Jokowi dalam rangkaian kegiatan mengikuti KTT ASEAN, di Vientiane, Laos, Rabu (7/9) sore. (Foto: Laily/Setpres)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Perdana Menteri (PM) Australia Malcom Turnbull untuk mewujudkan kawasan ASEAN dan Australia sebagai kawasan yang dinamakan resilient region atau kawasan yang tangguh. Ajakan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Konferensi Tinggi Tinggi (KTT) ASEAN – Australia, di National Convention Centre (NCC), Vientiane, Laos, Rabu (7/9) sore.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengutip pernyataan Presiden Jokowi kepada wartawan mengatakan, untuk mencapai kawasan yang tangguh tersebut maka diperlukan paling tidak 3 (tiga) hal. Pertama, adalah upaya atau kerja sama dalam memerangi Transnational Organized Crime atau TOC.

“Ada dua hal yang disebut oleh Presiden di dalam konteks TOC, pertama adalah memerangi ekstrimisme dan radikalisme, antara lain melalui kerja sama intelijen, kerja sama legislasi, kemudian pemberantasan ekstremisme dan terorisme itu sendiri, dan meningkatkan atau memperbanyak gerakan moderasi,” jelas Retno kepada wartawan, Rabu (7/9) malam.

Kemudian untuk narkoba, Presiden Jokowi mengaku memiliki perhatian yang sangat khusus terhadap narkoba ini. Ia menyebutkan, dirinya tidak mau bahwa anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda ASEAN hancur masa depannya karena narkoba. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama termasuk pengawasan di wilayah batas masing-masing dan juga kerja sama informasi intelijen.

Yang kedua, untuk mencapai satu resiliensi atau kawasan yang tangguh, menurut Menlu, Presiden Jokowi menegaskan diperlukan kerja sama atau perkuatan kerja sama di bidang maritim.

“Presiden mengatakan bahwa Samudera Pasifik dan Samudera Hindia adalah dua samudera yang mengikat atau menggabungkan antara ASEAN dengan Australia. Dua samudera tersebut harus dijaga keamanannya, dua samudera tersebut harus dikelola kesejahteraannya,” jelas Menlu mengutip Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengajak implementasi kerja sama maritim di dalam konteks East Asia Summit (EAS). Ia menyebutkan, Indonesia bersama Australia adalah negara pertama yang akan mengimplementasikan EAS melalui pertemuan mengenai keamanan maritim yang akan dilakukan di Indonesia pada bulan November tahun ini.

Indonesia bersama dengan Australia, lanjut Menlu Retno Marsudi, juga merupakan dua negara yang sangat aktif di dalam kerja sama maritim di dalam konteks Indian Ocean Rim Association (IORA), karena sekarang Indonesia menjadi Ketua IORA, sebelumnya adalah Australia.

“Kita masih tandem dengan Australia dalam terus menerus memajukan kerja sama maritim dalam konteks IORA dan tentunya Indonesia meminta dukungan Australia selama keketuaan Indonesia,” kata Retno.

Deklarasi KTT ASEAN – Australia

Menurut Menlu Retno Marsudi, KTT ASEAN – Australia telah menghasilkan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism.

“Saya tadi sempat melihat apa sih yang ada di dalam Joint Declaration tersebut, antara lain disinggung mengenai masalah peningkatan kerja sama di dalam konteks JCLEC (Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation). Jadi mengakui apa yang sudah dilakukan oleh JCLEC dalam konteks untuk memerangi terorisme,” jelas Retno.

Menurut Menlu, PM Australia Malcom Turnbull menyebut beberapa peran yang dilakukan oleh Indonesia yang memberikan kontribusi kontra terorisme.  “PM Turnbull sempat menyebut mengenai kontribusi Indonesia terhadap isu ini dua kali, kemudian kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dengan Australia sekali. Upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam upaya untuk deradikalisasi juga disebutkan di dalam pernyataan PM Turnbull,” papar Retno.

Bali Process, lanjut Menlu, juga disinggung, merupakan salah satu mekanisme yang diakui sangat bermanfaat di dalam mencegah atau dalam menangani masalah perdagangan manusia.

Ditambahkan Menlu, bahwa Australia juga mengusulkan pada tahun 2018 akan dilakukan Special Leader Summit. KTT yang akan dilakukan sekali dalam dua tahun ini, akan digelar pertama kali setelah ASEAN dan Australia memiliki strategic partnership pada tahun 2014. (EN/ES)

Berita Terbaru