Presiden Jokowi: ASEAN-India Harus Menjadi Penjaga Stabilitas dan Kemakmuran di Indo-Pasifik
Presiden Jokowi saat mengikuti KTT Ke-19 ASEAN-India di Hotel Sokha, Phnom Penh, Sabtu (12/11/2022). (Foto: BPMI Setpres/Kris)
Memperingati 30 tahun kemitraan ASEAN-India, Indonesia mendorong kemitraan ASEAN-India dapat difokuskan pada tiga hal yaitu menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang stabil, damai dan sejahtera, kerja sama kesehatan dan kerja sama di bidang pangan.
Hal tersebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sampaikan saat mengikuti KTT Ke-19 ASEAN-India di Hotel Sokha, Phnom Penh, Sabtu (12/11/2022). Dalam KTT tersebut hadir pemimpin ASEAN dan Wakil Presiden India Jagdeep Dhankhar.
“Indo-Pasifik adalah kawasan yang strategis, maka kawasan ini tidak luput dari rivalitas yang jika tidak dikelola dengan baik akan dapat menjadi konflik terbuka. ASEAN – India harus dapat menjadi guardian bagi stabilitas dan kemakmuran di Indo-Pasifik,” kata Presiden Jokowi.
Presiden mengingatkan, Indo-Pasifik harus diisi dengan kerja sama konkret, dan oleh karena itu, Indonesia mengundang India dalam Indo Pacific Infrastructure Forum yang akan diadakan tahun depan saat Indonesia menjadi ketua ASEAN.
“Kedua, kerja sama kesehatan termasuk kerja sama di bidang pengadaan bahan baku obat dan obat-obatan,” ujarnya.
Kepala Negara mengimbau jangan sampai terjadi kembali terputusnya rantai pasok bahan baku obat dan obat-obatan di masa mendatang.
“Ketiga, kerja sama di bidang pangan. Jika digabungkan, maka jumlah rakyat ASEAN dan India mencapai sekitar 2 miliar orang, kita harus bekerja sama agar krisis pupuk tidak terjadi,” ungkapnya.
Presiden menambahkan, berdasarkan laporan Global Crisis Response Group mengatakan bahwa jika krisis pupuk terjadi, maka akan berdampak pada produksi beras tahun depan dan mempengaruhi lebih dari 3 miliar orang.
“ASEAN-India harus menjadi pendorong agar krisis pupuk dapat dihindari,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT Ke-19 ASEAN-India yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (BPMI SETPRES/AIT/UN)
