Presiden Jokowi Bahas Upaya MIKTA Ciptakan Perdamaian di Palestina

Presiden Jokowi menerima sejumlah delegasi MIKTA Speakers’ Consultation ke-9, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/11/2023). (Foto: BPMI Setpres)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima sejumlah delegasi MIKTA Speakers’ Consultation ke-9 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/11/2023). Dalam keterangannya usai pertemuan, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pahala Mansury menuturkan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai upaya MIKTA menjadi sebuah jembatan untuk bisa menghentikan kekerasan yang terjadi di Gaza, Palestina.

“Mengingat memang bahwa salah satu yang pada saat ini menjadi agenda utama kita adalah bagaimana kita bisa melakukan reform dari berbagai organisasi multilateral untuk bisa meningkatkan efektivitas dari organisasi-organisasi multilateral dalam hal menjaga perdamaian dunia,” jelas Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury dalam keterangannya usai pertemuan.

Selain itu, Pahala menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga menekankan mengenai upaya setiap pihak untuk dapat memastikan masyarakat di Gaza dapat menerima bantuan yang sesuai.

“Kemudian yang kedua adalah memastikan adanya bantuan yang cukup, itu bisa masuk ke dalam area atau wilayah di Gaza, sehingga betul-betul masyarakat yang ada di sana bisa mendapatkan bantuan yang sesuai,” tuturnya.

“Kemudian yang ketiga menghentikan adanya peperangan yang ada di sana atau biasa yang dikenal sebagai ceasefire,” sambungnya.

Hal selanjutnya yang dibahas dalam pertemuan adalah bagaimana MIKTA dapat memulai sebuah proses politik untuk bisa menghasilkan solusi jangka panjang agar Palestina dapat memperoleh haknya sebagai sebuah negara merdeka.

“Kemudian yang keempat adalah bagaimana tentunya kita bisa memulai satu proses politik untuk bisa mencapai adanya solusi di Gaza dan juga di wilayah lain di Palestina untuk memastikan bahwa didapatkan solusi jangka panjang terkait dengan bagaimana negara Palestina bisa betul-betul mendapatkan haknya sebagai sebuah negara merdeka,” pungkasnya.

Di samping itu, Pahala mengungkapkan bahwa selain membahas mengenai kondisi yang terjadi di Palestina, pertemuan tersebut juga membahas mengenai kerja sama ekonomi. Pahala menuturkan bahwa sebagai organisasi yang terdiri dari berbagai negara kekuatan menengah, MIKTA dinilai telah memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar.

“Tentunya bagaimana kita bisa membangun adanya kerja sama yang lebih baik lagi, khususnya yang lebih inklusif sambil juga kita melihat bagaimana keberpihakan kepada negara-negara global south untuk bisa membangun industri dalam hal membangun hilirisasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang dimiliki,” ungkapnya.

Mengenai perubahan iklim, Kepala Negara juga membahas terkait upaya konkret MIKTA untuk mendorong adanya transisi energi yang lebih adil dan dapat membantu negara-negara selatan global untuk dapat mengembangkan energi baru terbarukan.

“Bagaimana MIKTA bisa mendorong adanya climate action yang konkret untuk bisa mendorong adanya transisi energi yang lebih adil, sehingga betul-betul akan membantu negara-negara global south untuk bisa mengembangkan energi yang baru dan juga terbarukan sebagai salah satu jawaban terhadap tantangan perubahan iklim yang ada,” imbuhnya.

Sementara itu dalam keterangan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pertemuan MIKTA Speakers’ Consultation ke-9 akan dibuka pada hari ini (20/11/2023). Puan menuturkan bahwa pertemuan tersebut akan membahas mengenai dukungan parlemen terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing negara MIKTA.

“Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, akan kita laksanakan juga melalui parlemen yang ada di MIKTA,” tuturnya.

Puan juga menyampaikan bahwa saat melaksanakan pertemuan dengan Presiden Jokowi, Presiden menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perdamaian di Palestina.

“Kita bersepakat bahwa dengan adanya MIKTA ini tentu saja bisa bersuara di dunia internasional,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan yakni Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dan Wamenlu Pahala Mansury. (BPMI SETPRES/UN)