Presiden Jokowi Beberkan Tiga Fondasi untuk Perkuat Daya Saing Indonesia

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 5 Agustus 2022
Kategori: Berita
Dibaca: 213 Kali

Presiden Jokowi buka secara resmi Silatnas dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun PPAD Tahun 2022, di SICC, Bogor, Jawa Barat, Jumat (05/08/2022) pagi. (Foto: Humas Setkab/Agung)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa upaya untuk menata dan membangun fondasi untuk meningkatkan daya saing Indonesia harus terus dilakukan.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya saat membuka Silaturahmi Nasional (Silatnas) Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022, Jumat (05/08/2022), di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Fondasi dalam kita bersaing dengan negara-negara lain, harus mulai kita tata dan kita bangun. Karena ke depan, bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan. Bukan negara kaya mengalahkan negara miskin, bukan. Pertarungannya adalah, kompetisinya adalah negara cepat itu akan mengalahkan negara yang lambat,” ujarnya.

Presiden menyampaikan, untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain dibutuhkan setidaknya tiga fondasi utama, yakni infrastruktur, hilirisasi dan industrialisasi, serta digitalisasi.

“Satu, infrastruktur. Ini mungkin baru terasa, akan terasa nanti lima tahun atau 10 tahun yang akan datang, tidak bisa instan kita rasakan sekarang. Tetapi begitu kita berkompetisi dengan negara-negara lain, kalau infrastruktur kita, kalo stok infrastruktur kita baik, akan kelihatan kita bisa bersaing atau tidak bisa bersaing.

Dalam tujuh tahun ini, ujar Presiden, telah bertambah 2.042 kilometer jalan tol, 5.500 kilometer jalan nontol, 16 bandar udara baru, 18 pelabuhan, 38 bendungan baru, 1,1 juta hektare irigasi.

“Inilah fondasi kita untuk nanti berkompetisi dengan negara-negara lain. Mungkin tidak bisa kita rasakan instan sekarang, dan nanti efeknya akan ke APBN,” ujarnya,

Fondasi kedua adalah hilirisasi dan industrialisasi. Kepala Negara menyampaikan bahwa ekspor bahan mentah telah dilakukan sejak lama, misalnya nikel. Nilai ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah pada 2014 hanya mencapai 1 miliar Dolar AS atau Rp15 triliun dan melompat berkali-kali lipat setelah ekspor tersebut dihentikan.

“Begitu kita setop, 2017 setop (ekspor bahan mentah) nikel, ekspor di 2021 mencapai Rp300 triliun lebih. Dari Rp15 triliun, melompat menjadi Rp300 triliun. Itu baru satu komoditas,” ujarnya.

Menurut Presiden Jokowi, dengan melakukan hilirisasi dan industrialisasi, pemerintah akan mendapatkan banyak keuntungan. Pertama, penerimaan pajak akan meningkat, kedua, akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Untuk itu, pemerintah berencana menghentikan ekspor dalam bentuk bahan mentah untuk komoditas lainnya.

“Setelah nikel inilah, meskipun belum rampung (gugatan) di WTO, akan kita setop lagi tahun ini mungkin timah atau bauksit, setop. Kerjakan oleh BUMN, bekerja sama dengan swasta. Kalau BUMN dan swasta belum siap teknologinya, mengambil partner, enggak apa-apa. Partner asing untuk transfer teknologi, enggak apa-apa,” jelasnya.

Fondasi ketiga adalah digitalisasi, utamanya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Presiden, ada 65,4 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, yang semuanya berkontribusi pada 61 persen ekonomi Indonesia.

“Jangan lupakan mereka yang kecil-kecil ini. Oleh sebab itu, kita terus mendorong mereka untuk masuk pada ekosistem digital. Ini nanti yang akan menjadi fondasi kuat ekonomi Indonesia, (yaitu) usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, bukan yang gede-gede,” ucapnya.

Jika hilirisasi dan industrialisasi tersebut dilakukan secara konsisten, Presiden Jokowi meyakini, PDB/GDP ekonomi Indonesia yang saat ini berada pada ranking 15 di dunia akan dapat melompat ke urutan ketujuh di dunia pada 2030 nanti, dan urutan keempat pada tahun 2045.

“Kalau pertumbuhan ekonomi kita baik, GDP kita baik, nanti di 2030 perkiraan kita sudah tiga kali yang sekarang, dari yang sekarang 1,2-1,3 triliun Dolar AS menjadi di atas 3 triliun Dolar AS. Akhirnya apa? APBN kita menjadi menggembung lebih besar,” tandasnya. (TGH/UN)

Berita Terbaru