Presiden Jokowi Belum Berpikir Gabungkan Polri ke Kementerian

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 2 Desember 2014
Kategori: Berita
Dibaca: 26.889 Kali
Presiden Jokowi seusai bertemu para pejabat Polri di AKPOL Semarang, Selasa (2/12)

Presiden Jokowi seusai bertemu para pejabat Polri di AKPOL Semarang, Selasa (2/12)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan atas beredarnya wacana untuk menggabungkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ke kementerian tertentu, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepada wartawan yang mencegatnya usai menghadiri Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) di Akademi Polisi (AKPOL) Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12), Presiden Jokowi menegaskan tidak ada pikiran ke arah itu (penggabungan).

“Tidak ada. Sampai saat ini saya tidak berpikir ke arah itu,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi hadir di arena Apel Kasatwil dan bertemu dengan 31 Kapolda dan 452 Kapolres se Indonesia disamping pejabat dari Mabes Polri.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan, bahwa tugas Polri adalah menjaga dan menegakkan keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Dengan tugas seperti itu, menurut Kapolri, posisi Polri mestinya independen.

“Tapi soal posisi kepolisian seperti ini apakah mau di bawah presiden atau kementerian adalah keputusan politik, bukan keputusan polisi,” tegas Sutarman.

Tingkatkan Pelayanan              

Mengenai pertemuannya dengan para Kapolda dan Kapolres se Indonesia, Presiden Jokowi mengatakan, ia telah mendengarkan keinginan dan persoalan yang ada baik di Polres, Poltabes dan Polda seluruh Indonesia.

“Secara makro saya sampaikan perlunya kita meningkatkan kewibawaan negara. Itu bisa dibangun kalau institusi kita bisa dipercaya masyarakat, masyarakat merasa terayomi oleh aparat kita,” kata Jokowi.

Presiden meminta agar Polri terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, Menhan Ryarmirzad Ryacudu, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, dan Wakil Menkeu Mardiasmo. (Humas Setkab/AM/ES)

Berita Terbaru