Presiden Jokowi Canangkan Gerakan Pemasangan Patok Tanda Batas Tanah 2019
Presiden Jokowi mencangkan Gerakan Pemasangan Patok Tanda Batas Tanah Tahun 2019, di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kendari, Sultra, Sabtu (2/3) siang. (Foto: Rahmat/Humas)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana melaksanakan pencanangan Gerakan Pemasangan Patok Tanda Batas Tanah Tahun 2019, di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (2/3) siang.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Pencanangan Gerakan Pemasangan Patok Tanda Batas Tanah saya nyatakan dimulai,” kata Presiden Jokowi saat mulai melaksanakan gerakan pencanangan itu.
Usai pencanangan, Presiden melihat proses pemasangan patok tanda batas tanah yang dilakukan oleh para pemilik dengan didampingi oleh para juru ukur dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mencoba alat ukur yang saat ini sudah menggunakan teknologi satelit untuk menentukan tanda batas tanah.
Saat wawancara dengan wartawan, usai pemasangan patok tanda batas tanah, Presiden menyampaikan bahwa gerakan ini ingin mempercepat sertifikat tanah di semua provinsi.
“Lapangannya kita harus tahu, lapangannya sebenarnya seperti apa sih? Dulu lambat sekarang bisa cepat. Saya ingin melihat itu, ingin melihat lapangannya kayak apa,” jelas Presiden.
Kalau sekarang, lanjut Presiden, urusannya tinggal dengan pemilik, dapat koordinat kemudian langsung ketemu semua, gampang, cepat sekali.
“Ya, inilah yang dulu 500 ribu per tahun, sekarang sudah 7 juta tahun 2018, tahun ini 9 juta, bisa berapa kali itu. Hampir dua puluh kali lipat,” ungkap Presiden seraya menyampaikan bahwa target terus tercapai.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi menyambut baik agenda pemasangan patok tanda batas tanah. “Begitu pentingnya pemasangan tanda patok tanah menjadi hal yang sangat penting,” ujar Gubernur.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam kesempatan kali ini Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief, Gubernur Sultra Ali Mazi, dan Wali Kota Kendari Sulkarnain. (EN/RAH/ES)
