Presiden Jokowi: Dengan Cara Apapun Program Listrik 35.000 MW Harus Bisa Diselesaikan
Presiden Jokowi saat menerima Pengurus Pusat AKLI dan APEI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6) siang. (Foto: Humas/Rahmat)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui banyak yang menyangsikan program pemerintah menyediakan listrik 35.000 Megawatt (MW) dan transmisi 46.000 kilometer dalam waktu 5 tahun akan tercapai. Sebab, logikanya sampai saat ini, atau 70 tahun kita hanya punya 53.000 MW.
Namun Presiden menegaskan, bahwa angka 35.000 MW itu bukanlah target, melainkan kebutuhan yang harus diisi secepatnya kalau kita ingin industri kita berkembang, usaha-usaha kecil, usaha mikro-menengah yang ada di kampung, yang ada di desa semuanya juga ikut berkembang. Kemudian anak-anak kita, di banyak sekali di kabupaten/kota dan desa juga bisa belajar di malam hari.
Jadi saya sampaikan kepada menteri. Dengan cara apapun ini harus bisa diselesaikan. Kalau biasa kerja satu shift ya sekarang kerja 3 shift. Kalau kerja 3 shift kan, 5 tahun kali 3, 15 tahun artinya dikerjakan siang malam, kata Presiden Jokowi saat menerima Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) dan Pengurus Pusat Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6) siang.
Menurut Presiden Jokowi, sampai saat ini, akhir Desember, yang sudah ditandatangani ada 17.300. Beberapa diantaranya, menurut Presiden, sudah dia kunjungi dan ini sudah dimulai-dimulai.
Namun Presiden mengingatkan, ini adalah pekerjaan besar. Karena itu, Presiden mengaku akan sangat senang sekali kalau yang 35.000 MW ini semua anggota dari APEI dan AKLI bisa semuanya terlibat dalam proyeknya.
Nanti, setelah ini rampung juga dalam mendistribusikannya ke rumah tangga, industri, ke hotel, dan lain-lain. Siapa sih yang bisa melakukan itu? Ya enggak ada yang lain, ya Bapak/Ibu semuanya. Masa PLN mau nyambungin sendiri kan enggak mungkin, tutur Presiden Jokowi.
Saat menerima Pengurus AKLI dan APEI itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri ESDM Sudirman Said. (FID/ES)
