Presiden Jokowi Dorong Deregulasi Besar-besaran Untuk Kembangkan Industri E-Commerce
Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin Rapat Terbatas tentang Pengembangan Ekonomi Digital, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (27/9) sore. (Foto: Humas/Jay)
Seusai memimpin Rapat Terbatas tentang Peningkatan Citra Indonesia di Dunia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memimpin Rapat Terbatas mengenai Pengembangan Ekonomi Digital, yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (27/9) sore.
Dalam pengantarnya Presiden Jokowi mengemukakan kecenderungan negara-negara besar yang mulai menggaungkan revolusi industri baru dengan basis pada ekonomi digital. Ia menyebutkan, hampir semua negara berbicara mengenai ekonomi digital. Karena itu, Presiden menegaskan, Indonesia tidak boleh tertinggal, dan juga harus mengambil peran dalam tren perubahan itu.
Menurut Presiden, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi digital, dan memiliki potensi pasar ekonomi digital yang cukup besar karena memiliki jumlah penduduk 250 juta, dan 93,4 juta diantaranya adalah pengguna internet.
Ia menyebutkan, pada 2014 misalnya, jumlah penjualan melalui e-commerce di Indonesia mencapai 2,6 miliar dolar AS, dengan penetrasi hanya 0,6 persen dari total transaksi retail. Padahal, lanjut Presiden, e-commerce ini dapat membantu 56 juta UMKM yang menyumbang sekitar 55 persen PDB (Produk Domestik Bruto). Presiden membandingkan dengan Tiongkok yang pengguna e-commerce-nya telah mencapai 30 persen dan menyumbang peningkatan PDB sebesar 22 persen.
Potensi pasar yang sangat besar itulah, tegas Presiden, yang tidak boleh ditinggal begitu saja karena diyakininya akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.
Untuk itu, saya minta segera dilakukan percepatan implementasi karena kalau tidak segera kita kejar kita akan tertinggal oleh negara-negara di sekitar kita, tegas Presiden.
Sebagai langkah awal, Presiden meminta harus dibangun channel antara sistem platform logistik dunia dengan produk-produk yang berada di kampung-kampung, yang berada di desa-desa. Dan pada saat yang bersamaan, lanjut Presiden, Indonesia juga harus mengambil peran langkah-langkah terobosan untuk memperkuat pelaku ekonomi digitalnya karena potensi anak-anak mudanya yang siap untuk masuk ke dunia ini.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar pelaku bisnis-bisnis pemula, startup untuk diprioritaskan dan difasilitasi dalam mendapat akses permodalan agar usahanya bisa tumbuh dan berkelanjutan.
Lakukan deregulasi besar-besaran untuk mendukung berkembangnya industri e-commerce, tegas Presiden seraya mengingatkan pentingnya ada pelatihan untuk pengembangan kapasitas, karena hal ini penting bagi pelaku pemula e-commerce sehingga akan semakin mampu bersaing di dunia bisnis.
Percepatan Infrastruktur
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta Menteri Kominfo Rudiantara agar mempercepat jangkauan infrastruktur telekomunikasi, yang dibutuhkan oleh pelaku-pelaku e-commerce. Ia memberi contoh saat melihat di Alibaba, di Hangzhou, RRT, beberapa waktu lalu, dimana mereka betul-betul merajai dunia karena kepemilikan logistic platform dan juga retail platform yang betul-betul mereka sangat kuasai.
Mau tidak mau, itulah juga yang harus kita miliki di Indonesia; logistik platform, retail platform yang apa, yang nantinya bisa menjadi prinsipal dan brand Indonesia sendiri, tutur Presiden.
Terkait informasi bahwa sekarang BlackBerry Messenger sudah dimiliki 100% oleh Indonesia, Presiden Jokowi berharap ini bisa dijadikan platform asli Indonesia. Presiden berharap nantinya seluruh hal yang berkaitan dengan e-commerce kita, baik retail platform-nya baik logistik platform-nya itu bisa nempel ke Blackberry Messenger khusus yang nantinya betul-betul disiapkan menjadi platform asli Indonesia.
Jangan sampai kita ini sekarang sudah saya melihat beberapa perusahaan sudah dibeli, misalnya oleh OLX, oleh Alibaba, dan ini kalau kita enggak punya sendiri, saya kira kita akan ditinggal, pesan Presiden.
Presiden menekankan jajaran menteri Kabinet Kerja, khususnya Menkominfo, agar memberikan perhatian khusus, karena hal ini merupakan kekuatan yang pada masa mendatang sangat strategis untuk bisnis negara.
Saya kira perlu kita proteksi, perlu kita berikan dukungan. Sehingga ini betul-betul bisa kita dorong untuk nantinya memasarkan produk-produk desa, memasarkan produk-produk kampung, usaha kecil, usaha mikro yang ada di negara kita. Dan juga bisa mengkoneksikan seluruh produk-produk yang ada di kabupaten, kota, dan pulau-pulau yang tersebar karena menurut saya infrastruktur ke depan yang paling bagus apabila kita punya platform-platform seperti itu, pungkasnya.
Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkominfo Rudiantara, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf. (FID/ES)
