Presiden Jokowi Dorong Pengelolaan dan Penyaluran Hasil Laut di Biak Numfor
Presiden Jokowi saat meresmikan Kampung Nelayan Modern di Desa Samber dan Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Kamis (23/11/2023). (Foto: BPMI Setpres)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pembangunan maritim merupakan sebuah upaya yang kompleks dalam mengelola sumber daya serta potensi laut yang dimiliki. Hal tersebut disampaikan Presiden usai meresmikan Kampung Nelayan Modern di Desa Samber dan Binyeri, Biak Numfor, Papua, Kamis (23/11/2023).
“Pembangunan maritim ini tidak hanya urusan nelayan saja, karena yang namanya sumber daya alam—laut kita ini kan bukan hanya urusan ikan,” kata Presiden.
Presiden menuturkan bahwa banyak potensi yang harus dikelola yang berkaitan dengan kelautan dan kemaritiman, di antaranya terumbu karang, biota laut, hingga gas serta minyak yang ada di dasar laut.
“Saya kira sumber kekayaan alam laut kita kan gede sekali, belum nanti budi daya rumput laut kalau dikembangkan di seluruh pesisir yang kita miliki itu juga sebuah potensi yang besar,” sambungnya.
Kepala Negara menekankan bahwa untuk mengelola itu semua diperlukan tata kelola yang baik, dimulai dari meningkatkan kemampuan nelayan hingga menciptakan tata kelola modern dalam pengelolaan kekayaan alam laut Indonesia, salah satunya rumput laut.
“Sehingga bisa masuk ke supply chain nasional, bisa masuk ke supply chain global,” harapnya.
Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menanggapi mengenai potensi hasil laut yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Presiden menilai bahwa diperlukan pembangunan infrastruktur logistik yang mampu menyalurkan hasil laut tersebut langsung ke pasar global.
“Sehingga yang diminta oleh bupati ada penerbangan langsung misalnya ke Jepang, ada penerbangan langsung ke Amerika, ada penerbangan langsung (ke) China, yang itu adalah pasar-pasar tuna Indonesia, tidak usah lewat tangan kedua, tangan ketiga,” jelasnya.
Dengan begitu, Presiden Jokowi menilai, harga jual hasil laut tersebut dapat diperbaiki dan kesejahteraan nelayan juga dapat meningkat. Oleh karenanya, Presiden menyebut dirinya akan meminta kepada kementerian terkait untuk menindaklanjutinya.
“Saya nanti akan sampaikan ke Menteri Perhubungan, Menteri BUMN agar ada penerbangan langsung kargo untuk urusan ikan tuna dengan jumlah sesuai dengan kapasitas di Biak dan sekitarnya,” tandasnya. (TGH/UN)
