Presiden Jokowi: Dunia Diharapkan Jadi Sebuah Keluarga dengan Tujuan Menciptakan Kehidupan yang Damai

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 10 September 2023
Kategori: Berita
Dibaca: 1.179 Kali

Presiden Jokowi saat mengikuti sesi kedua KTT G20 India pada Sabtu (09/09/2023), di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengikuti sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India pada Sabtu (09/09/2023), yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India.

Dalam sesi yang mengangkat topik dengan tema “One Family”, Presiden Jokowi menuturkan bahwa Indonesia berharap agar dunia menjadi satu keluarga besar yang saling membangun dan memiliki tujuan bersama untuk menciptakan kehidupan yang damai.

“Saya setuju, jika dunia ini layaknya satu keluarga besar, namun, keluarga yang Indonesia harapkan adalah keluarga yang saling membangun, saling peduli, dan memiliki satu tujuan bersama yaitu menciptakan kehidupan yang damai dan makmur,” tuturnya.

Untuk itu, Presiden menyampaikan bahwa terdapat sejumlah hal untuk mewujudkan tujuan tersebut, di antaranya adalah dengan menciptakan stabilitas global salah satunya dengan menghentikan perang.

“Kita harus hentikan perang, berpegang teguh pada hukum internasional, dan bahu-membahu wujudkan inklusifitas,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa saat ini Indonesia terus mendorong ASEAN untuk menjadi jangkar stabilitas kawasan di Indo-Pasifik. Presiden menilai hal tersebut dikarenakan saat ini dunia membutuhkan safe house.

“Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia terus mendorong ASEAN untuk jadi jangkar stabilitas kawasan yang miliki habit of dialogue dan habit of cooperation di Indo-Pasifik karena dunia butuh penetral, butuh safe house,” jelasnya.

Hal lainnya yang dinilai dapat membantu mewujudkan kehidupan yang damai dan makmur adalah dengan menjaga solidaritas antarnegara. Presiden menilai pengkategorian negara yang terkesan mengotak-ngotakan harus segera diakhiri.

“Kita perlu akhiri dikotomi yang mengotak-ngotakan, utara dan selatan, maju dan berkembang, maupun timur dan barat,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden menyebut bahwa kerja sama dan ruang dialog harus terbuka bagi semua pihak dan hak semua negara tidak boleh dikesampingkan, termasuk juga hak negara-negara berkembang. Oleh karenanya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan terus menyampaikan suara dan kepentingan negara-negara selatan global.

“Indonesia akan terus menggaungkan suara dan kepentingan Global South, serta mendorong representasi kawasan yang lebih luas. Untuk itu, saya menyambut keikutsertaan Uni Afrika dalam G20 ini,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Kepala Negara juga turut menyampaikan bahwa solidaritas global dalam isu kesehatan juga harus terus diperkuat, salah satunya melalui mobilisasi pandemic fund.

“Melalui mobilisasi pandemic fund, komitmen USD2 miliar perlu kita wujudkan,” sambungnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kesetaraan juga bisa turut membantu menciptakan dunia yang damai dan makmur. Hal tersebut dapat diciptakan salah satunya melalui keadilan dalam reformasi dan transparansi global.

“Termasuk soal sistem perpajakan internasional, dengan pemenuhan akan hak pembangunan bagi semua, termasuk negara berkembang,” tuturnya.

Presiden memberikan contoh salah satunya adalah dengan mendukung hilirisasi industri yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka melakukan lompatan pembangunan.

“Karena ini merupakan hak negara berkembang untuk lakukan lompatan pembangunan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Presiden mendorong negara-negara G20 untuk bisa mendukung partisipasi negara-negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong kerja sama yang setara.

“G20 harus mendukung partisipasi negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong ekosistem kerja sama yang setara dan inklusif,” tandasnya.

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (BPMI SETPRES/AIT)

Berita Terbaru