Presiden Jokowi: Hapus Kebijakan Proteksi yang Mengorbankan Negara Berkembang
Presiden Jokowi memasuki ruang KTT G20, di Hangzhou International Expo Center, RRT, Senin (5/9). (Foto: Setpres/Laily)
Presiden Joko Widodo mengingatkan, bahwa perdagangan merupakan motor penggerak perekonomian. Namun, dalam realitasnya saat ini, perdagangan global menemui banyak kendala dan terus melemah. Untuk itu, sistem perdagangan multilateral yang ada saat ini diminta oleh Presiden untuk diperkuat.
Hal tersebut bertujuan untuk memastikan aturan yang jelas dan non-diskriminatif serta membangun keadilan bagi negara-negara berkembang,” kata Presiden Jokowi pada sesi ketiga KTT G20 di Hangzhou International Expo Center, RRT, Senin (5/9).
Guna mewujudkan hal tersebut, Presiden mendorong negara-negara anggota G20 untuk menghapus semua bentuk kebijakan proteksi, baik itu tarif maupun non-tarif, karena kebijakan tersebut justru merugikan negara-negara berkembang.
“Banyak kebijakan perdagangan dari negara-negara maju dilakukan dengan mengorbankan negara-negara berkembang,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Berdasar kenyataan tersebut, Presiden mengingatkan akan semangat perjanjian perdagangan bebas. Ia menyerukan negara-negara G20 untuk menghapus seluruh hambatan perdagangan bebas. “Agar tetap terbuka dan konsisten dengan WTO serta menghindari pengecualian bagi para non-anggota,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyerukan agar pelaku usaha sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dari negara-negara berkembang diberikan kesempatan yang lebih besar untuk terhubung dengan rantai nilai global (Global Value Chain) dan berperan dalam perekonomian dunia.
Di Indonesia sendiri, lanjut Presiden, sektor UMKM telah memainkan peranan yang sangat besar. Presiden menyebut UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebab, UMKM merupakan sektor tempat terbukanya banyak lapangan pekerjaan di Tanah Air, dan berkontribusi besar terhadap PDB dan memperluas akses untuk kegiatan ekonomi produktif.
Tawarkan Investasi
Dalam acara yang dihadiri sejumlah pemimpin negara itu, Presiden juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi di Tanah Air. Sejumlah kebijakan ekonomi pun coba ditawarkan Presiden dalam forum tersebut.
“Deregulasi, penyederhanaan perizinan, peningkatan fasilitas perdagangan dan mekanisme investasi, serta penyesuaian upah,” pungkas Presiden. (DID/ES)
