Presiden Jokowi Ingin Kembangkan Pelabuhan Kelas Dunia di Perbatasan Selat Malaka, Natuna, dan Batam
Presiden memimpin ratas mengenai percepatan implementasi poros maritim, Sabtu (20/8), di Hotel Inna Parapat, Simalungun, Sumut. (Foto: Humas/Anggun)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, setelah hampir dua tahun ini berbicara masalah poros maritim yang saat ini implementasinya sudah berjalan, maka kini saatnya berbicara yang berkaitan dengan percepatan implementasi poros maritim.
Dengan 2/3 wilayahnya berupa laut dan air, menurut Presiden, maka Indonesia harus mampu memanfaatkan posisi strategis yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik ini.
Lokasi geostrategis ini harus kita manfaatkan dengan baik dalam rangka membangun, mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang ada, pelabuhan-pelabuhan kita, kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (ratas) membahas masalah percepatan implementasi poros maritim, yang digelar di Hotel Inna Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (20/8) sore.
Menurut Presiden, kita juga harus memberikan prioritas kepada pembangunan infrastruktur, konektivitas antar pulau, dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut. Karena itu, Presiden mengingatkan dirinya telah beberapa kali menyampaikan, yang berkaitan dengan seaport, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pengolahan ikan.
Saya memiliki harapan yang sangat besar, bahwa pembangunan laut di sepanjang pantai yang kita punyai, terutama yang berbatasan dengan Selat Malaka, Natuna, Batam, dan Sumatera Utara atau Medan, bisa betul-betul kalau kita serius bisa kita kembangkan menjadi sebuah pelabuhan dengan kelas dunia, tutur Presiden.
Presiden juga mengingatkan tentang perlunya pemanfaatan kekayaan laut yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Aktivitasnya, lanjut Presiden, mencakup banyak sektor, yang berkaitan dengan perhubungan laut, industri maritim, perikanan dan industri perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral yang berkaitan dengan sumber daya alam laut, pariwisata, dan jasa-jasa kelautan. Saya kira banyak sekali yang bisa kita kembangkan, ujarnya.
Terakhir, Presiden Jokowi mengingatkan kepada jajarannya agar tidak mengabaikan penerapan diplomasi dan pembangunan kekuatan maritim dalam rangka menjaga kedaulatan laut. Menurut Presiden, ancaman Indonesia bukan hanya menghadapi hal yang berkaitan dengan pencurian ikan (illegal fishing) tetapi juga pengrusakan lingkungan dan pengrusakan ekosistem laut.
Selain itu, lanjut Presiden, laut juga sering digunakan untuk aksi penyelundupan, peredaran narkoba, perdagangan manusia, lalu lintas imigran gelap, dan konflik perebutan sumber daya. Untuk itu, kita perlu membangun sebuah kemampuan dalam menghadapi ancaman di laut, baik lewat kemampuan diplomasi maritim maupun kekuatan pertahanan kita di laut, pungkasnya.
Rapat terbatas itu diikuti oleh Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Bambang K. Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, dan Wakil Sekretaris Kabinet Bistok Simbolon. (UN/GUN/ES)
