Presiden Jokowi Ingin Penguatan Pertahanan Yang Bersandar Pada Industri Pertahanan Dalam Negeri

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 22 November 2019
Kategori: Berita

Presiden Jokowi didampingi Mensesneg dan Seskab memasuki Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11) siang, untuk memimpin Ratas tentang Kebijakan Pengadaan Alutsista. (Foto: Jay/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17 ribu pulau, terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, Indonesia harus mampu menjadi sebuah kekuatan regional yang baik yang disegani di kawasan Asia Timur.

“Karena itu, kita perlu melakukan penguatan pertahanan kita dengan alutsista yang modern yang bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan di dalam negeri,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11) siang.

Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan pada penguatan industri pertahanan dalam negeri.

Pertama, menurut Presiden, road map-nya harus jelas dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri.

“Mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan baik BUMN maupun swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri,” tegas Presiden Jokowi.

Kemudian yang kedua, Presiden agar juga harus dipastikan adanya alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista maupun program kerja sama dengan negara-negara lain.

“Kita harus memastikan bahwa SDM industri pertahanan kita betul-betul diperkuat dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya, apalagi orientasinya sekadar proyek. Sudah, setop yang seperti itu,” ucap Presiden Jokowi seraya menambahkan, orientasinya adalah betul-betul strategic partnership untuk peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa sehingga memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista yang tadi dikerjasamakan.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga meminta agar kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata betul-betul memperhitungkan, mengkalkulasi, mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu sangat cepatnya, yang ini akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang.

“Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, yang sudah ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang,” tutur Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam ratas tersebut antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendikbud Nadiem Makarim, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji, KSAU Marsekal Yuyu Sutisna, dan Kapolri Jenderal Idham Azis. (MAY/JAY/ES)

Berita Terbaru