Presiden Jokowi Instruksikan Kemlu dan Kemenpar Berikan Informasi Akurat ke Wisatawan Asing

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 22 Desember 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 33.304 Kali
Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas yang diselenggarakan di Bali, Jumat (22/12) malam mulai pukul 19.30 WITA. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas yang diselenggarakan di Bali, Jumat (22/12) malam mulai pukul 19.30 WITA. (Foto: Humas/Rahmat)

Rapat Terbatas (ratas) pada malam hari ini akan membahas mengenai pariwisata di seluruh tanah air, tetapi lebih khusus mengenai sektor pariwisata di Bali yang terdampak karena erupsi Gunung Agung.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar pada ratas yang diselenggarakan di Wisma Diklat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Werdhapura, Sanur, Bali, Jumat (22/12) malam mulai sekitar pukul 19.30 WITA.

“Yang pertama kenapa Rapat Terbatas ini diadakan di Bali, kita ingin menunjukkan kepada turis, kepada wisatawan, kepada dunia bahwa wisata di Bali aman,” tutur Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa memang dampak dari erupsi di Gunung Agung hanya berjarak 8 sampai 10 km dari puncak gunung. Hal tersebut, menurut Presiden, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi Bali dan Menko Kemaritiman.

“Artinya sebetulnya tempat tempat tujuan wisata yang ada di Bali seharusnya tidak ada masalah. Tetapi karena banyaknya pemberitaan mengenai erupsi Gunung Agung yang tidak akurat dan diikuti oleh keluarnya travel banned dari beberapa negara sehingga berdampak langsung pada penurunan aktivitas pariwisata yang ada di Bali,” kata Presiden.

Presiden juga mengharapkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata agar terus memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada duta besar-duta besar Indonesia yang berada di negara-negara sahabat untuk menarik wisatawan asing berwisata ke Indonesia khususnya di Bali.

“Perlu dikerahkan kedutaan besar kita di luar negeri dan memberikan penjelasan informasi yang akurat yang menyangkut keamanan berkunjung ke Bali dan tentu saja langkah kontingensi yang kita siapkan kalau memang bencana itu terjadi,” ujar Presiden.

Kepala Negara menyampaikan melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Pariwisata juga mengajak pelaku pariwisata seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), serta maskapai penerbangan untuk memberikan informasi dan promosi pariwisata sehingga wisata di Bali bisa kembali normal dan mencapai target wisatawan yang telah ditetapkan.

10 Destinasi Wisata Baru

Berkaitan dengan 10 destinasi baru yang sudah ditetapkan, Presiden menyampaikan bahwa sebelum investasi besar masuk ke wilayah akan dikembangkan, hal-hal seperti tata pemukiman, penghijauan wilayah, pembangunan infrastruktur, maupun yang berkaitan dengan hotel atau resort, perlu disiapkan dengan baik. Presiden pun memberikan contoh kunjungannya ke Raja Ampat, Papua.

“Ini adalah sebuah destinasi baru yang mestinya bisa kita khususkan pada segmen tertentu. Yang pertama misalnya runway dan terminal di sana yang belum siap. Yang kedua masalah tata kota yang ada di Kota Raja Ampat, saya kira tugasnya Bappenas untuk mendesain baik yang berkaitan dengan tata kotanya, dengan pemukimannya sehingga tidak campur,” ungkap Presiden.

Hal tersebut, menurut Presiden, perlu ditetapkan sejak awal sehingga tata kotanya bagus, tempat wisata terkendali, hutan konservasi, hutan lindung serta konservasi sumber daya alam laut yang ada di situ juga terlindungi.

“Saya kira kalau hal ini dimulai sejak awal penataan destinasi kota baru, pariwisata kita akan lebih terarah dan lebih jelas,”kata Presiden.

Hadir dalam ratas kali ini diantaranya, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri PPN/Kepala Bapennas Bambang Brodjonegoro, Menhub Budi Karya Sumadi, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Bekraf Triawan Munaf, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.(GUN/DNS/RAH/EN)

Berita Terbaru